JAKARTA - Penanganan bencana di Sumatera kini memasuki fase yang membutuhkan keterlibatan lebih luas dari berbagai pihak, terutama lembaga pendidikan tinggi yang memiliki kapasitas riset dan sumber daya manusia terlatih. Melihat urgensi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memperkuat kontribusi perguruan tinggi dengan dukungan pendanaan khusus dan mekanisme intervensi yang lebih fleksibel.
Pendanaan Rp500 Juta per Proposal untuk Mendorong Respons Cepat
Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan menyediakan dukungan pendanaan hingga Rp500 juta untuk setiap proposal yang diajukan perguruan tinggi dalam program pengabdian masyarakat tanggap darurat Sumatera. Setiap kampus dapat mengajukan maksimal lima proposal sehingga ruang kontribusi tetap terbuka luas bagi berbagai bidang keilmuan.
Anggaran tersebut bersifat fleksibel hingga 85 persen agar dapat menyesuaikan kebutuhan di lapangan yang berubah dengan cepat. Fleksibilitas ini dianggap krusial karena karakter bencana di Sumatera menuntut respons taktis dan penyesuaian berbasis kondisi real-time.
Dalam penjelasannya di Jakarta pada Rabu, Dirjen Risbang Fauzan Adziman menegaskan bahwa program ini dibangun atas delapan pilar utama intervensi yang menyentuh kebutuhan esensial masyarakat. Pilar tersebut mencakup distribusi logistik, kesehatan dan gizi, pendampingan psikososial, sanitasi dan air bersih, pendidikan darurat, pemulihan ekonomi, dukungan administrasi publik, serta mitigasi dan edukasi kebencanaan.
Fauzan menyampaikan bahwa delapan pilar tersebut tidak hanya difokuskan pada respons cepat terhadap situasi darurat. Pilar itu juga bertujuan membangun fondasi pemulihan yang berkelanjutan sehingga masyarakat dapat kembali stabil dalam jangka panjang.
Kebutuhan Lapangan Masih Besar: Akses Jalan hingga Komunikasi Lumpuh
Berdasarkan asesmen lapangan terbaru, sejumlah kebutuhan kritis masih membutuhkan intervensi cepat dari berbagai pihak. Akses jalan di beberapa wilayah Sumatera dilaporkan terputus sehingga proses distribusi bantuan mengalami hambatan signifikan.
Jaringan komunikasi juga dilaporkan lumpuh di beberapa titik terdampak, sehingga koordinasi antar-posko menjadi kurang optimal. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan BBM yang membuat mobilisasi alat berat dan kendaraan logistik tidak dapat berjalan maksimal.
Menurut Fauzan, pendekatan yang digunakan Kemdiktisaintek menekankan pemetaan kebutuhan berbasis data riil yang dihimpun dari lokasi terdampak. Pemetaan tersebut memperhitungkan kondisi geografis, kapasitas kampus posko, serta kebutuhan masyarakat agar setiap intervensi benar-benar tepat sasaran.
Dalam program ini, pemerintah mengonsolidasikan 28 perguruan tinggi posko dan 11 perguruan tinggi pendukung untuk mempercepat pelaksanaan program. Sinergi ini memungkinkan kolaborasi lintas kampus yang lebih efektif, terutama pada wilayah yang sulit dijangkau.
Perguruan Tinggi sebagai Kekuatan Kemanusiaan dalam keadaan Darurat
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat ilmu pengetahuan. Menurutnya, kampus juga memegang peran penting sebagai kekuatan kemanusiaan dalam kondisi bencana.
Ia menyatakan bahwa kehadiran akademisi, peneliti, dan mahasiswa di lapangan merupakan bukti nyata bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi harus bekerja untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah memastikan seluruh sumber daya perguruan tinggi bergerak cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Dalam pernyataannya, Brian menegaskan bahwa kontribusi perguruan tinggi menjadi bagian penting dari strategi nasional dalam menghadapi situasi bencana. Menurutnya, kolaborasi antara kampus dan pemerintah dapat mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.
Ia juga menekankan bahwa setiap kampus memiliki keahlian yang berbeda sehingga berpotensi memberikan kontribusi yang beragam. Hal ini memungkinkan penanganan bencana dilakukan secara multidisiplin dan menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Program Dilaksanakan dalam Dua Tahap hingga Tahun 2026
Program tanggap darurat ini akan dilaksanakan dalam dua tahap besar yang mencakup fase darurat hingga pemulihan. Tahap pertama merupakan fase tanggap darurat yang berfokus pada dukungan logistik, layanan kesehatan, air bersih, sanitasi, pendidikan darurat, dan pemulihan awal.
Tahap tanggap darurat ini berlangsung hingga 31 Desember 2025 sesuai kebijakan pemerintah. Pada fase ini, perguruan tinggi bergerak untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan cepat dan merata.
Tahap kedua adalah fase pemulihan yang akan dimulai pada tahun 2026 mendatang. Pada fase ini, kegiatan akan difokuskan pada rehabilitasi, pemulihan ekonomi, serta program inovasi berbasis teknologi untuk mempercepat kemandirian masyarakat.
Pemulihan jangka panjang ini menjadi penting karena dampak bencana di Sumatera tidak hanya bersifat fisik. Banyak masyarakat membutuhkan pemulihan ekonomi dan sosial yang membutuhkan pendampingan berkelanjutan dari para ahli.
Posko Kampus Diperluas Hingga Daerah Terpencil
Perguruan tinggi yang terlibat akan mendirikan posko yang mencakup wilayah terdampak secara luas. Posko tersebut dirancang untuk menjangkau daerah terpencil di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Intervensi yang disiapkan kampus meliputi penggunaan teknologi filtrasi air untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Selain itu, teknologi desalinasi dan sanitasi portabel akan digunakan untuk membantu masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur.
Upaya ini diharapkan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap kondisi darurat. Penggunaan teknologi juga menjadi bukti peran penting inovasi dalam mempercepat penanganan bencana.
Kemdiktisaintek juga melakukan percepatan melalui metode Rapid Assessment berbasis Google Form sebagai alat untuk menghimpun data awal. Selain itu, bimbingan teknis penyusunan proposal diberikan agar kampus dapat segera mengajukan program yang relevan.
