JAKARTA - Upaya memenuhi kebutuhan pasokan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat melalui pendekatan berbasis komunitas yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dari rantai pasok. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa keberhasilan program berskala nasional ini tidak hanya bergantung pada pembangunan dapur dan fasilitas, tetapi juga pada partisipasi aktif warga dalam menyediakan bahan baku.
Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya menjelaskan bahwa pelibatan masyarakat menjadi langkah strategis seiring meningkatnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, sekaligus menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menjaga ketersediaan pangan bergizi.
Kenaikan Permintaan Bahan Pangan Memicu Kekhawatiran Pasokan
Sony mengungkapkan hal itu saat membuka forum lintas sektor berjudul “Penguatan Peran Serta Masyarakat dalam Program MBG Melalui Suplai Rantai Pasok Lintas Sektor” yang digelar di Serpong, Banten, Senin, 24 November. Ia menggambarkan bagaimana kebutuhan bahan pangan melonjak tajam seiring bertambahnya jumlah dapur MBG yang kini mencapai lebih dari 15 ribu unit di berbagai daerah.
Menurutnya, peningkatan permintaan bahan pangan seperti sayur, telur, dan buah-buahan mulai dirasakan di sejumlah wilayah sehingga memunculkan risiko kelangkaan. Kondisi ini sekaligus memicu kenaikan harga yang dapat berdampak pada efektivitas penyelenggaraan Program MBG.
Hal tersebut mendorong BGN untuk mengajak masyarakat agar menjadi bagian dari solusi dengan mengembangkan sistem pangan sederhana di lingkungan tempat tinggal. Sony menilai bahwa langkah tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada pasokan yang berasal dari rantai distribusi panjang.
Ia menjelaskan bahwa urban farming atau bercocok tanam di halaman rumah merupakan contoh konkret yang dapat dilakukan warga. Kegiatan tersebut dinilai efektif untuk menyediakan bahan pangan segar sekaligus membantu dapur MBG memperoleh suplai lebih stabil.
Selain itu, Sony menyebut bahwa keterlibatan masyarakat akan mengurangi tekanan pada pasar dan rantai pasok utama. Ia melihat bahwa pendekatan tersebut dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam memenuhi kebutuhan bahan baku yang terus meningkat.
Peran Pemerintah Daerah dalam Pemetaan Potensi Desa
Sony menilai langkah pelibatan masyarakat akan berjalan lebih optimal apabila diarahkan oleh pemerintah daerah melalui pemetaan potensi desa. Ia mendorong pemda untuk mengidentifikasi komoditas-komoditas unggulan yang dapat diproduksi secara konsisten oleh setiap desa.
“Misalnya, satu desa fokus menanam wortel, desa lain menanam pisang, dan desa berikutnya beternak ayam petelur atau pedaging,” ucapnya. Ia menekankan bahwa pola tersebut dapat menciptakan rantai pasok yang saling melengkapi di tingkat lokal.
Dengan pembagian komoditas yang jelas, setiap desa dapat menjadi penyangga bahan baku bagi dapur MBG di wilayahnya. Sony menjelaskan bahwa sistem ini memungkinkan daerah untuk mengatur distribusi lebih baik karena setiap komoditas diproduksi sesuai potensi masing-masing.
Ia menambahkan bahwa desa yang fokus pada satu produk tertentu akan lebih mudah mengembangkan kapasitas produksinya. Pendekatan ini juga memberi kepastian suplai karena produksi dapat diawasi dan direncanakan secara terstruktur.
Sony meyakini bahwa konsep tersebut dapat menjadi fondasi penting dalam membangun kemandirian pangan daerah. Ia berharap bahwa pemerintah daerah dapat bergerak cepat agar desa-desa mampu berkontribusi pada pemenuhan bahan baku MBG secara berkelanjutan.
UMKM Didorong Ambil Peran sebagai Pemasok Bahan Baku MBG
Dalam forum yang sama, Ketua Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia Kota Serang, Rini Damayanti menyampaikan manfaat besar dari diskusi bersama BGN. Ia menganggap kegiatan lintas sektor tersebut membuka peluang luas bagi para pelaku UMKM untuk naik kelas.
“Sebagai pengusaha UMKM, kegiatan ini adalah kesempatan yang sangat besar dan berharga bagi kami untuk menaikkan level UMKM,” ujar Rini. Ia menegaskan bahwa pelaku usaha kecil kini semakin siap untuk memasok kebutuhan bahan baku dapur MBG.
Rini menjelaskan bahwa UMKM-nya tengah mempersiapkan kapasitas produksi agar dapat memenuhi standar permintaan yang dibutuhkan. Ia melihat peluang besar karena keterlibatan UMKM tidak hanya memperluas jaringan pemasaran, tetapi juga meningkatkan pendapatan usaha.
“Kami sangat berminat menjadi pemasok dapur MBG, karena dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan kapasitas produksi kami, sehingga memperbaiki taraf hidup,” katanya. Ia menilai bahwa kerja sama tersebut dapat memberikan dampak positif bagi banyak pelaku usaha lokal.
Kesiapan UMKM dinilai sangat penting karena dapur MBG membutuhkan bahan baku dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Rini berharap bahwa pemerintah terus memberikan dukungan agar UMKM mampu memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang ditetapkan.
Ia juga melihat bahwa keterlibatan UMKM akan memperkuat perekonomian lokal karena membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan demikian, Program MBG tidak hanya memberikan manfaat gizi, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi daerah.
Kolaborasi Lintas Sektor Diperlukan untuk Menjamin Keberlanjutan Pasokan
Juru Bicara BGN, Dian Fatwa menekankan bahwa kegiatan lintas sektor merupakan bagian penting dari kerangka besar program MBG. Ia menyatakan bahwa kolaborasi antara masyarakat, UMKM, dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan pasokan pangan bergizi.
“Forum ini menegaskan perlunya kolaborasi erat antara masyarakat, pelaku UMKM dan pemerintah daerah guna memastikan keberlanjutan pasokan pangan bergizi dalam Program MBG,” ujarnya. Dian mengatakan bahwa kerja bersama merupakan fondasi yang harus terus diperkuat agar program berjalan lancar.
Ia menjelaskan bahwa setiap sektor memiliki peran berbeda yang saling melengkapi satu sama lain. Masyarakat berperan sebagai produsen skala kecil, UMKM sebagai pendukung logistik dan olahan, sementara pemerintah daerah sebagai pengarah serta pengendali produksi.
Dengan sinergi tersebut, rantai pasok dapat berjalan lebih stabil dan tidak mudah terganggu oleh fluktuasi harga maupun kelangkaan barang. Dian menilai bahwa pendekatan kolaboratif menjadi kunci keberhasilan program nasional seperti MBG.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Daerah Provinsi Banten, Komarudin memberikan pandangan tentang dampak ekonomi dari program MBG. Ia melihat bahwa program tersebut memberikan manfaat nyata bagi keluarga miskin karena mengurangi beban belanja kebutuhan sehari-hari.
“Dapur MBG baru separuh yang dibangun. Jika target 1.300 dapur MBG terpenuhi, akan terjadi perputaran ekonomi senilai Rp12 triliun, sementara APBD Provinsi Banten hanya Rp11 triliun,” ujarnya.
Komarudin menjelaskan bahwa keberadaan dapur MBG membuka lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi di banyak desa. Ia menilai bahwa angka perputaran ekonomi tersebut menunjukkan besarnya potensi program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, program MBG bukan hanya intervensi gizi untuk anak-anak atau kelompok tertentu, tetapi merupakan penggerak ekonomi baru yang melibatkan berbagai sektor secara bersamaan. Ia menyebut bahwa keberhasilan program ini akan membawa dampak jangka panjang bagi pembangunan daerah.
Dengan berbagai pandangan tersebut, forum lintas sektor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat strategi pasokan bahan baku MBG. Semua pihak berharap pelibatan masyarakat dapat berjalan lebih luas agar produksi pangan lokal semakin meningkat dan program MBG dapat berjalan secara berkelanjutan.
