JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan pengaturan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk badan usaha swasta akan dilakukan secara bertahap atau periodik sepanjang 2026. Langkah ini bertujuan memastikan pasokan BBM stabil dan mencegah kelangkaan seperti yang terjadi di akhir 2025.

Dirjen Migas ESDM Laode Sulaeman menyebut kuota impor tidak akan diberikan sekaligus untuk satu tahun penuh. Sistem periodik ini memungkinkan evaluasi berkala agar distribusi BBM swasta lebih terkendali dan terukur.

“Kami tidak berikan (kuota impor BBM) sekaligus, jadi ada evaluasi juga. Tidak diberikan langsung 1 tahun, tapi ada periodisasinya,” ujar Laode di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026.

Keputusan ini diambil menyusul kendala kehabisan pasokan BBM pada SPBU swasta di akhir tahun 2025. Meski demikian, kuota impor BBM untuk 2026 dipastikan tidak jauh berbeda dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kebijakannya ya sama atau mirip dengan 2025,” tegas Laode. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah menjaga ketersediaan BBM sekaligus mencegah gejolak harga di pasar.

Penyesuaian Kuota dan Evaluasi Berkala

Sebagai perbandingan, pada tahun 2025, ESDM menaikkan volume impor BBM swasta sebesar 10% dari kuota 2024. Peningkatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang terus meningkat di sektor swasta.

Namun, di akhir 2025, beberapa SPBU swasta mengalami kelangkaan BBM. Kondisi ini memaksa ESDM menyarankan SPBU seperti BP-AKR, Shell Indonesia, dan VIVO Indonesia membeli base fuel murni dari Pertamina Patra Niaga.

Base fuel yang dibeli tanpa aditif dimaksudkan sebagai langkah darurat. Dengan cara ini, pasokan BBM tetap tersedia untuk konsumen, meski persediaan kuota impor resmi sedang habis.

Laode menekankan bahwa evaluasi kuota secara periodik akan terus diterapkan sepanjang 2026. Tujuannya agar setiap pengiriman BBM sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan dan mengurangi risiko kelangkaan.

Strategi Pemerintah Jaga Kestabilan Pasokan BBM

Sistem periodik ini menjadi strategi pemerintah menjaga kestabilan pasokan energi nasional. Dengan pengaturan yang lebih fleksibel, ESDM dapat menyesuaikan volume impor sesuai permintaan pasar yang fluktuatif.

Selain itu, evaluasi berkala memberi ruang bagi koordinasi dengan SPBU swasta. Hal ini penting agar distribusi BBM berjalan lancar dan merata ke seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang sebelumnya rawan kehabisan stok.

Laode menyebut, meski kuota 2026 hampir sama dengan tahun sebelumnya, mekanisme periodik memungkinkan respons cepat atas lonjakan permintaan. Kebijakan ini menjadi alternatif untuk mengantisipasi kondisi tak terduga seperti bencana atau pergeseran konsumsi.

Penerapan sistem ini juga bertujuan mendorong SPBU swasta lebih adaptif. Dengan kuota bertahap, mereka perlu melakukan perencanaan pembelian lebih matang agar tetap dapat melayani konsumen sepanjang tahun.

Koordinasi dengan Pertamina dan SPBU Swasta

Di sisi lain, ESDM akan terus berkoordinasi dengan Pertamina dan badan usaha swasta. Sinergi ini penting agar distribusi BBM berjalan lancar tanpa mengganggu pasokan domestik dan kebutuhan masyarakat.

SPBU swasta sebelumnya telah terbiasa membeli BBM melalui kuota tahunan. Kini, sistem periodik menuntut mereka menyesuaikan strategi operasional agar stok tetap tersedia secara berkesinambungan.

Langkah ini juga menjadi pelajaran dari pengalaman 2025. Saat itu, beberapa SPBU harus membeli base fuel murni untuk menutupi kekurangan akibat kelangkaan kuota, yang sempat menimbulkan antrean panjang di beberapa titik.

Laode menegaskan pemerintah akan mengawasi implementasi kebijakan ini secara ketat. Evaluasi berkala akan memastikan kuota BBM bertahap efektif dan tidak menimbulkan kekurangan pasokan di akhir tahun.

Dengan mekanisme periodik, pemerintah berharap sektor swasta lebih siap menghadapi fluktuasi permintaan BBM. Sistem ini sekaligus menjadi upaya menjaga stabilitas harga dan mendukung ketersediaan energi nasional.

Ke depan, ESDM akan terus memantau perkembangan konsumsi dan distribusi BBM. Targetnya adalah memastikan kebutuhan energi masyarakat dan industri swasta terpenuhi sepanjang tahun dengan pasokan yang aman dan terkontrol.

Langkah strategis ini mencerminkan adaptasi pemerintah terhadap dinamika pasar BBM. Dengan koordinasi intensif dan evaluasi berkala, risiko kelangkaan BBM di SPBU swasta diharapkan dapat diminimalkan.

Sistem periodik impor BBM swasta menjadi bagian dari kebijakan nasional menjaga ketahanan energi. Pemerintah dan industri dituntut bekerja sama agar distribusi BBM lancar, pasokan stabil, dan harga tetap terkendali sepanjang 2026.