JAKARTA - Pemerintah menegaskan kesiapan penuh dalam menangani bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Semua upaya tersebut dibiayai melalui Dana Siap Pakai (DSP) yang dikelola Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyebut prioritas utama pemerintah adalah penyelamatan masyarakat, evakuasi, layanan logistik, pengungsian, dan pelayanan kesehatan. “Semua kebutuhan tersebut dibiayai negara melalui BNPB dengan skema Dana Siap Pakai,” ujarnya di Jakarta, Senin, 1 Desember 2025.
Pratikno menegaskan, DSP digunakan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak selama periode Tanggap Darurat. Besaran dana akan disesuaikan secara akuntabel untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Ketersediaan Anggaran dan Dukungan Menkeu
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap menambah anggaran BNPB jika diperlukan. Saat ini, BNPB masih memiliki sisa anggaran sekitar Rp500 miliar dari total outlook anggaran 2025 yang mencapai Rp2 triliun.
Purbaya menegaskan tambahan anggaran akan disalurkan seketika setelah BNPB mengajukan permohonan Anggaran Biaya Tambahan (ABT). “Tinggal BNPB mengajukan ABT ke kami, nanti kami proses langsung,” ujarnya usai Rapimnas Kadin 2025 di Park Hyatt, Jakarta.
Menkeu memastikan dana tambahan tersebut cukup untuk kebutuhan darurat maupun tahap rehabilitasi dampak bencana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan bencana berlangsung cepat dan efisien.
Skema Dana Siap Pakai dan Mekanisme Penyaluran
Dana Siap Pakai (DSP) merupakan bagian dari APBN yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mendesak selama tanggap darurat bencana. BNPB diberi kewenangan penuh untuk membelanjakan dana ini sesuai prioritas lapangan.
Setiap pembelanjaan DSP diawasi secara akuntabel untuk menjamin transparansi dan efektivitas. Mekanisme ini memastikan masyarakat terdampak banjir menerima bantuan logistik, pengungsian, dan layanan kesehatan tanpa penundaan.
Selain itu, BNPB dapat mengajukan ABT untuk menambah dana apabila DSP yang ada tidak mencukupi. Dengan prosedur ini, pemerintah menjamin ketersediaan anggaran darurat tetap fleksibel dan responsif terhadap kondisi lapangan.
Kesiapan Pemerintah dan Pemantauan Langsung Presiden
Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pejabat hari ini bertolak ke Sumatra untuk memantau kondisi wilayah terdampak banjir. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan koordinasi penanganan bencana berjalan lancar dan prioritas masyarakat terdampak terpenuhi.
Selain itu, pemerintah menyiapkan dukungan logistik dan rehabilitasi jangka panjang untuk mempercepat pemulihan. Kombinasi antara DSP, ABT, dan koordinasi lapangan diharapkan mampu mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari bencana ini secara signifikan.
Pemerintah juga menekankan pentingnya sinergi antara BNPB, kementerian terkait, pemerintah daerah, TNI-Polri, serta relawan di lapangan. Dengan kolaborasi ini, proses evakuasi, distribusi bantuan, dan pemulihan infrastruktur dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana
Pratikno dan Purbaya menekankan setiap rupiah yang digunakan untuk penanganan bencana dicatat dan dipertanggungjawabkan. Hal ini untuk memastikan bahwa Dana Siap Pakai maupun tambahan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat terdampak.
Pengawasan ketat ini meliputi semua tahapan mulai dari pengajuan anggaran, distribusi logistik, hingga rehabilitasi pasca-bencana. Dengan skema transparansi yang jelas, pemerintah berharap kepercayaan masyarakat terhadap penanganan bencana tetap tinggi.
Selain itu, mekanisme ini meminimalkan risiko penyalahgunaan dana dan memastikan bantuan cepat sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau penyaluran bantuan di lapangan hingga kondisi kembali normal.
Dukungan Langsung untuk Masyarakat Terdampak
DSP dan ABT yang dialokasikan memungkinkan BNPB menyediakan kebutuhan dasar masyarakat secara cepat. Bantuan meliputi makanan, air bersih, perlengkapan pengungsian, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan darurat.
Dengan dukungan penuh pemerintah, diharapkan masyarakat terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat merasakan dampak nyata dari respons cepat ini. Kecepatan dan akuntabilitas menjadi kunci dalam memastikan keselamatan dan pemulihan warga terdampak bencana.