JAKARTA - Wacana penerapan regulasi baru insentif mobil listrik mulai 2026 mendapat perhatian serius dari pelaku industri otomotif.
Toyota menyatakan kesiapannya untuk mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah. Namun, kesiapan industri nasional dinilai perlu menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan tersebut.
Sebagai produsen otomotif besar, Toyota memandang kebijakan insentif sebagai bagian dari transformasi industri. Regulasi dinilai tidak hanya berdampak pada produsen kendaraan, tetapi juga rantai pasok secara menyeluruh. Oleh karena itu, aspek hulu dan hilir industri harus diperhatikan secara seimbang.
Penerapan aturan baru membutuhkan waktu dan penyesuaian yang matang. Industri tidak dapat beradaptasi secara instan terhadap perubahan kebijakan besar. Sinkronisasi antara regulasi dan kapasitas industri menjadi kunci keberhasilan program.
Kepatuhan Industri terhadap Regulasi Pemerintah
Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Nandi Julyanto menegaskan komitmen perusahaan untuk patuh terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, setiap regulasi yang ditetapkan wajib dijalankan oleh pelaku industri. Namun, proses penyusunannya perlu mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan kesiapan nasional.
"Kalau itu regulasi, tentu kami harus mengikuti," kata Nandi. Pernyataan tersebut menegaskan posisi industri yang siap menyesuaikan diri. Meski demikian, kesiapan tidak hanya dilihat dari sisi produsen kendaraan.
Kebijakan insentif yang mensyaratkan penggunaan bahan baku lokal harus disesuaikan dengan kondisi nyata industri. Implementasi bertahap dianggap sebagai langkah paling realistis. Penyesuaian ini penting agar kebijakan tidak justru menghambat produksi.
Tantangan Industri Pendukung dan Baterai
Nandi menilai kesiapan industri lokal perlu dilihat secara menyeluruh hingga tingkat pembelian material. Setiap tahapan produksi memiliki tantangan yang berbeda. Oleh sebab itu, pelaksanaan aturan harus dilakukan secara bertahap.
"Kalau itu misalnya sampai ke tingkat purchase part atau material, ya kami akan jalankan bertahap, kesiapan industri lokal seperti apa. Itu yang menjadi penting," ujarnya. Pernyataan tersebut menyoroti kompleksitas rantai pasok otomotif. Tidak semua komponen dapat langsung dipenuhi industri dalam negeri.
Toyota juga meminta pemerintah mempertimbangkan kesiapan industri pendukung dalam aturan TKDN. Salah satu sektor yang disorot adalah industri baja otomotif. "Untuk otomotif, volumenya tidak terlalu besar tetapi kualitas yang diperlukan sangat luar biasa" katanya.
Persiapan Menyeluruh Industri Baterai
Menurut Nandi, industri baterai membutuhkan persiapan dari berbagai sisi. Kesiapan tidak hanya soal regulasi dan ketersediaan sumber daya alam. Investasi, sumber daya manusia, dan teknologi menjadi faktor krusial.
Pengembangan industri baterai memerlukan waktu dan biaya yang besar. Prosesnya tidak bisa disamakan dengan produksi komponen otomotif konvensional. Oleh karena itu, kebijakan insentif perlu mempertimbangkan tahapan pengembangan industri ini.
"Tapi kesiapan dari masing-masing industri itu benar-benar dilihat," ucap Nandi. Pernyataan ini menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh. Setiap sektor memiliki tingkat kesiapan yang berbeda.
Peran Pemerintah dalam Insentif Otomotif
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah mengajukan usulan insentif bagi sektor otomotif. Usulan tersebut disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai bagian dari kebijakan fiskal. Langkah ini bertujuan melindungi tenaga kerja di industri padat modal.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut insentif sebagai upaya memperkuat manufaktur otomotif. "Kami sudah kirim dan tentu seperti yang selalu kami sampaikan bahwa program yang kami usulkan atas nama perlindungan tenaga kerja, dan juga kekuatan atau penguatan manufaktur bidang otomotif yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi kepada perekonomian," kata Agus.
Agus menjelaskan usulan insentif dirancang lebih komprehensif dibanding masa pandemi. Skema baru mempertimbangkan segmentasi kendaraan, teknologi, dan TKDN. Pemerintah juga memberi perhatian pada kendaraan ramah lingkungan dan jenis baterai yang digunakan, meski hingga kini belum ada kelanjutan resmi terkait insentif fiskal 2026.
