JAKARTA - Arah pembangunan pangan nasional kembali ditegaskan melalui komitmen pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa sebagai fondasi ketahanan pangan jangka panjang. Fokus tersebut disampaikan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang menyoroti pentingnya peran masyarakat desa dalam mengatasi dominasi perdagangan pasar bebas.
Dalam sebuah agenda pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Merah Putih untuk periode 2025–2030 di Jakarta pada Selasa, ia menjelaskan bahwa Indonesia sedang menghadapi tekanan besar dari mekanisme pasar global. Menurutnya, pasar bebas hanya menguntungkan pihak yang memiliki kekuatan modal besar dan tidak memberikan dampak signifikan bagi ekonomi lokal.
“Kita sekarang melawan perdagangan pasar bebas. Pasar bebas itu yang ngatur yang punya uang,” ungkapnya. Ia menegaskan bahwa mekanisme tersebut cenderung membuat negara berkembang berada pada posisi tidak menguntungkan.
“Namanya pasar bebas, yang kuat, yang punya duit,” kata dia. Ucapan tersebut menggambarkan kekhawatiran pemerintah terhadap struktur ekonomi global yang tidak seimbang.
Zulkifli Hasan menyoroti bagaimana konsumsi makanan cepat saji atau junk food menjadi salah satu penyebab menguatnya ekonomi pasar bebas. Ia menjelaskan bahwa mengonsumsi makanan di restoran multinasional hanya memberikan keuntungan kepada perusahaan asal luar negeri.
Ia mencontohkan restoran cepat saji asal Amerika Serikat yang memperoleh keuntungan dari masyarakat Indonesia tanpa memberikan kontribusi signifikan kepada perekonomian nasional. Karena itu, ia meminta agar kebiasaan konsumsi masyarakat mulai diarahkan pada pilihan makanan yang berasal dari sumber lokal.
Program Makan Bergizi Gratis Jadi Pendorong Ekonomi Desa
Pemerintah mendorong pelaku desa untuk mengambil peran lebih aktif dalam memperkuat ekonomi lokal. Salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis yang diyakini mampu menciptakan rantai ekonomi baru di tingkat desa.
Program tersebut ditargetkan memproduksi 82,9 juta porsi per hari untuk berbagai komoditas seperti telur, ikan, ayam, sayur, hingga buah. Kehadiran program ini dianggap dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat desa secara langsung.
Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa selama ini beberapa komoditas protein hewani seperti ayam dan telur banyak didatangkan dari negara tetangga. Ia menyebut bahwa Indonesia masih mengandalkan pasokan dari Thailand dan Malaysia untuk komoditas tersebut.
Indonesia juga masih mengimpor kedelai dan gandum dari Amerika Serikat karena kedua komoditas itu sulit tumbuh secara optimal di Tanah Air. Berdasarkan kondisi tersebut, ia meminta masyarakat untuk lebih banyak mengonsumsi komoditas lokal yang memang melimpah di Indonesia.
Ia memaparkan bahwa tata kelola closed loop economy sedang disiapkan untuk mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis. Sistem tersebut dibuat agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi hanya dapat disuplai dari Koperasi Desa Merah Putih, UMKM, dan BUMDes.
Langkah ini diambil karena selama ini suplai makanan untuk program pemerintah seringkali didominasi perusahaan besar yang memiliki modal kuat. Pemerintah ingin kebijakan pangan nasional selaras dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pembangunan ekonomi dari desa.
Ia menegaskan bahwa swasembada pangan tidak bisa lagi menjadi wacana yang ditunda. Indonesia harus mandiri dalam menyediakan kebutuhan pangan agar ekonomi rakyat dapat tumbuh dengan stabil.
Data Produksi Pangan Tunjukkan Tren Membaik
Zulkifli Hasan memaparkan bahwa sejumlah indikator pangan nasional menunjukkan perubahan positif dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyoroti bahwa produksi beras mencapai 34,7 juta ton pada 2025, naik 13,47 persen dari tahun sebelumnya.
Peningkatan tersebut juga diiringi dengan tidak adanya impor beras pada tahun yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa produksi dalam negeri kembali mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Produksi jagung juga mengalami peningkatan sebesar 9,34 persen pada 2025 sehingga total produksinya mencapai 16,55 juta ton. Perbaikan ini dinilai sebagai bukti bahwa kebijakan pertanian mulai memberikan hasil untuk komoditas yang menjadi sumber karbohidrat utama.
Selain itu, ia menyoroti peningkatan harga gabah yang kini berada di angka Rp6.500 per kilogram. Kenaikan tersebut dianggap menjadi bukti keberpihakan Presiden Prabowo dalam mewujudkan swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Nilai Tukar Petani juga mengalami kenaikan menjadi 124 pada 2025 dari 116 pada 2024. Pertumbuhan sebesar 6,9 persen tersebut menunjukkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan petani.
Walau perbaikan terlihat pada komoditas karbohidrat, kondisi berbeda masih terjadi pada sektor protein hewani. Ia menjelaskan bahwa para nelayan dan peternak masih berada pada kondisi ekonomi yang kurang baik.
Penguatan Protein Hewani Melalui Program Desa
Untuk mengatasi persoalan protein, pemerintah menyiapkan langkah strategis berbasis desa. Program ini difokuskan untuk menghadirkan dua ribu kampung nelayan sebagai pusat penguatan produksi ikan nasional.
Selain itu, setiap kabupaten akan dibangun tambak ikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber protein. Pemerintah juga akan menyediakan pakan ayam dan ayam GPS atau Grand Parent Stock dengan harga murah.
Kebijakan tersebut akan diterapkan di 20 provinsi agar pelaku ternak dapat memperoleh bahan baku dengan harga terjangkau. Melalui penyediaan bahan baku murah, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan produksi unggas dan memperkuat ketahanan protein hewani nasional.
Namun ia menegaskan bahwa transformasi ekonomi di sektor pangan tidak bisa dilakukan secara instan. Ia menjelaskan bahwa proses tersebut memerlukan waktu dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan.
Salah satu tantangan terbesar dalam proses transformasi adalah moral hazard. Menurutnya, korupsi dapat menjadi hambatan serius dalam menjalankan program-program pemerataan ekonomi hingga tingkat desa.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi strategis antara pemerintah pusat dan pemangku kepentingan desa. Pengawasan ketat di tingkat akar rumput diperlukan untuk memastikan bahwa setiap program pemerintah berjalan sesuai tujuan.
Ia menutup keterangannya dengan penegasan bahwa perubahan pola konsumsi masyarakat akan menentukan masa depan bangsa. “Ekosistem makan itu akan mengubah peradaban kita,” katanya.
