JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Masyarakat (PM) melakukan pengecekan kesiapan rekonstruksi Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan keselamatan para santri selama proses pembangunan berlangsung.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris, menyatakan bahwa kunjungan langsung bertujuan meninjau persiapan rekonstruksi bangunan yang sempat ambruk. “Pelaksanaan rekonstruksi harus clear and clean agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya, Kamis, 13 November 2025.
Haris menambahkan, pengecekan juga mencakup legalitas lahan dan rancangan desain bangunan pesantren. Hal ini dilakukan untuk memastikan semua aspek formal dan teknis telah siap sebelum pembangunan dimulai.
Dampak Langsung pada Kehidupan Santri
Pengurus pesantren menyambut baik rencana rekonstruksi Al Khoziny. Dampak paling terasa dialami para santri putra yang saat ini tidak memiliki tempat tinggal yang memadai.
“Para santri telah berdatangan dari berbagai daerah untuk menimba ilmu di Al Khoziny. Saat ini mereka ditampung di beberapa rumah warga sekitar pondok,” kata Abdul Haris.
Kondisi ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk segera memulai rekonstruksi. Pemerintah memastikan agar proses pembangunan dapat memperbaiki kualitas hunian dan fasilitas belajar santri.
Persiapan dan Dukungan dari Kementerian Terkait
Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Dewi Chomistriana, menjelaskan bahwa persiapan rekonstruksi tengah dimatangkan. Pembangunan akan dimulai pada tahun ini dengan lokasi baru sekitar 300 meter dari kompleks utama pondok.
“Bangunan baru ini akan menggantikan fungsi salah satu bangunan pesantren yang ambruk. Tujuannya adalah memastikan santri memiliki fasilitas yang aman dan layak,” jelas Dewi.
Dukungan serupa juga disampaikan oleh perwakilan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Semua pihak sepakat untuk mempercepat proses rekonstruksi demi keselamatan santri.
Langkah Tindak Lanjut Arahan Presiden
Sekretaris Menko Pemberdayaan Masyarakat, Andie Megantara, menekankan bahwa rekonstruksi ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan bangunan pesantren dan keselamatan seluruh santri di Indonesia.
“Kemenko PM telah melakukan berbagai upaya bersama kementerian dan lembaga terkait. Fokus kami adalah menjadikan rekonstruksi Al Khoziny sebagai proyek yang aman, tepat waktu, dan bermanfaat bagi para santri,” kata Andie.
Hadir dalam pengecekan antara lain Sesmenko PM, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dirjen Cipta Karya Kementerian PU, serta perwakilan Kemenag dan Kemendagri. Semua pihak turut meninjau lokasi dan memastikan persiapan teknis dan administrasi berjalan lancar.
Kolaborasi dan Sinergi Antarlembaga
Selain pihak pemerintah, pengasuh pesantren turut hadir untuk memberikan masukan terkait kebutuhan santri. Sinergi ini menjadi kunci agar proses rekonstruksi dapat berjalan tanpa hambatan.
Kementerian PM menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga untuk memastikan kualitas bangunan dan keamanan santri. Setiap tahapan rekonstruksi diawasi agar sesuai standar konstruksi dan kebutuhan pendidikan pesantren.
Dengan adanya lokasi baru, santri dapat kembali menempati bangunan yang layak. Rekonstruksi ini juga diharapkan menjadi contoh bagi pembangunan pesantren lain di wilayah rawan bencana.
Pemerintah terus memastikan seluruh prosedur legal dan desain bangunan telah memenuhi standar keselamatan. Hal ini termasuk pengecekan kualitas bahan bangunan dan kesiapan infrastruktur pendukung pesantren.
