JAKARTA - Masyarakat Kota Malang memasuki masa-masa terakhir untuk memanfaatkan program pemutihan denda pajak kendaraan yang segera berakhir. Kesempatan ini menjadi momentum penting bagi warga untuk menyelesaikan kewajiban administrasi sambil menikmati fasilitas pembebasan sanksi yang ditawarkan pemerintah daerah.

Program pemutihan pajak yang berlangsung hingga 30 November 2025 itu kembali menarik perhatian karena memberikan keringanan signifikan bagi wajib pajak. Keberadaan program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melunasi pajak tepat waktu.

Selain memberikan pembebasan denda, Pemerintah Kota Malang juga menyiapkan hadiah menarik bagi warga yang patuh dalam membayar pajak. Insentif ini dihadirkan sebagai bentuk apresiasi dan strategi agar antusiasme masyarakat terhadap kepatuhan pajak terus meningkat.

Dengan waktu yang tersisa hanya beberapa hari, pemerintah kembali mengingatkan pentingnya memanfaatkan program tersebut. Bagi warga yang masih memiliki kewajiban, kesempatan ini bisa menjadi jalan keluar untuk meringankan beban denda.

Program tahunan ini sudah beberapa kali digelar sebagai dukungan terhadap upaya peningkatan pendapatan daerah. Masyarakat pun merasakan manfaat karena tidak lagi terbebani oleh akumulasi denda yang biasanya membuat pembayaran pajak semakin berat.

Pembebasan Denda dan Mekanisme Pembayaran bagi Wajib Pajak

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang Handi Priyanto menjelaskan bahwa pemutihan kali ini mencakup pembebasan sanksi administratif bagi pembayaran hingga akhir November. Ia menegaskan bahwa warga yang belum membayar pajak selama tiga tahun tidak dikenakan denda apapun dan hanya perlu melunasi pokok pajaknya.

Pembebasan denda tersebut dimaksudkan untuk memberi ruang bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi agar dapat menuntaskan kewajiban pajaknya. Program ini juga mendorong warga untuk kembali aktif dalam mencatatkan kendaraannya dan memperbarui legalitasnya.

Selain untuk wajib pajak umum, kebijakan ini juga mencakup kelompok tertentu yang mendapatkan keringanan tambahan. Warga kurang mampu yang tercatat dalam data kemiskinan terpadu termasuk yang mendapatkan pembebasan denda dan tunggakan pajak tahun 2024 dan sebelumnya.

Kelompok lain yang turut menikmati kebijakan ini adalah pengemudi ojek online dan pemilik kendaraan roda tiga. Mereka cukup membayar pajak kendaraan tahun 2025 tanpa perlu melunasi tunggakan atau denda tahun sebelumnya.

Handi menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis yang dirancang untuk mengurangi beban masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesadaran pajak. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara penerimaan daerah dan keringanan bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa seluruh masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pemutihan hingga akhir November. Sementara itu, pengajuan keringanan dasar pajak diberikan kesempatan hingga Desember.

Program ini menjadi kesempatan berharga bagi warga yang ingin memperbaiki catatan kepatuhan pajaknya. Dengan mengikuti program tersebut, warga bisa menghindari penumpukan denda di masa mendatang.

Layanan Samsat dan Program Kolaboratif untuk Permudah Akses Warga

Masyarakat dapat mengakses program pemutihan melalui berbagai layanan yang disediakan Samsat Kota Malang. Handi mengatakan bahwa Bapenda bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk membuka layanan yang lebih dekat dengan lingkungan warga.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menghadirkan layanan Go to Kelurahan yang memungkinkan tim Samsat hadir langsung di kantor kelurahan. Kehadiran layanan ini membantu warga yang kesulitan datang ke kantor Samsat karena alasan jarak atau kesibukan.

Program Sambang Kelurahan juga dijalankan untuk memperluas jangkauan pelayanan. Dengan layanan ini, petugas hadir secara berkala untuk memberikan informasi serta menerima pembayaran pajak dari warga.

Selain itu, layanan Singgah Perumahan turut diadakan sebagai langkah jemput bola yang mendatangi kawasan permukiman. Layanan ini memudahkan warga yang tinggal jauh dari pusat kota atau memiliki keterbatasan waktu.

Bapenda juga menjalankan program door to door untuk mengoptimalkan pendataan dan memastikan seluruh wajib pajak terjangkau. Tim khusus diterjunkan ke alamat wajib pajak yang belum atau terlambat membayar pajak sesuai data yang dimiliki.

“ Kami juga menggunakan aplikasi SIAPP untuk memudahkan pendataan lapangan, termasuk riil lokasinya. Intinya untuk mendata apakah kendaraan masih ada di wajib pajak yang kami datangi sesuai alamat sesuai surat dari Samsat,” ujar Handi.

Kehadiran aplikasi SIAPP menjadi unsur penting dalam memastikan ketepatan pendataan kendaraan. Teknologi ini membantu petugas untuk mencocokkan data kendaraan dengan kondisi lapangan dan memperbarui data kepemilikan.

Dengan dukungan teknologi dan program kolaboratif, layanan publik yang berkaitan dengan pajak kendaraan menjadi lebih mudah dijangkau. Masyarakat dapat memilih lokasi layanan yang paling dekat dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pendekatan yang lebih humanis dan proaktif diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

Hadiah Umrah dan Sepeda Motor bagi Warga Taat Pajak

Selain memberikan pembebasan denda, Bapenda Kota Malang juga menghadirkan program apresiasi bagi warga yang taat membayar pajak. Pada akhir tahun nanti akan digelar pengundian hadiah untuk masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya.

Dalam program apresiasi tersebut, pemerintah menyediakan lima tiket umrah gratis sebagai hadiah utama. Hadiah ini diberikan sebagai bentuk penghargaan bagi warga yang konsisten membayar pajak tepat waktu.

Tidak hanya itu, Bapenda juga menyiapkan lima unit sepeda motor sebagai hadiah tambahan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi masyarakat, terutama mereka yang sering menunda kewajiban.

Program hadiah ini menjadi daya tarik tambahan yang membuat masyarakat semakin antusias mengikuti kegiatan pembayaran pajak. Dengan adanya undian, warga merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk terus taat.

Selain mendorong kepatuhan, langkah ini juga bertujuan meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Apresiasi yang diberikan mencerminkan upaya pemerintah untuk menghadirkan pengalaman pelayanan publik yang lebih menyenangkan.

Melalui undian ini, pemerintah ingin menunjukkan bahwa membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga kesempatan untuk memperoleh manfaat lebih besar. Hadiah yang dipersiapkan menjadi nilai tambah dari program pemutihan dan keringanan pajak.

Dengan mendekatnya batas akhir pemutihan, masyarakat diimbau untuk segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Pembayaran pajak tanpa denda dan peluang mendapatkan hadiah membuat program ini semakin menarik bagi warga.