JAKARTA - Upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi daerah memasuki babak baru dengan perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN). Program ini bukan hanya menyasar perbaikan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi sumber geliat ekonomi lokal melalui distribusi anggaran harian dalam jumlah besar.
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa pelaksanaan program pada awal 2026 akan berjalan dengan skala jauh lebih besar dibanding fase sebelumnya. Dia menjelaskan bahwa anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 900 miliar setiap hari dan diarahkan untuk melayani puluhan juta masyarakat di seluruh wilayah.
Pada akhir Desember 2025, BGN menargetkan sebanyak 24.000 Satuan Pelaksana Pangan dan Gizi (SPPG) telah beroperasi penuh. Dengan jumlah tersebut, BGN memperkirakan layanan program pada Januari 2026 bisa menjangkau sekitar 60–70 juta penerima manfaat.
Dadan menyampaikan bahwa struktur belanja dalam program MBG didominasi oleh pembelian bahan makanan untuk kebutuhan harian masyarakat. Menurutnya, porsi dana yang dialokasikan untuk pembelian bahan baku mencapai 85 persen dari total anggaran harian yang disiapkan pemerintah.
“Tahun depan, satu hari di bulan Januari itu kami akan mengirimkan uang atau menggunakan uang per hari Rp 900 miliar,” ujar Dadan dalam Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta, Senin (01/12/2025). Pernyataan tersebut menggambarkan skala program yang sangat besar dan menunjukkan fokus pemerintah untuk menggerakkan ekonomi melalui peningkatan konsumsi pangan masyarakat.
Ekspansi Layanan dan Penambahan Anggaran Berbasis Jumlah Penerima
Dadan menambahkan bahwa angka kebutuhan anggaran akan berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penerima manfaat yang terdaftar dalam program MBG sepanjang 2026. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan target jumlah penerima manfaat yang jauh lebih besar pada tahun ini.
Pemerintah mematok jumlah penerima manfaat sebesar 82,9 juta orang untuk 2026 dalam skema perluasan layanan program MBG. Dengan jumlah sebanyak itu, BGN memperkirakan biaya harian dapat meningkat hingga sekitar Rp 1,2 triliun setiap hari.
Total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program MBG pada tahun yang sama mencapai Rp 335 triliun. Dadan menilai bahwa jumlah tersebut bukan hanya dialokasikan untuk layanan pangan bergizi, tetapi juga menjadi daya dorong besar bagi perekonomian daerah.
“Jadi ini satu dorongan ekonomi yang cukup besar yang akan terjadi di tahun 2026. Jadi ketika kementerian lain nanti belum bisa menggunakan uang, BGN dipastikan sudah akan bisa mengirimkan uang ke setiap SPPG,” ucapnya. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memastikan roda ekonomi bergerak bahkan ketika penyerapan anggaran di kementerian lain belum berjalan optimal pada awal tahun.
Sumber anggaran yang besar tersebut juga diharapkan mampu memberikan dorongan langsung bagi produsen pangan lokal. BGN memperkirakan bahwa pengadaan bahan baku harian dari berbagai daerah akan meningkatkan aktivitas produksi serta menstimulasi pendapatan pelaku usaha kecil dan menengah di sektor pangan.
Skema Virtual Account Baru: Efisiensi dan Ketepatan Penyaluran Dana
Selain memperkuat jumlah penerima manfaat, BGN juga memperkenalkan pembaruan dalam tata kelola anggaran SPPG untuk meningkatkan efektivitas operasional. Dadan menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan skema baru melalui penggunaan virtual account (VA) bagi setiap SPPG.
Ia menerangkan bahwa setiap VA otomatis akan terisi kembali hingga Rp 500 juta setiap kali saldo berkurang. Mekanisme ini memastikan agar kegiatan operasional harian SPPG tidak terhambat oleh kendala pendanaan.
Dadan memaparkan bahwa skema baru tersebut menjadi inovasi penting dalam memastikan kelancaran distribusi dana tanpa birokrasi tambahan. Ia menegaskan bahwa pola lama yang membutuhkan usulan dan laporan bulanan untuk penyusunan anggaran kini tidak lagi diterapkan.
“Jadi kalau berkurang Rp 300 juta otomatis akan kembali ke Rp 500 juta. Itu yang akan terjadi selamanya. Karena rekening virtual accountnya akan kita isi dengan otomatis,” jelasnya. Dengan demikian, unit pelaksana di lapangan dapat berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat tanpa hambatan administratif.
Ia menambahkan bahwa skema VA juga memberikan kepastian bagi mitra penyedia bahan pangan. Menurutnya, dengan dana yang selalu tersedia, mitra tidak perlu khawatir mengenai kelancaran proses pembayaran atas barang yang disediakan untuk kebutuhan program MBG.
Potensi Dampak Ekonomi dan Penguatan Infrastruktur Pangan Nasional
Program MBG dirancang tidak hanya sebagai program bantuan makanan, tetapi sebagai strategi besar dalam penguatan ekonomi nasional melalui rantai pasok pangan. Dadan menilai bahwa belanja rutin dalam skala sangat besar akan memberikan dampak langsung terhadap kegiatan usaha di sektor pangan.
Ia meyakini bahwa alokasi dana harian yang besar akan memperkuat daya serap pasar bagi produk pangan lokal. Hal ini diyakini mampu memicu peningkatan produksi dan menciptakan permintaan yang lebih stabil bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
Pemerintah berharap peningkatan transaksi harian berbasis kebutuhan pangan dapat mengurangi volatilitas harga di tingkat produsen. Skema ini juga dinilai sebagai peluang untuk memperbaiki struktur rantai pasok yang selama ini belum optimal.
Dengan berjalannya program MBG dalam skala besar sepanjang 2026, pemerintah menilai Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk memperkuat ketahanan pangan jangka panjang. Belanja harian yang masif tersebut dinilai akan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
