JAKARTA - Upaya pemulihan infrastruktur di Aceh terus menjadi prioritas pemerintah menyusul kerusakan jembatan dan akses jalan akibat banjir dan tanah longsor. Pemerintah menekankan bahwa percepatan penanganan diperlukan untuk memastikan mobilitas masyarakat tidak semakin terdampak di tengah kondisi darurat.

Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penanganan 14 jembatan rusak yang terdampak bencana di wilayah Aceh. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa kesiapsiagaan infrastruktur dan sumber daya menjadi bagian penting dalam mendukung penanganan bencana ini.

“Kami memastikan dukungan peralatan dari balai-balai teknis bisa digerakkan kapanpun diperlukan, termasuk untuk membuka akses dan membantu proses evakuasi,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Ia menyampaikan bahwa penerjunan tim dan alat berat dilakukan secara terkoordinasi di seluruh titik terdampak.

Kementerian Pekerjaan Umum telah menurunkan total 310 personel untuk menangani bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Personel tersebut berasal dari unsur Sumber Daya Air, Bina Marga, serta Cipta Karya yang telah melakukan respons cepat.

Tim gabungan ini juga telah melakukan inspeksi infrastruktur terdampak dan mendukung penanganan darurat yang dikomandoi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh langkah lapangan dilakukan secara terstruktur agar pemulihan berjalan lebih efektif.

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar seluruh unsur pemerintah bergerak cepat dalam menangani bencana di Pulau Sumatera. Arahan itu mencakup peningkatan kecepatan pemulihan akses dan percepatan pendistribusian bantuan untuk masyarakat.

Kerusakan Jembatan Timbulkan Gangguan Akses dan Distribusi Logistik

Berdasarkan hasil inspeksi lapangan hingga 1 Desember 2025, tercatat 14 jembatan di Aceh mengalami kerusakan berat. Kerusakan itu disebabkan tingginya debit air dan tergerusnya oprit pada berbagai titik jalan penghubung.

Kerusakan tersebut menyebabkan gangguan serius pada akses masyarakat di sejumlah wilayah. Distribusi logistik, pelayanan darurat, dan aktivitas harian masyarakat ikut terhambat akibat terputusnya konektivitas.

Hasil inspeksi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh menunjukkan bahwa kerusakan jembatan terjadi dalam pola yang hampir seragam. Struktur jembatan diketahui runtuh, oprit tergerus, atau terseret arus banjir.

Adapun jembatan yang mengalami kerusakan adalah Jembatan Weihni Rongka, Oprit Jembatan Krueng Beutong, Jembatan Krueng Meureudu, dan Jembatan Teupin Mane. Selain itu Jembatan Kuta Blang juga tercatat mengalami kerusakan signifikan.

Jembatan lainnya yang terdampak adalah Jembatan Jamur Ujung, Jembatan Lawe Penanggalan, Jembatan Timang Gajah, serta Jembatan Jerata. Kerusakan juga terjadi pada Jembatan Pelang, Jembatan Titi Merah, dan tiga lokasi lain yang masih dalam verifikasi tim lapangan.

Kementerian Pekerjaan Umum terus bergerak cepat untuk memastikan infrastruktur terdampak dapat segera difungsikan kembali. Percepatan ini menjadi fokus mengingat jembatan merupakan penghubung vital antarwilayah dan jalur logistik utama.

“Konektivitas adalah urat nadi masyarakat. Begitu jembatan terputus, mobilitas bantuan, layanan publik, dan aktivitas ekonomi ikut terhambat,” kata Dody. Ia menegaskan bahwa seluruh sumber daya teknis dikerahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur di Aceh.

Penanganan Darurat Dilakukan lewat Pemasangan Jembatan Sementara dan Normalisasi Sungai

Salah satu jembatan strategis yang terdampak adalah Jembatan Krueng Tingkeum di Lintas Timur Aceh. Jembatan ini merupakan bagian dari jaringan jalan nasional sehingga kerusakannya berdampak luas pada akses antarwilayah.

Beberapa ruas jalan strategis juga terputus akibat banjir dan longsor yang melanda Aceh. Ruas yang terdampak antara lain Jalan Batas Sumut–Aceh, Banda Aceh–Lhokseumawe–Langsa–Aceh Tamiang, serta ruas menuju Gayo Lues.

Selain itu ruas Bireuen–Takengon serta Subulussalam–Tapaktuan turut dilaporkan mengalami gangguan akses. Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya percepatan pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan.

Sebagai langkah darurat, Kementerian Pekerjaan Umum memasang Jembatan Bailey di sejumlah lokasi prioritas. Pemasangan jembatan darurat ini menjadi solusi sementara untuk memulihkan konektivitas hingga perbaikan permanen dilakukan.

Tim teknis juga melakukan pemadatan dan penguatan oprit jembatan di lokasi terdampak. Pekerjaan pemasangan bronjong dan perlindungan tebing dilakukan untuk mencegah kerusakan susulan akibat aliran air yang masih tinggi.

Langkah berikutnya mencakup pembersihan sungai dari tumpukan material dan penanganan debris besar. Normalisasi alur air dilakukan untuk memastikan aliran tidak kembali merusak struktur di sekitarnya.

Alat berat dikerahkan secara masif dari balai teknis untuk membuka akses jalan yang tertimbun longsor. Operasional alat berat ini dilakukan sepanjang waktu hingga jalur darurat bisa kembali terhubung.

Koordinasi lapangan terus diperkuat antara tim teknis dan pemerintah daerah. Penanganan dilakukan secara serentak untuk memaksimalkan efektivitas pemulihan akses.

Dukungan Pemerintah dan Kolaborasi untuk Pulihkan Aktivitas Masyarakat

Pemerintah menegaskan bahwa pemulihan akses dan perbaikan jembatan bukan hanya menyangkut infrastruktur semata. Pemulihan ini menjadi kunci bagi aktivitas ekonomi masyarakat agar dapat kembali berjalan normal.

Distribusi bantuan untuk warga terdampak sangat mengandalkan konektivitas yang stabil. Oleh sebab itu percepatan perbaikan jalur penghubung menjadi fokus utama di fase penanganan darurat.

Koordinasi dengan BNPB dan pemerintah daerah dilakukan untuk memastikan bantuan dapat menjangkau seluruh wilayah. Pemerintah berkomitmen menjaga agar penanganan lapangan dilakukan tanpa hambatan administratif.

Kementerian Pekerjaan Umum juga memastikan kesiapan peralatan pendukung tetap optimal. Kesiapsiagaan ini menjadi bagian penting dari strategi mitigasi bencana nasional agar respons dapat dilakukan lebih cepat.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap aktivitas masyarakat dapat kembali pulih secara bertahap. Perbaikan permanen akan dilanjutkan setelah kondisi darurat teratasi dan seluruh data teknis terkumpul.

Upaya pemulihan di Aceh menjadi contoh bahwa percepatan penanganan bencana membutuhkan kolaborasi semua sektor. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh langkah teknis akan terus dilanjutkan hingga jembatan dan akses jalan kembali berfungsi normal.