JAKARTA - Ketahanan energi nasional kembali menjadi sorotan utama pemerintah di awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menilai stok bahan bakar minyak yang ada saat ini masih terlalu rentan menghadapi gangguan pasokan global.

Dalam kondisi normal, ketahanan energi idealnya mampu menopang kebutuhan nasional selama berbulan-bulan. Standar internasional pun menetapkan angka 90 hari sebagai batas aman ketahanan stok energi.

Indonesia saat ini masih berada jauh di bawah standar tersebut. Ketahanan stok bahan bakar minyak nasional baru mampu bertahan selama 21 hari.

Situasi ini dinilai berisiko jika terjadi krisis global, gangguan distribusi, atau lonjakan permintaan mendadak. Oleh karena itu, Presiden Prabowo memberikan arahan strategis untuk memperkuat fondasi ketahanan energi nasional.

Arahan Presiden Prabowo Perkuat Ketahanan Energi

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar ketahanan energi nasional ditingkatkan secara signifikan. Target yang ditetapkan adalah memperpanjang ketahanan stok BBM dari 21 hari menjadi tiga bulan.

Arahan tersebut disampaikan sebagai bagian dari fokus kebijakan energi pemerintahan Presiden Prabowo. Kebijakan ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa ketahanan energi menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Menurutnya, kondisi stok saat ini belum mencerminkan ketahanan energi yang ideal.

"Kita tahu bahwa ketahanan energi kita hanya 21 hari dan ini akan kami tingkatkan menjadi 3 bulan," ujar Bahlil. Pernyataan tersebut disampaikan usai pelantikan anggota Dewan Energi Nasional periode 2026–2030.

Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 28 Januari 2026. Momentum tersebut sekaligus menandai dimulainya arah baru kebijakan energi nasional.

Bahlil menegaskan bahwa peningkatan ketahanan energi bukan sekadar rencana jangka pendek. Pemerintah menargetkan perubahan struktural agar sistem energi nasional lebih tangguh.

Rencana Pembangunan Fasilitas Penyimpanan Minyak

Untuk merealisasikan target ketahanan energi selama tiga bulan, pemerintah menyiapkan langkah konkret. Salah satunya adalah pembangunan fasilitas penyimpanan minyak atau storage baru.

Pemerintah telah melakukan pra-studi kelayakan terkait pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut. Total terdapat 18 daerah yang masuk dalam rencana pengembangan storage minyak nasional.

Nilai investasi proyek ini mencapai Rp72 triliun. Angka tersebut mencerminkan skala besar dan pentingnya proyek bagi ketahanan energi nasional.

Lokasi pembangunan storage minyak direncanakan tersebar di berbagai wilayah strategis. Penyebaran ini bertujuan agar distribusi energi lebih merata dan efisien.

Daerah yang masuk rencana pembangunan antara lain Lhokseumawe dan Sibolga. Selain itu, Natuna juga dipilih karena posisinya yang strategis.

Wilayah Jawa juga menjadi fokus, termasuk Cilegon, Sukabumi, Semarang, dan Surabaya. Kawasan ini dinilai memiliki peran penting dalam distribusi energi nasional.

Di wilayah Madura, Sampang turut masuk dalam daftar. Sementara di Kalimantan, Pontianak menjadi salah satu lokasi yang direncanakan.

Pulau Bali juga tercatat dalam proyek ini dengan lokasi di Badung. Di Nusa Tenggara, Bima dan Ende masuk dalam perencanaan.

Wilayah Indonesia Timur tidak luput dari perhatian pemerintah. Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, hingga Fakfak turut direncanakan sebagai lokasi storage minyak.

Pemerintah menilai pemerataan fasilitas penyimpanan akan meningkatkan ketahanan energi di seluruh wilayah. Dengan begitu, risiko kelangkaan energi dapat ditekan.

Proyek Prioritas Hilirisasi dan Ketahanan Energi

Pembangunan fasilitas penyimpanan minyak ini bukan proyek tunggal. Proyek tersebut merupakan bagian dari 18 proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

Seluruh proyek ini tengah dikaji oleh Badan Pengelola Investasi Danantara. Lembaga ini bertugas memastikan proyek strategis berjalan sesuai target dan kebutuhan nasional.

Ketahanan energi dipandang sebagai fondasi penting bagi pembangunan jangka panjang. Tanpa pasokan energi yang aman, sektor lain akan terdampak secara signifikan.

Selain ketahanan energi, pemerintah juga menetapkan beberapa fokus kebijakan lain. Seluruh fokus tersebut saling berkaitan dan mendukung satu sama lain.

Bahlil menjelaskan bahwa fokus kebijakan energi ke depan mencakup kedaulatan energi. Pemerintah ingin memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam pengelolaan energi nasional.

Kemandirian energi juga menjadi target utama. Saat ini, Indonesia masih mengimpor bahan bakar minyak dalam jumlah besar.

"Kemandirian energi, kita tahu kita masih impor BBM kurang lebih 30 juta kiloliter, baik solar maupun bensin," kata Bahlil. Pernyataan tersebut menggambarkan tantangan besar yang masih dihadapi.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan swasembada energi. Target ini akan dicapai secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kesiapan infrastruktur nasional.

" Kemudian, swasembada, pasti kami akan lakukan bertahap dan tujuannya pada akhirnya adalah swasembada," lanjut Bahlil. Pemerintah optimistis target ini dapat dicapai dengan konsistensi kebijakan.

Arah Baru Kebijakan Energi Nasional

Peningkatan ketahanan stok BBM menjadi simbol perubahan arah kebijakan energi nasional. Pemerintah tidak ingin lagi berada dalam posisi rentan terhadap krisis energi global.

Dengan target tiga bulan ketahanan stok, Indonesia diharapkan mendekati standar internasional. Langkah ini juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap sektor energi nasional.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk jangka panjang. Selain menjaga pasokan, kebijakan ini juga membuka peluang investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah menekankan bahwa seluruh proses akan dilakukan secara bertahap dan terukur. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana.

Sinergi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Dewan Energi Nasional diharapkan berperan aktif dalam mengawal arah kebijakan energi ke depan.

Dengan kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan energi menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Ketahanan, kemandirian, dan swasembada energi menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai.