JAKARTA - Pembahasan mengenai kemungkinan berdirinya bank umum koperasi kembali mencuat di tengah upaya pemerintah memperkuat gerakan koperasi di seluruh daerah. Isu ini berkembang karena adanya aspirasi dari kalangan koperasi yang menilai kebutuhan lembaga keuangan khusus semakin mendesak.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa wacana tersebut tidak berasal dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai bahwa aspirasi tersebut murni lahir dari kalangan gerakan koperasi yang memiliki keinginan untuk memiliki bank sendiri.
“Itu hanya keinginan dari teman-teman Gerakan Koperasi yang ingin punya bank,” jelas Ferry Juliantono dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu, 26 November 2025. Ia menekankan bahwa pemerintah sejauh ini belum membicarakan rencana pembentukan bank koperasi dalam lingkup arahan presiden.
Penjelasan tersebut diberikan karena isu pembentukan bank koperasi kembali ramai diperbincangkan oleh berbagai pihak. Diskusi tersebut muncul bersamaan dengan proses penguatan koperasi desa yang menjadi salah satu fokus besar pemerintah saat ini.
Ferry Juliantono menjelaskan bahwa koperasi sebenarnya memiliki kapasitas untuk memiliki bank. Ia menyebut kemampuan finansial, keanggotaan, serta jaringan koperasi saat ini cukup kuat untuk mendukung keberadaan lembaga keuangan yang dikelola koperasi.
Namun ia menegaskan bahwa pembentukan bank tidak bisa dilakukan secara langsung oleh koperasi. Ia menilai bahwa opsi yang mungkin dijajaki adalah melalui pembelian bank eksisting untuk kemudian diubah menjadi bank koperasi.
“Kita lihat ada beberapa yang ditawarkan. Tetapi nanti saya masih mau konsentrasi untuk koperasi desa,” terang Ferry Juliantono.
Pernyataannya menunjukkan bahwa prioritas pemerintah saat ini masih berfokus pada pengembangan koperasi desa atau kopdes. Program kopdes dianggap sebagai fondasi penting dalam memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan peran koperasi dalam sektor-sektor produktif.
Sejarah Keberadaan Bank Koperasi di Indonesia
Diskusi mengenai pembentukan bank koperasi bukanlah hal baru dalam perjalanan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Pada masa lalu, Indonesia pernah memiliki sebuah bank umum koperasi yang berfungsi sebagai lembaga keuangan bagi gerakan koperasi.
Bank tersebut dikenal sebagai Bank Umum Koperasi Indonesia atau yang akrab disebut Bank Bukopin. Lembaga ini pertama kali berdiri pada tahun 1970 sebagai wujud komitmen memperkuat gerakan koperasi di tingkat nasional.
Bank Bukopin didirikan oleh delapan induk koperasi yang bergerak dalam berbagai sektor usaha. Tujuan utamanya adalah menyediakan akses permodalan dan layanan keuangan yang terjangkau bagi koperasi di seluruh Indonesia.
Selama puluhan tahun beroperasi, bank ini menjadi salah satu penopang penting bagi sektor koperasi. Banyak koperasi yang memanfaatkannya sebagai mitra dalam pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas anggotanya.
Namun perjalanan Bukopin mengalami tantangan besar ketika memasuki masa ketidakstabilan finansial. Situasi tersebut membuat pemerintah dan pemegang saham harus mencari jalan keluar untuk menyelamatkan keberlanjutan operasional bank.
Pada pertengahan 2020, KB Kookmin Bank dari Korea Selatan masuk dan mengambil alih Bukopin. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyelamatan agar bank tetap dapat beroperasi dan melindungi kepentingan nasabah.
Setelah melalui serangkaian proses restrukturisasi, bank tersebut kemudian mengalami perubahan identitas. Pada Agustus lalu, nama bank resmi berubah menjadi Bank KB Indonesia sebagai bagian dari transformasi manajemennya.
Perubahan tersebut sekaligus menandai berakhirnya era bank koperasi di Indonesia. Banyak pihak kemudian menilai bahwa ketiadaan bank khusus koperasi meninggalkan ruang kosong dalam ekosistem keuangan nasional.
Wacana pembentukan bank koperasi yang kembali muncul kini menjadi bentuk refleksi atas kebutuhan baru di tengah dinamika ekonomi. Gerakan koperasi menilai keberadaan bank koperasi dapat mendukung perputaran modal yang lebih sehat dan mandiri.
Fokus Pemerintah dalam Pengembangan Koperasi Desa
Di tengah berkembangnya diskusi mengenai pembentukan bank koperasi, pemerintah melalui Kementerian Koperasi berfokus pada program penguatan koperasi desa. Program ini dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekonomi desa.
Ferry Juliantono menjelaskan bahwa pembangunan koperasi desa saat ini menjadi prioritas utama. Ia menilai bahwa penguatan struktur koperasi desa akan menjadi pondasi penting bagi keberhasilan transformasi ekonomi nasional.
Kopdes dirancang agar dapat mengelola berbagai potensi ekonomi yang ada di pedesaan. Melalui keberadaan kopdes, pemerintah berharap desa dapat menggerakkan sektor produktif secara mandiri.
Program ini juga melibatkan sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, serta lembaga terkait lainnya. Kolaborasi tersebut diperlukan agar koperasi desa memiliki pendampingan dan dukungan yang berkelanjutan.
Ferry menilai bahwa penguatan kopdes saat ini lebih mendesak ketimbang pembentukan bank koperasi. Ia menekankan pentingnya memastikan koperasi desa beroperasi kuat sebelum melangkah ke tahap yang lebih besar.
Aspirasi Gerakan Koperasi dan Tantangan ke Depan
Aspirasi gerakan koperasi untuk memiliki bank memang mencerminkan peningkatan peran koperasi dalam ekonomi nasional. Banyak koperasi yang kini bergerak di sektor-sektor potensial seperti pertanian, kelautan, dan perdagangan.
Namun pembentukan bank koperasi bukan hanya soal keinginan atau kemampuan finansial. Hal ini membutuhkan regulasi yang tepat, pengawasan ketat, serta kelayakan bisnis yang matang agar tidak mengulang tantangan masa lalu.
Gerakan koperasi memandang bahwa bank koperasi dapat menjadi instrumen penting dalam menyediakan akses keuangan yang lebih mudah bagi anggotanya. Mereka menilai bahwa lembaga perbankan yang dikelola koperasi bisa lebih dekat dengan kebutuhan ekonomi rakyat.
Namun pemerintah saat ini menilai bahwa pembentukan bank bukanlah prioritas jangka pendek. Fokus pemerintah tetap tertuju pada keberhasilan penguatan koperasi desa sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional.
Perdebatan mengenai bank koperasi menunjukkan bahwa sektor koperasi semakin berkembang dan memiliki aspirasi besar. Namun setiap langkah tetap harus dijalankan secara terukur agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
Ke depan, diskusi mengenai bank koperasi kemungkinan akan terus berlanjut seiring bertambahnya kebutuhan dan tantangan gerakan koperasi. Pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu memastikan setiap kebijakan mengarah pada penguatan ekonomi kerakyatan.
