JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya memanfaatkan sisa lahan di Rumah Susun (Rusun) ASN Kementerian Keuangan di Bali untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia menilai langkah ini dapat menjawab kebutuhan rumah sekaligus menghadirkan masyarakat di kawasan elit.
Saat meninjau rusun yang telah dibangun untuk pegawai Kementerian Keuangan, Maruarar mencatat masih tersisa lahan seluas 4.000 meter persegi di sisi selatan. Lahan ini, menurutnya, sangat potensial untuk membangun rusun tambahan bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal di Denpasar.
Masyarakat Berpenghasilan Rendah Bisa Nikmati Hunian di Kawasan Elit
“Saya tanya katanya di sini warga sangat membutuhkan rumah susun, tidak punya lahan, nah saya lihat ada lahan di sana, sudah saya minta siapkan proposal tapi rusunnya untuk MBR, bukan ASN,” ujar Maruarar di Denpasar, Senin. Menteri PKP menegaskan, pembangunan rusun bagi MBR tidak hanya soal hunian tetapi juga pemerataan akses ke kawasan strategis.
Rusun ASN Kementerian Keuangan berdiri di tengah kawasan elit Renon, Denpasar, dengan gedung berlantai empat dan total 120 kamar. Menurut Maruarar, kehadiran rusun untuk masyarakat biasa di lokasi serupa memungkinkan mereka menikmati fasilitas dan lingkungan yang sebelumnya hanya diakses kalangan ASN atau kelas atas.
Pembangunan ini sekaligus diharapkan mengurangi kemacetan karena pekerja yang menempati rusun MBR dapat lebih mudah menuju tempat kerja. Dengan lokasi strategis, penggunaan kendaraan pribadi bisa ditekan, sekaligus mendukung mobilitas perkotaan yang lebih efisien.
Proposal dan Desain Rusun Diharapkan Sesuai Standar dan Estetika
Menteri PKP meminta Kementerian Keuangan Bali dan pemerintah daerah segera menyusun proposal pembangunan rusun tambahan. “Ini kan daerah elit, buatlah sekali-sekali rakyat ada di daerah elit. Kita buat desain yang bagus supaya rakyat bisa merasakan ada gunanya negara ini,” katanya.
Maruarar menegaskan rusun MBR harus indah, setara dengan kualitas rusun ASN, dan menyesuaikan kondisi lahan yang ada. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hunian masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki kualitas layak di lokasi strategis.
Selanjutnya, kewenangan gedung dapat dibahas apakah tetap milik Kementerian Keuangan atau dialihkan kepada pemerintah daerah. Menteri PKP menegaskan fleksibilitas ini penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan regulasi yang berlaku.
Harga Terjangkau dan Fasilitas Layak untuk Penghuni MBR
Menurut Maruarar, rata-rata harga sewa di kawasan ini mencapai Rp3 juta per bulan. Dengan pembangunan rusun MBR, penghuni hanya perlu membayar sekitar Rp300 ribu, sehingga akses hunian menjadi lebih terjangkau.
Selain harga, Maruarar menekankan pentingnya fasilitas pendukung yang memadai untuk kenyamanan penghuni. Pembangunan harus memperhatikan aspek keamanan, kebersihan, dan integrasi sosial dengan lingkungan sekitar.
Ia juga terbuka untuk berdiskusi mengenai kriteria penghuni rusun MBR. Diskusi ini diharapkan menghasilkan kebijakan yang jelas dan adil bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk tenaga kerja yang bekerja di sekitar Denpasar.
Peningkatan Fasilitas Rusun ASN dan Evaluasi Kontraktor
Selain membahas rusun MBR, Maruarar juga meninjau fasilitas Rusun ASN Kementerian Keuangan. Ia menilai ornamen khas Bali sudah diaplikasikan dengan baik, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki kontraktor.
Pemerintah menargetkan agar setiap rusun yang dibangun, baik untuk ASN maupun MBR, memiliki kualitas yang seimbang. Dengan begitu, hunian tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga estetis dan nyaman bagi seluruh penghuni.
Maruarar menekankan bahwa kehadiran rusun MBR di kawasan elit bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan perumahan tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan di lokasi strategis.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas akses rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri PKP menegaskan, program rusun MBR harus dilaksanakan dengan transparansi dan sesuai standar nasional.
Dengan pembangunan di lahan sisa rusun ASN, diharapkan lebih banyak masyarakat bisa merasakan manfaat langsung dari program pemerintah. Hal ini juga menjadi simbol komitmen negara dalam mewujudkan keadilan sosial di sektor perumahan.
Pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan diarahkan bekerja sama untuk mempercepat proses perencanaan dan pembangunan. Targetnya, rusun MBR segera dibangun dan siap dihuni masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga dampak sosial dan ekonomi langsung terasa.
