JAKARTA - Jawa Barat kini menjadi sorotan dalam pengembangan energi bersih di Indonesia. Pendekatan ilmiah dan perencanaan konservasi memastikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) bisa berjalan seiring dengan perlindungan alam.
PLTP membuktikan bahwa energi terbarukan dapat dikembangkan tanpa merusak ruang ekologis. Bahkan, proyek ini mendukung kesejahteraan masyarakat setempat sekaligus memenuhi kebutuhan listrik.
Indonesia memiliki sekitar 40–50 persen cadangan geothermal dunia. Jika dikelola optimal, kapasitas energi panas bumi nasional diperkirakan mencapai 23.000–24.000 megawatt, setara kebutuhan listrik Pulau Jawa.
Geothermal merupakan energi hijau yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan minim polusi. Pemanfaatannya juga berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi baru, dari pertanian hingga pariwisata.
Jawa Barat sebagai Pusat Energi Nasional
Sebagai provinsi dengan populasi besar dan aktivitas industri tinggi, Jawa Barat membutuhkan pasokan energi bersih yang merata. Hal ini penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup jutaan warganya.
Pemerintah mendorong pengembangan energi panas bumi melalui sejumlah proyek yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek ini bertujuan memperkuat ketahanan energi dan mempercepat transisi menuju sumber energi rendah emisi.
Di tengah meningkatnya permintaan energi dan komitmen Indonesia menurunkan emisi, percepatan PSN geothermal menjadi langkah strategis. Proyek ini tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga energi yang bersih, adil, dan berkelanjutan.
Selain itu, pengembangan PLTP memperhatikan nilai ekosistem tinggi di taman nasional, hutan, dan kawasan penting. Konservasi tetap menjadi prinsip utama agar alam tetap terlindungi.
Menjaga Transisi Energi Tetap Berkelanjutan
Pengembangan geothermal di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) dilakukan melalui kajian ilmiah berlapis. Perizinan ketat dan pemanfaatan lahan eksisting menjadi dasar agar proyek berjalan aman dan ramah lingkungan.
Sejak 2022, tahapan awal mencakup survei geofisika, geologi, dan geokimia, hingga verifikasi penggunaan lahan. Proyek berada di Wilayah Kerja Panas Bumi di Cipanas berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 2778 K/30/MEM/2014.
Balai Besar TNGGP menegaskan area eksplorasi hanya sekitar 0,02 persen dari total luas taman nasional. Proyek tidak melibatkan pembukaan hutan primer atau ruang ekologis penting, sehingga prinsip konservasi tetap terjaga.
"Yang digunakan adalah lahan eksisting, bukan zona inti hutan. Masyarakat justru dilibatkan sebagai mitra," jelas Kepala Balai Besar TNGGP, Arief Mahmud.
Dari sisi teknis, proyek mengikuti standar internasional. Desain sumur berlapis casing, sistem blowout preventer (BOP), pemantauan hidrologi, dan kajian geoteknik memastikan kestabilan bawah permukaan.
"Setiap tahapan dievaluasi risiko dan memenuhi standar konservasi," kata Subkoordinator Penyiapan dan Evaluasi EBTKE, Andi Susmanto.
Komitmen Pemerintah untuk Energi Rendah Karbon
Staf Khusus Menteri ESDM, Pradana Indraputra, menekankan bahwa pengembangan geothermal mencerminkan komitmen pemerintah terhadap energi rendah karbon. Langkah ini bukan sekadar visi, melainkan tindakan nyata untuk Net Zero Emission (NZE) pada 2060.
PLTP menjadi milestone penting menuju kemandirian energi nasional berbasis energi rendah karbon. Selain memasok listrik ke rumah tangga, proyek ini menurunkan emisi karbon secara signifikan.
Keberhasilan PLTP di Jawa Barat dapat direplikasi di wilayah lain. Hal ini membuka peluang menuju swasembada energi bersih serta memperkuat strategi transisi energi nasional.
Pemanfaatan energi panas bumi juga mendukung pembangunan ekonomi lokal. Sektor pertanian, pariwisata, dan usaha mikro dapat tumbuh seiring dengan pengembangan PLTP.
Dengan prinsip konservasi, pengawasan ilmiah, dan partisipasi masyarakat, proyek geothermal di Jawa Barat menjadi contoh energi bersih yang berkelanjutan.