JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menerima audiensi Aliansi Forum Rembug Pekerja Platform di Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026. Peserta audiensi meliputi pengemudi ojek online, kurir, dan pekerja platform lainnya yang menyuarakan aspirasi terkait keadilan dan transparansi.
Para pekerja menyampaikan tiga aspirasi utama yang menjadi fokus pertemuan. Aspirasi ini menekankan pada perlunya BHR lebih adil, transparansi potongan bagi hasil, dan perlindungan khusus bagi mitra perempuan.
Keadilan Bantuan Hari Raya (BHR)
Aspirasi pertama menyoroti keadilan BHR bagi pekerja platform. “Para pekerja juga berharap BHR secara nominal lebih besar serta menjangkau penerima yang lebih luas,” ujar Yassierli.
BHR yang berbasis pendapatan setahun terakhir dianggap lebih relevan. Hal ini akan memberikan keadilan bagi pekerja yang memiliki penghasilan fluktuatif sepanjang tahun.
Transparansi Potongan dan Formula Bagi Hasil
Aspirasi kedua menekankan perlunya transparansi dalam perhitungan potongan dan bagi hasil. Para pekerja berharap formula perhitungan jelas dan mudah dipahami oleh semua mitra.
Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau ketidakadilan dalam pembayaran. Transparansi diharapkan meningkatkan kepercayaan pekerja terhadap platform.
Perlindungan Khusus bagi Mitra Perempuan
Aspirasi ketiga berkaitan dengan perlindungan bagi pekerja perempuan. Yassierli menegaskan pentingnya perusahaan platform memperhatikan aspek keamanan dan kesejahteraan mitra perempuan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan kesetaraan dan keselamatan di ekosistem kerja digital. Perlindungan ini juga mengurangi risiko yang dihadapi saat bekerja di ruang publik.
Payung Hukum dan Kepastian Bagi Pekerja Platform
Aliansi Forum Rembug Pekerja Platform juga meminta agar payung hukum pekerja platform segera diterbitkan. Tujuannya adalah memberi kepastian hukum sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja.
Menaker menekankan bahwa pemerintah memahami tantangan dan kondisi yang dihadapi pekerja platform saat ini. Dialog ini menjadi langkah awal dalam merumuskan regulasi yang berpihak kepada mereka.
Diskon Iuran JKK dan JKM untuk Pekerja Platform
Yassierli juga mengingatkan pekerja informal sektor transportasi untuk memanfaatkan diskon 50% iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Kebijakan ini berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) seperti pengemudi ojol, kurir, dan sopir.
Dengan iuran normal Rp16.800 per bulan, kini peserta cukup membayar Rp8.400 per bulan. Penyesuaian ini diharapkan memperluas perlindungan bagi pekerja platform yang menghadapi risiko tinggi di jalan.
Inisiatif Pemerintah dan PP Nomor 50 Tahun 2025
Pemerintah telah menginisiasi perlindungan pekerja platform melalui PP Nomor 50 Tahun 2025. Aturan ini memberikan insentif berupa diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja informal di sektor transportasi.
Menaker berharap kebijakan ini disosialisasikan lebih luas agar seluruh pekerja platform mendapatkan manfaatnya. “Kita minta agar aturan ini disosialisasikan lebih luas, karena ini bagian dari inisiatif Pak Presiden,” ungkap Yassierli.
Dampak Positif Bagi Pekerja Platform
Dengan iuran lebih ringan, lebih banyak pekerja platform dapat terlindungi. Hal ini memberikan rasa aman saat bekerja, mengingat risiko kecelakaan dan kematian di jalan tidak dapat dihindari.
Peningkatan perlindungan juga diharapkan menumbuhkan rasa keadilan bagi pekerja. Program ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendukung ekosistem kerja digital yang adil dan aman.
Langkah Berikutnya dan Kolaborasi dengan Platform
Menaker berencana terus memantau implementasi aspirasi pekerja. Pemerintah juga membuka ruang dialog dengan perusahaan platform untuk memastikan program perlindungan diterapkan secara efektif.
Kolaborasi ini penting untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja platform dan membangun ekosistem kerja yang lebih transparan. Dialog lanjutan diharapkan menghasilkan regulasi dan kebijakan yang konkret dan berkelanjutan.
Harapan Pemerintah
Pertemuan dengan Aliansi Forum Rembug Pekerja Platform menjadi bukti komitmen pemerintah. Yassierli menegaskan bahwa perlindungan, keadilan, dan transparansi menjadi prioritas dalam kebijakan pekerja platform digital di Indonesia.
Pemerintah berharap semua langkah ini akan memberikan dampak positif jangka panjang. Dengan perlindungan yang memadai, pekerja platform dapat bekerja lebih aman, nyaman, dan produktif.