JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan perlunya perhatian khusus bagi perempuan dan anak terdampak banjir. Hal ini juga mencakup kelompok rentan lain seperti lansia dan penyandang disabilitas selama masa tanggap darurat maupun fase pemulihan, kata Arifah Fauzi di Jakarta, Selasa, 2 Desember 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau posko pengungsian di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pemerintah menekankan bahwa layanan trauma healing dan dukungan psikologis bagi anak-anak menjadi prioritas utama.
Arifah Fauzi menambahkan, negara hadir untuk memastikan hak-hak dasar korban tetap terpenuhi. Hal ini termasuk akses pangan, sandang, air bersih, dan fasilitas kesehatan di pengungsian maupun lokasi pemulihan.
Presiden Prabowo menegaskan kondisi di sejumlah titik terdampak mulai menunjukkan perbaikan signifikan. Listrik hampir 100 persen pulih, sementara perbaikan jaringan air bersih dan pembangunan akses jembatan darurat terus dikebut.
Pemulihan Infrastruktur dan Bantuan Rumah Warga
Presiden menekankan bahwa seluruh rumah warga yang mengalami kerusakan akibat banjir akan mendapatkan bantuan perbaikan dari pemerintah. Hal ini menjadi bagian dari langkah untuk memastikan masyarakat dapat kembali menempati tempat tinggal dengan aman.
Pembangunan akses darurat dan rekonstruksi jembatan permanen terus dipercepat di seluruh titik terdampak. “Penanganan bencana banjir di wilayah Sumatera dilakukan secara cepat, tepat, dan menyeluruh,” ujar Prabowo Subianto.
Selain itu, presiden meminta seluruh unsur pemerintah pusat hingga daerah untuk bekerja sigap dan responsif. Kolaborasi ini penting agar distribusi bantuan dan pemulihan infrastruktur berjalan efektif.
Percepatan pemulihan infrastruktur juga menekankan pentingnya mobilitas warga dan akses logistik. Dengan jembatan darurat dan perbaikan jalan, bantuan bisa cepat sampai ke wilayah paling terdampak.
Koordinasi Pusat dan Daerah dalam Penanganan Bencana
Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi Seskab Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Kehadiran pejabat ini menegaskan koordinasi pusat-daerah dalam menanggulangi dampak bencana secara optimal.
Anggota DPR RI Andre Rosiade, COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, serta Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis turut hadir. Kolaborasi lintas instansi ini mempermudah pemetaan kebutuhan korban secara cepat dan akurat.
Presiden menekankan bahwa negara tidak akan membiarkan warga menghadapi bencana sendirian. “Percaya kita semua satu keluarga besar, kita tidak akan membiarkan saudara-saudara sendiri memikul beban,” ujarnya.
Koordinasi ini juga memastikan distribusi bantuan logistik berjalan merata. Dengan pemetaan lokasi yang tepat, prioritas diberikan pada kelompok rentan termasuk perempuan dan anak-anak.
Pemulihan Psikologis dan Trauma Healing bagi Anak
Selain pemulihan fisik, pemerintah menekankan layanan psikologis bagi anak-anak korban banjir. Trauma healing menjadi bagian penting agar generasi muda dapat pulih secara mental pasca-bencana.
Menteri PPPA menambahkan, layanan ini termasuk pendampingan konseling di posko pengungsian. Anak-anak mendapat perhatian khusus agar rasa aman dan kenyamanan mereka tetap terjaga.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemulihan menyeluruh selain penanganan rumah dan fasilitas umum. Dukungan psikologis memastikan anak-anak bisa kembali beraktivitas normal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan pasca-banjir.
Pemerintah juga memastikan seluruh kelompok rentan mendapat prioritas dalam distribusi bantuan. Lansia dan penyandang disabilitas tetap menjadi perhatian agar kebutuhan dasar dan akses ke fasilitas penting tetap terpenuhi.
Penanganan Cepat dan Terpadu Menjadi Kunci Pemulihan
Kunjungan Presiden dan pejabat terkait menunjukkan pendekatan terpadu pemerintah dalam menangani bencana banjir. Sinergi antara pusat, daerah, dan aparat lapangan menjadi kunci untuk mempercepat tanggap darurat dan pemulihan.
Fokus utama adalah memperbaiki infrastruktur, menyalurkan bantuan logistik, dan memastikan perlindungan kelompok rentan. Strategi ini menegaskan komitmen negara untuk hadir di tengah masyarakat terdampak secara menyeluruh.
Selain itu, langkah-langkah darurat seperti pembangunan jembatan sementara dan perbaikan jalan menjadi prioritas utama. Hal ini memastikan mobilitas warga dan distribusi bantuan tidak terhambat kendala geografis.
Dengan kombinasi penanganan fisik dan psikologis, pemerintah berharap korban banjir dapat kembali menata kehidupan normalnya. Langkah ini mencerminkan komitmen negara untuk hadir cepat, tepat, dan responsif bagi seluruh warga terdampak.