JAKARTA - Pemerintah Indonesia kembali menegaskan ambisi memperluas pengaruhnya dalam arsitektur ekonomi internasional melalui keputusan alokasi dana kepada New Development Bank (NDB). Kebijakan strategis ini tidak hanya menghadirkan ruang baru bagi pendanaan pembangunan nasional, tetapi juga menyiratkan arah diplomasi ekonomi Indonesia yang semakin aktif di tengah perubahan global.
Penguatan peran Indonesia dilakukan melalui penyertaan dana sebesar USD1 miliar atau sekitar Rp16,62 triliun kepada NDB sebagai bagian dari komitmen keanggotaan di BRICS. Langkah ini menunjukkan kesiapan Indonesia memanfaatkan forum ekonomi non-Barat untuk menambah akses pembiayaan jangka panjang bagi berbagai proyek strategis nasional.
Keanggotaan Indonesia di BRICS yang mulai berlaku sejak Januari 2025 hadir pada masa dunia dihadapkan pada lonjakan hambatan dagang global. Situasi tersebut dipicu kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat di bawah administrasi Presiden Donald Trump yang menimbulkan ketidakpastian bagi perdagangan internasional.
Pengalokasian dana tersebut diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin di Jakarta pada awal Desember. Pemerintah menegaskan penyertaan dana kepada NDB merupakan bagian dari strategi memperkuat kerja sama ekonomi Global South dan mendorong jalur pendanaan alternatif.
“Keikutsertaan Indonesia juga diikuti bergabungnya Indonesia dengan New Development Bank, dan pemerintah telah menyetujui pemberian USD1 miliar untuk investasi di New Development Bank,” ujar Airlangga pada Rabu, 3 Desember 2025. Ia menambah bahwa kesiapan Indonesia berinvestasi merupakan bentuk kepercayaan terhadap potensi NDB dalam mendukung agenda pembangunan negara anggota.
Posisi Indonesia dalam BRICS dan Arsitektur Keuangan Baru
Dengan bergabungnya Indonesia ke NDB, pemerintah berharap dapat ikut terlibat lebih aktif dalam merumuskan arah pendanaan lembaga tersebut. Hal ini memungkinkan Indonesia ikut berkontribusi dalam kebijakan yang dapat menguntungkan pembangunan domestik sekaligus memperkuat perannya dalam forum ekonomi global.
Pengamat menilai keputusan ini bagian dari strategi Indonesia untuk menjaga keseimbangan hubungan ekonomi dengan kekuatan besar dunia. Upaya tersebut dilakukan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu blok kekuatan dan tetap fleksibel dalam merespons arus geopolitik internasional.
Kebijakan ini turut didorong oleh meningkatnya dorongan negara berkembang untuk membangun sistem finansial yang tidak sepenuhnya bertumpu pada struktur keuangan Barat. Indonesia melihat BRICS sebagai ruang kolaborasi yang menawarkan mekanisme kerja sama yang lebih selaras dengan kebutuhan pembangunan negara berkembang.
Komitmen Indonesia terhadap BRICS dan NDB juga dipandang sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menekankan pentingnya peningkatan peran Indonesia di panggung internasional tanpa meninggalkan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.
Prabowo sebelumnya telah menyampaikan niat untuk bergabung dengan NDB saat bertemu Presiden NDB Dilma Rousseff pada Maret 2025. Pertemuan itu menjadi momentum penting karena menegaskan kesiapan Indonesia memperdalam kerja sama pembangunan melalui lembaga yang berfokus pada pendanaan infrastruktur dan keberlanjutan.
NDB memiliki modal disetor hingga USD100 miliar dengan negara pendiri seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan menguasai sekitar 94% saham. Struktur kepemilikan ini menunjukkan dominasi besar negara pendiri, namun tetap memberi ruang bagi anggota baru untuk berkontribusi dalam agenda kolektif.
Hingga saat ini, NDB telah menyalurkan USD39 miliar ke 120 proyek yang banyak berfokus pada sektor transportasi, energi bersih, dan pembangunan berkelanjutan. Negara anggota lainnya seperti Bangladesh, UEA, Mesir, dan Aljazair memiliki porsi modal antara 1,04–2,24% sehingga memperlihatkan komposisi keanggotaan yang semakin luas.
“Indonesia adalah negara penting di kawasan dan di dunia,” ujar Rousseff. Ia juga memuji perkembangan Indonesia dalam program energi terbarukan dan biofuel yang dinilai sebagai salah satu yang paling maju.
“Indonesia merupakan negara terdepan dalam biodiesel dengan capaian 40%. Saya sangat terkesan,” katanya dalam kesempatan berbeda.
Dinamika Dedolarisasi dan Tantangan Kekuatan Mata Uang Global
Dorongan dedolarisasi semakin kuat di antara negara BRICS meskipun implementasinya tidak berjalan seragam. Negara anggota mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan untuk mengurangi dominasi dolar dalam transaksi internasional.
China dan Rusia menjadi negara yang paling terlihat dalam penerapan transaksi bilateral non-dolar. Kedua negara memanfaatkan hubungan ekonomi yang erat untuk membangun sistem pembayaran alternatif dan memperluas penggunaan mata uang nasional.
Namun dominasi dolar AS masih bertahan kuat di pasar global dengan data menunjukkan sekitar 90% transaksi valuta asing pada 2024 menggunakan dolar. Angka tersebut mencerminkan betapa dalamnya mata uang AS tertanam dalam sistem keuangan dunia.
Sekitar 48% pembayaran melalui sistem SWIFT juga menggunakan dolar sehingga menegaskan posisinya sebagai jangkar utama transaksi internasional. Beberapa bank sentral memang mulai mendiversifikasi cadangan devisanya namun pergeseran tersebut terjadi secara bertahap.
Di sisi lain, Bank Sentral India menegaskan bahwa dedolarisasi bukan tujuan utama India dalam BRICS. Hal itu memperlihatkan bahwa masing-masing negara masih memiliki pendekatan berbeda terhadap agenda pengurangan dominasi dolar.
Ketegangan geopolitik juga memberi tekanan terhadap upaya ini terutama setelah Presiden Trump mengancam akan mengenakan tarif hingga 100% kepada negara anggota BRICS jika wacana mata uang bersama terus digulirkan. Ancaman tersebut memicu kegelisahan di antara negara anggota yang tengah mempertimbangkan langkah konkret dalam isu dedolarisasi.
Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva akhirnya mencoret isu mata uang bersama dari agenda Presidensi BRICS 2025. Keputusan ini menunjukkan bahwa implementasi dedolarisasi membutuhkan tahapan lebih matang dan kesepakatan politik yang lebih kuat.
Manfaat Langsung bagi Indonesia dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kontribusi Indonesia sebesar USD1 miliar kepada NDB menjadi bagian penting dalam strategi diversifikasi hubungan ekonomi negara. Pemerintah menilai langkah ini membuka peluang pendanaan alternatif bagi berbagai proyek pembangunan jangka panjang.
Sebanyak 77 proyek strategis nasional disebut dapat memanfaatkan potensi pendanaan NDB. Proyek tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, pengembangan konektivitas digital, hingga percepatan transisi energi nasional.
Akses pembiayaan dari NDB juga diharapkan memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah dalam menjalankan program-program nasional. Pendanaan dengan bunga lebih kompetitif dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur prioritas.
Meski tantangan dedolarisasi masih besar, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS menunjukkan upaya negara berkembang untuk menciptakan arsitektur keuangan global yang lebih seimbang. Langkah ini menegaskan bahwa Indonesia ingin mengambil peran lebih besar dalam dinamika ekonomi internasional.
Dengan strategi ekonomi yang semakin terarah, Indonesia memperlihatkan komitmen memperkuat posisi tawarnya di tengah persaingan negara besar. Penyertaan dana ke NDB menjadi salah satu wujud keseriusan dalam memperkuat kerja sama ekonomi berbasis multilateral non-Barat.
