JAKARTA - Sepanjang tahun 2025, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menekankan pelaksanaan program kerja prioritas. Program ini mencakup penataan kelembagaan Kabinet Merah Putih, penyusunan arah reformasi birokrasi, dan penataan sistem kerja manajemen ASN.
Selain itu, kementerian juga meningkatkan kualitas pelayanan publik serta percepatan transformasi digital pemerintah. Dukungan terhadap program prioritas presiden dijalankan melalui penyusunan proses bisnis (probis) tematik yang terintegrasi lintas kementerian atau lembaga (K/L).
Proses Bisnis Tematik untuk Program Prioritas Presiden
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa delapan probis tematik telah disusun hingga saat ini. Contohnya adalah penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan layanan kesehatan primer dan lanjutan, serta perlindungan sosial (perlinsos).
Probis tematik berfungsi sebagai peta kerja terpadu yang memetakan alur kerja utama, peran instansi, serta mekanisme monitoring. Dengan mekanisme ini, implementasi program menjadi lebih cepat, konsisten, dan terukur di lapangan.
Penyerasian Reformasi Birokrasi dengan RPJPN 2025–2045
Memasuki era Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Kementerian PANRB menindaklanjuti arah pembangunan jangka panjang tersebut. Hal ini dilakukan melalui penyusunan Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2025–2045 yang menjadi panduan utama reformasi birokrasi.
DBRBN memastikan agenda reformasi birokrasi sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Saat ini, penyusunan DBRBN telah memasuki tahap final pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) bersama Kemensetneg, Kemenkum, dan Bappenas.
Birokrasi Berbasis Layanan Publik dan Siklus Hidup Manusia
Fokus utama reformasi birokrasi adalah membangun sistem yang kapabel, adaptif, dan berorientasi pada layanan publik berbasis siklus hidup manusia. Pendekatan ini bertujuan agar setiap pelayanan publik dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat dari lahir hingga dewasa.
Dengan reformasi birokrasi yang terstruktur, kementerian berharap birokrasi mampu bekerja lebih efisien, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal ini juga mendukung tercapainya target pembangunan jangka panjang nasional hingga tahun 2045.
Implementasi Digital dan Monitoring Kinerja ASN
Transformasi digital pemerintah menjadi salah satu fokus penting Kementerian PANRB. Penerapan sistem digital bertujuan memudahkan monitoring kinerja ASN serta mempercepat proses layanan publik di seluruh instansi pemerintah.
Selain itu, digitalisasi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat memantau progres program pemerintah secara lebih jelas. Implementasi ini diharapkan menurunkan birokrasi berbelit dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Harapan dan Evaluasi Program Reformasi
Rini Widyantini menekankan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga eksekusi di lapangan. Evaluasi rutin dan koordinasi lintas kementerian menjadi kunci untuk memastikan program prioritas presiden berjalan efektif.
Dengan strategi ini, Kementerian PANRB berharap seluruh program dapat memberi manfaat nyata, memperkuat kapabilitas aparatur negara, dan menghadirkan birokrasi modern yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.
