JAKARTA - Akses pembiayaan perumahan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah tantangan ekonomi, pekerja sektor informal kerap menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pembiayaan rumah. Skema pembiayaan yang inklusif pun menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab kondisi tersebut.
PT Bank Tabungan Negara Tbk mengambil langkah strategis dengan mendorong pemanfaatan kredit program perumahan. Fokus utama diarahkan pada sisi permintaan dengan menyasar segmen pekerja informal. Langkah ini diharapkan mampu membuka akses kepemilikan rumah yang lebih terjangkau.
Pendekatan dari sisi permintaan dinilai mampu menjawab kendala skema sebelumnya. Pekerja informal kini memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh KPR subsidi. Selain itu, pembiayaan ini juga diharapkan dapat mendukung keberlanjutan usaha mereka.
Dorongan Pembiayaan bagi Pekerja Informal
Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menjelaskan bahwa kredit program perumahan dari sisi demand difokuskan pada segmen baru. Skema ini dirancang agar pekerja informal dapat mengakses pembiayaan dengan lebih mudah. Pendekatan tersebut berbeda dari skema sebelumnya yang dinilai kurang fleksibel.
"Untuk KPP dari sisi demand, kita dorong segmen baru untuk pekerja informal ini. Kalau dengan skema sebelumnya agak sulit, maka dengan KPP untuk demand ini, justru untuk para pekerja informal kita dorong mereka affordable mendapatkan KPR subsidi dan mendukung usahanya mereka juga," ujar Setiyo Wibowo.
Melalui skema ini, pekerja informal tidak hanya diarahkan untuk memiliki rumah. Pembiayaan juga diharapkan dapat mendukung aktivitas usaha yang dijalankan. Dengan demikian, rumah dapat berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus sarana produktif.
Kolaborasi Suplai Bersama Pengembang Daerah
Selain dari sisi permintaan, BTN juga memperkuat pendekatan dari sisi suplai. Bank ini terus menjalin kolaborasi dengan pengembang kecil di berbagai daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan rumah bagi masyarakat.
Pengembang kecil dinilai memiliki peran penting dalam pembangunan perumahan daerah. BTN memberikan dukungan agar para pengembang dapat menyiapkan proyek secara optimal. Kolaborasi ini mencakup penyediaan lahan hingga persiapan pembangunan.
"Developer-developer kecil di daerah-daerah, yang startup di developer, butuh ini. Di samping itu, kita juga sudah siapkan dengan mitra-mitra developer kita yang hari ini juga banyak yang datang, lebih dari 10.000 mitra kita di seluruh Indonesia, kita siapkan mereka untuk mulai mempersiapkan lahan, preparation project dan lain-lain supaya target dapat berjalan," ujar Setiyo. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target perumahan.
Capaian Penyaluran Kredit Perumahan
Penyaluran kredit program perumahan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hingga pertengahan Desember, nilai penyaluran telah mencapai Rp3,5 triliun. Angka ini mencerminkan tingginya minat dan kebutuhan pembiayaan sektor perumahan.
Dari sisi suplai, tercatat ratusan debitur telah memanfaatkan skema ini. Sementara itu, dari sisi permintaan jumlah debitur mencapai ribuan penerima. Wilayah dengan jumlah debitur terbanyak berada di kawasan Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan DKI Jakarta.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menjelaskan komposisi debitur tersebut. Dari sisi suplai terdapat 892 debitur, sedangkan dari sisi permintaan mencapai 3.810 debitur. Data ini menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan rumah dan penyediaannya.
Skema KPP untuk Mendukung UMKM
Kredit program perumahan merupakan pembiayaan modal kerja dan investasi. Skema ini diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah baik perorangan maupun badan usaha. Tujuannya adalah mendukung program prioritas di bidang perumahan.
Pihak yang berhak menerima KPP dari sisi penyediaan cukup beragam. Di antaranya pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi, kontraktor, serta pedagang bahan bangunan. Seluruh pelaku ini berperan dalam rantai pembangunan rumah.
Dana KPP dari sisi penyediaan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Pemanfaatannya mencakup penyediaan tanah dan pembelian bahan bangunan. Selain itu, dana juga digunakan untuk pengadaan barang dan jasa pembangunan perumahan.
Pemanfaatan KPP dari Sisi Permintaan
Dari sisi permintaan, KPP juga memberikan fleksibilitas pemanfaatan. UMKM perorangan dapat memanfaatkan kredit ini untuk membeli rumah. Rumah tersebut dapat digunakan sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha.
Selain pembelian rumah, KPP juga dapat digunakan untuk pembangunan. Renovasi rumah guna menunjang kegiatan usaha juga termasuk dalam skema pembiayaan. Hal ini memberikan ruang bagi pelaku usaha informal untuk berkembang.
Melalui pendekatan menyeluruh ini, kredit program perumahan diharapkan memberi dampak berkelanjutan. Kepemilikan rumah dan penguatan usaha dapat berjalan beriringan. Skema ini menjadi salah satu upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.