JAKARTA - Pemerataan layanan keuangan menjadi fokus utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia Timur. Kehadiran Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya (KOD) di Manokwari diharapkan memperkuat akses dan pengawasan layanan keuangan bagi masyarakat lokal.

Peresmian kantor baru ini bersamaan dengan pelantikan pejabat baru, termasuk Budi Rahman sebagai Kepala OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Langkah ini menandai komitmen OJK untuk membawa inklusi keuangan lebih dekat ke masyarakat dan lembaga lokal.

Mendorong Inklusi dan Literasi Keuangan

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menekankan bahwa kantor baru bukan sekadar ekspansi administratif. Kehadirannya bertujuan menjadikan OJK motor penggerak kebijakan keuangan yang menegakkan inklusi, literasi, dan perlindungan konsumen.

Sejak mulai beroperasi pada 3 November 2025, KOD Manokwari menangani layanan di dua provinsi sekaligus. Operasional ini diharapkan memperkuat efektivitas pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan lokal, termasuk pengawasan perilaku pelaku usaha (market conduct).

Selain itu, kantor OJK menjadi basis koordinasi strategis dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan keuangan lokal. Hal ini memungkinkan penanganan isu keuangan lebih cepat dan tepat sasaran, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Sinergi dengan Pemangku Kepentingan Lokal

Mahendra menegaskan kantor OJK Manokwari menjadi ujung tombak kebijakan yang memastikan inklusi keuangan benar-benar dirasakan masyarakat. Sinergi dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lokal dianggap vital untuk memperkokoh stabilitas dan kepercayaan pada sistem keuangan.

Gubernur Papua Barat Daya, Dominggus Mandacan, menyambut positif kehadiran OJK di wilayahnya. Ia menilai dukungan OJK terhadap program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan keuangan inklusif.

Menurut Dominggus, OJK menunjukkan komitmen nyata dalam mendorong perkembangan perekonomian sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Kehadiran kantor ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung pada penguatan ekonomi lokal.

Struktur Organisasi dan Kepemimpinan Baru

Selain Budi Rahman, OJK melantik sejumlah pejabat baru di tingkat departemen. Henry Rialdi ditunjuk sebagai Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Soelistio Darmawan sebagai Kepala Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan, dan Esti Sasanti sebagai Kepala Departemen Perbankan Syariah.

Pelantikan ini memperkuat kapasitas OJK dalam mengelola dan mengawasi lembaga jasa keuangan secara profesional. Struktur organisasi yang diperkuat diharapkan mendukung pengambilan kebijakan lebih efektif di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Kantor baru OJK juga menjadi pusat koordinasi dengan lembaga keuangan nonbank. Hal ini termasuk sektor perasuransian, perusahaan pegadaian, permodalan nasional, dan pasar modal, agar pengawasan lebih menyeluruh.

Perkembangan Lembaga Keuangan di Wilayah Timur

Hingga November 2025, terdapat 178 kantor cabang bank umum konvensional di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Sementara itu, ada 6 Bank Perekonomian Rakyat yang turut mendukung akses masyarakat terhadap layanan perbankan.

Di sektor nonbank, tercatat 74 jaringan kantor yang terdiri dari 18 jaringan kantor pasar modal dan 56 jaringan kantor sektor perasuransian, pegadaian, dan permodalan nasional. Kehadiran kantor OJK di Manokwari diharapkan memperkuat koordinasi antara lembaga-lembaga ini.

Pengawasan yang lebih dekat diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan keuangan. Selain itu, masyarakat dapat lebih mudah mengakses produk keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan.

Mendorong Pembangunan Ekonomi Inklusif

OJK menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dengan kehadiran kantor baru, OJK dapat memastikan lembaga jasa keuangan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara merata.

Selain itu, pengawasan lebih ketat diharapkan menekan risiko praktik yang merugikan konsumen. Keberadaan OJK di daerah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus meningkatkan literasi masyarakat.

Ke depan, OJK akan terus memantau efektivitas layanan dan pengawasan di wilayah ini. Sinergi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi fokus utama untuk mencapai tujuan inklusi keuangan.

Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Layanan Keuangan

Kehadiran kantor OJK di Manokwari memberikan akses langsung bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, edukasi, dan perlindungan konsumen. Hal ini diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan formal.

OJK di Papua Barat dan Papua Barat Daya bukan sekadar perpanjangan tangan pemerintah pusat. Kantor ini juga berperan sebagai penggerak kebijakan yang memastikan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari inklusi keuangan.

Dengan langkah ini, OJK menunjukkan komitmen untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Selain itu, masyarakat di kawasan timur Indonesia kini memiliki akses lebih mudah ke layanan keuangan yang aman, terpercaya, dan inklusif.