JAKARTA - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja khusus dengan jajaran TNI dan Menteri Pertahanan untuk membahas strategi pertahanan nasional serta stabilitas di Papua. Pertemuan ini digelar secara tertutup karena sifat urgensi dan sensitifitas materi yang dibahas.
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menjelaskan, rapat dihadiri 25 anggota dari total 43 anggota Komisi I, yang mewakili delapan fraksi partai politik di DPR. Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menjaga persatuan nasional sekaligus membahas isu strategis pertahanan negara.
Agenda Rapat: Stabilitas Papua dan Peran Kodam Baru
Rapat yang dimulai pukul 13.14 WIB membahas berbagai strategi untuk menjaga kedaulatan negara di Papua. Fokus utama termasuk peran Komando Daerah Militer (Kodam) baru, Brigif Teritori Pembangunan, dan Yonif TP dalam memperkuat stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
Utut menegaskan bahwa tujuan rapat tidak hanya untuk membahas aspek militer semata, tetapi juga bagaimana stabilitas pertahanan dapat mendukung kesejahteraan rakyat. Pendekatan ini menekankan sinergi antara pertahanan dan pembangunan sosial-ekonomi daerah.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menekankan pentingnya koordinasi antar matra TNI untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Ia menilai strategi terintegrasi antara TNI AD, AL, dan AU akan memperkuat efektivitas operasional di Papua dan daerah rawan lainnya.
Kehadiran Pimpinan TNI dan Menteri Pertahanan
Rapat kerja ini dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama seluruh pimpinan TNI. Termasuk Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, Wakasad Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, dan Wakasal Laksamana Madya Erwin S. Aldedharman.
Kehadiran seluruh pimpinan TNI menegaskan keseriusan pemerintah dalam memastikan koordinasi lintas matra. Sinergi ini diharapkan memperkuat kesiapsiagaan dan stabilitas pertahanan nasional, sekaligus menegaskan komitmen terhadap keamanan wilayah perbatasan dan daerah rawan konflik.
Rapat ini juga menjadi forum bagi DPR untuk memahami dinamika lapangan secara langsung. Anggota DPR memperoleh informasi strategis yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan politik terkait alokasi anggaran pertahanan dan penempatan personel.
Pendekatan Terintegrasi Antara Pertahanan dan Pembangunan
Selain aspek keamanan, rapat menyoroti hubungan pertahanan dengan pembangunan masyarakat lokal. Konsep Brigif Teritori Pembangunan menekankan peran TNI tidak hanya menjaga wilayah, tetapi juga mendukung program kesejahteraan masyarakat.
Utut menegaskan bahwa stabilitas keamanan dan kesejahteraan rakyat harus berjalan beriringan. Strategi ini diyakini dapat mencegah potensi konflik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara, dan menjaga persatuan nasional.
Rapat ini juga membahas pentingnya komunikasi lintas institusi. Kolaborasi antara DPR, TNI, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi strategi pertahanan yang berfokus pada daerah rawan.
Momentum Memperkuat Persatuan Nasional
Ketua Komisi I DPR RI menekankan bahwa rapat ini bukan hanya soal militer, tetapi juga soal merajut persatuan nasional. Dialog antara legislatif dan eksekutif menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi tantangan keamanan masa depan.
Menurut Utut, keterlibatan anggota DPR dari seluruh fraksi memastikan pandangan politik yang beragam dapat diakomodasi. Hal ini penting agar kebijakan pertahanan mencerminkan konsensus nasional dan legitimasi politik yang kuat.
Selain itu, pembahasan rapat ini juga menyentuh aspek strategis jangka panjang. DPR dan TNI menyiapkan mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas peran Kodam baru, Brigif TP, dan Yonif TP dalam mendukung stabilitas dan pembangunan.
Rapat tertutup ini menjadi wujud komitmen pemerintah dan legislatif dalam menjaga kedaulatan serta persatuan negara. Dengan koordinasi yang solid, strategi pertahanan nasional diharapkan lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika keamanan di Papua dan seluruh wilayah Indonesia.
