JAKARTA - Pembahasan mengenai masa depan pangan dan kesehatan Indonesia kembali menjadi perhatian utama ketika Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan perlunya perubahan menyeluruh dalam strategi pembangunan gizi nasional. Ia menyampaikan pandangannya tersebut pada Kick Off Pra-Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (Pra-WNPG) XII yang mengusung tema mengenai transformasi sistem pangan dan gizi dalam penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rachmat menjelaskan bahwa sejumlah isu dan tantangan menunjukkan kebutuhan akan intervensi yang lebih terarah untuk memperbaiki tata kelola pangan dan gizi. Ia menekankan bahwa arah pembangunan pangan dan kesehatan di Indonesia harus dirancang lebih komprehensif agar mampu menjawab masalah gizi yang semakin kompleks.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Jumat, ia menegaskan bahwa pembangunan pangan dan kesehatan harus responsif terhadap berbagai tekanan yang muncul di masa depan. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, transisi demografi, dinamika konflik, serta kemajuan teknologi kesehatan yang berkembang pesat.
Rachmat juga menyoroti bahwa pembangunan pangan dan gizi merupakan fondasi penting dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang menempatkan gizi sebagai elemen strategis pembangunan.
Saat ini, sebanyak 81 kabupaten dan kota tercatat masih mengalami kerawanan pangan yang semakin diperparah oleh ancaman triple planetary crisis. Kondisi tersebut meliputi perubahan iklim, hilangnya biodiversitas, polusi, dan degradasi lingkungan yang semakin menekan ketahanan pangan nasional.
Indonesia juga dihadapkan pada Triple Burden of Malnutrition yang menunjukkan beban gizi berlapis pada masyarakat. Data Survei Status Gizi Indonesia 2024 memperlihatkan angka stunting mencapai 19,8 persen, underweight 16,8 persen, wasting 7,4 persen, overweight 3,4 persen, serta meningkatnya defisiensi zat gizi mikro.
Rachmat menambahkan bahwa satu dari dua anak usia sekolah mengalami kekurangan zat gizi mikro yang penting untuk tumbuh kembang. Selain itu, dua dari tiga perempuan usia subur juga menghadapi defisiensi zat gizi mikro yang berpotensi mengganggu kesehatan generasi penerus.
Forum Kolaboratif untuk Menyusun Kebijakan Pangan dan Gizi
Melalui Pra-WNPG XII yang diselenggarakan bersama Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah berharap dapat merumuskan solusi atas masalah pangan dan gizi yang terus berkembang. Forum ini menjadi ruang kolaboratif yang melibatkan perguruan tinggi, organisasi profesi, pemerintah daerah, dunia usaha, serta mitra pembangunan dalam memperkuat transformasi sistem pangan dan gizi.
Rachmat mengingatkan bahwa Indonesia hanya memiliki waktu sekitar lima tahun menuju target 2030 untuk mencapai berbagai indikator Sustainable Development Goals (SDGs). Ia juga menegaskan bahwa pada 2041 Indonesia diharapkan mampu keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap melalui peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan apresiasi kepada para pakar dan akademisi yang berkontribusi dalam forum tersebut. Ia menyambut baik setiap rekomendasi yang muncul karena dinilai dapat memperkuat kebijakan pangan dan gizi yang berkelanjutan.
Diskusi lanjutan menghadirkan Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas Profesor Eriyatno, Ketua AIPG AIPI Profesor Aman Wiratakusumah, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Profesor Rina Agustina, serta Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB Profesor Hardinsyah. Hadir pula Asisten Deputi Bidang Stabilisasi Harga Pangan Kemenko Bidang Pangan M. Siradj Parwito yang ikut membahas strategi menyeluruh terkait transformasi sistem pangan dan gizi.
Para narasumber menyoroti aspek ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, serta kelembagaan dan tata kelola sebagai faktor penting dalam membangun sistem pangan dan gizi yang kuat. Mereka menilai bahwa transformasi yang dilakukan harus mampu mengatasi kesenjangan akses pangan, sekaligus meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat.
Forum ini menjadi langkah awal menuju penyelenggaraan puncak Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XII. Pemerintah melihat forum tersebut sebagai kesempatan penting untuk menyelaraskan pemikiran dan memperkuat basis ilmiah dalam pengambilan kebijakan.
Pembentukan Tim Koordinasi untuk Memperkuat Transformasi
Setelah forum digelar, langkah konkret dilakukan melalui pembentukan Tim Koordinasi WNPG XII. Tim ini melibatkan perwakilan kementerian dan lembaga, para pakar, mitra pembangunan, serta organisasi profesi yang akan bekerja merumuskan rekomendasi berbasis bukti ilmiah.
Bappenas berharap tim tersebut mampu menghasilkan rekomendasi yang solutif dan relevan terhadap isu strategis yang berkembang. Selain itu, tim diharapkan dapat memperbarui konsep dan metodologi indikator pembangunan pangan dan gizi agar lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan zaman.
Melalui kehadiran tim koordinasi ini, pemerintah ingin memastikan bahwa upaya transformasi pangan dan gizi berjalan terarah dan terukur. Pendekatan berbasis bukti ilmiah dianggap esensial untuk menghindari kebijakan yang tidak efektif dan tidak berdampak luas.
Tim ini juga memiliki tugas untuk mengkaji kembali landasan data yang digunakan selama ini dalam memetakan masalah pangan dan gizi. Dengan pembaruan indikator, pemerintah akan memiliki dasar yang lebih kuat dalam menentukan langkah strategis di masa depan.
Keseluruhan proses ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kebijakan gizi nasional. Perubahan yang diupayakan bukan hanya bersifat programatik, tetapi juga mengarah pada perbaikan sistem secara keseluruhan.
Komitmen Jangka Panjang untuk Indonesia Emas 2045
Upaya transformasi sistem pangan dan gizi menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah menyadari bahwa kualitas SDM yang unggul hanya dapat dibangun melalui pemenuhan gizi yang optimal sepanjang siklus kehidupan.
Rachmat Pambudy menegaskan bahwa investasi dalam bidang gizi adalah investasi jangka panjang yang dampaknya akan sangat terasa pada masa depan bangsa. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus memperkuat komitmen dalam memperbaiki tata kelola pangan dan gizi nasional.
Dengan tantangan global yang semakin kompleks, diperlukan perubahan strategi yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga sistemik. Transformasi ini mencakup penguatan kelembagaan, pemutakhiran kebijakan, serta peningkatan kapasitas pada berbagai sektor terkait.
Pemerintah berharap bahwa berbagai rekomendasi dari Pra-WNPG XII akan menjadi pijakan kuat untuk menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Forum tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga demi mewujudkan ketahanan pangan dan gizi nasional.
Melalui kerja bersama dan pendekatan yang lebih komprehensif, Indonesia diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan gizi yang menghambat kualitas sumber daya manusia. Transformasi sistem pangan dan gizi menjadi kunci dalam mewujudkan generasi masa depan yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing.
