Wacana kenaikan biaya visa penduduk tetap di Jepang mulai menimbulkan kegelisahan di kalangan warga asing yang menetap di negara tersebut.
Pemerintah Jepang kini benar-benar menyeriusi langkah ini dengan rencana kenaikan yang dinilai sangat drastis. Kenaikan tersebut disebut mencapai 10 kali lipat dari biaya sebelumnya, memunculkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap komunitas internasional.
Biaya penduduk tetap yang sebelumnya berada di angka 10 ribu yen akan dinaikkan menjadi lebih dari 100 ribu yen. Nilai ini tentu menjadi beban tambahan, terutama bagi mereka yang harus memperpanjang izin tinggal atau memperbarui status visa.
Situasi ini juga menandai perubahan besar dalam kebijakan imigrasi Jepang yang selama ini relatif stabil.
Pemerintah menegaskan bahwa pendapatan tambahan dari kenaikan biaya visa akan digunakan untuk memperkuat kebijakan multikulturalisme. Namun, sebagian warga asing masih mempertanyakan apakah kebijakan tersebut benar-benar akan berdampak positif bagi mereka yang menetap lama di Jepang.
Detail Kenaikan Biaya dan Revisi Hukum Imigrasi
Selain biaya penduduk tetap, biaya perubahan status visa dan penerbitan ulang juga akan mengalami lonjakan tajam. Untuk visa dengan masa berlaku satu tahun atau lebih, biaya baru direncanakan mencapai sekitar 40 ribu yen dari sebelumnya 6.000 yen.
Perubahan ini termasuk dalam langkah substansial yang akan mulai diterapkan pada tahun fiskal berikutnya.
Kenaikan biaya ini bertujuan untuk menyelaraskan Jepang dengan negara-negara Barat yang rata-rata menerapkan biaya lebih tinggi. Pemerintah berencana mengajukan rancangan undang-undang guna meninjau batas biaya yang sebelumnya ditetapkan hanya 10 ribu yen.
Jika revisi undang-undang disetujui, kebijakan baru akan menjadi dasar hukum untuk perubahan besar dalam sistem imigrasi Jepang.
Instruksi dari Perdana Menteri Sanae Takaichi turut memperkuat arah kebijakan ini. Ia menilai bahwa penyesuaian biaya visa perlu dilakukan agar Jepang dapat menyeimbangkan standar internasional, sekaligus mengakomodasi kebutuhan anggaran baru.
Lonjakan Penduduk Asing dan Tuntutan Kewajiban Baru
Jumlah penduduk asing di Jepang terus meningkat hingga mencetak rekor. Pada akhir Juni, jumlah tersebut mencapai 3.956.619 orang. Lonjakan ini mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih tegas terkait kontribusi dan kewajiban yang harus dipenuhi para penduduk asing.
Selain kenaikan biaya visa, pemerintah juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap pembayaran premi asuransi kesehatan nasional (NHI). Banyak warga asing yang belum memahami bahwa pembayaran tersebut menjadi kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Kegagalan membayar premi bisa berdampak serius, termasuk risiko kehilangan status visa.
NHI merupakan program wajib bagi siapa pun yang tinggal di Jepang selama tiga bulan atau lebih jika tidak memiliki asuransi perusahaan. Oleh karena itu, penduduk asing yang hidup jangka panjang di Jepang harus memastikan bahwa kewajiban ini dipenuhi.
Konsekuensi Berat Jika Menunggak Pembayaran NHI
Mulai Juni 2027, aturan baru akan diberlakukan dengan konsekuensi yang jauh lebih serius bagi penduduk asing yang menunggak pembayaran NHI. Permohonan perpanjangan visa atau perubahan status visa kemungkinan besar akan ditolak jika ditemukan tunggakan pembayaran. Pemeriksaan catatan NHI akan menjadi bagian dari prosedur standar imigrasi.
Survei terhadap 150 kota menunjukkan bahwa warga asing hanya membayar sekitar 63 persen dari total tagihan NHI pada akhir 2024. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak yang belum patuh terhadap kewajiban asuransi kesehatan yang seharusnya menjadi prioritas. Tidak hanya itu, kontribusi untuk pensiun gabungan juga hanya mencapai 49,7 persen.
Data ini menggambarkan tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam memastikan kesetaraan kontribusi antara warga asing dan warga Jepang. Kebijakan baru diharapkan bisa mengurangi ketidaksetaraan tersebut dengan menekankan pentingnya kepatuhan.
Siapa yang Paling Terdampak Aturan Baru NHI?
Di saat sekitar 60 persen pekerja asing telah ditanggung oleh asuransi perusahaan (shakai hoken), kebijakan 2027 diprediksi akan menyasar sisanya yang masih menggunakan NHI.
Jumlah tersebut diperkirakan mencapai 970.000 orang, atau sekitar sepertiga dari total penduduk asing di Jepang. Mereka adalah kelompok yang paling rentan mengalami penolakan perpanjangan visa apabila masih memiliki tunggakan.
Hal ini menunjukkan bahwa aturan baru bukan sekadar masalah administratif, tetapi juga persoalan keadilan sosial. Selama ini, ada kelompok warga asing yang dapat menikmati fasilitas kesehatan tanpa membayar premi secara penuh. Keadaan tersebut dianggap tidak adil bagi mereka yang telah memenuhi kewajiban dengan benar.
Oleh karena itu, kebijakan pengetatan ini dipandang sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan kontribusi dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan manfaat secara proporsional. Pemerintah berharap perubahan ini mampu memperbaiki masalah yang telah berlangsung cukup lama.
Dampak Kebijakan Baru bagi Hubungan Imigrasi dan Multikulturalisme
Kaitan erat antara pembayaran NHI dan kelayakan visa menjadi perubahan paling krusial yang harus diperhatikan penduduk asing. Mulai Juni 2027, setiap aplikasi visa akan melalui tahap verifikasi pembayaran NHI untuk memastikan tidak ada tunggakan yang tersisa.
Langkah ini mencerminkan arah baru kebijakan imigrasi Jepang yang lebih tegas dan berorientasi pada kepatuhan.
Kebijakan ini juga dimaknai sebagai upaya memperkuat kehidupan multikulturalisme di Jepang. Pemerintah berharap peraturan yang lebih ketat dapat menciptakan hubungan sosial yang lebih seimbang antara warga lokal dan penduduk asing.
Dengan adanya kontrol yang lebih terstruktur, pemerintah ingin memastikan bahwa hak dan kewajiban berjalan berdampingan.
Bagi warga asing, kebijakan baru ini menjadi pengingat bahwa tinggal di Jepang berarti memahami dan melaksanakan semua kewajiban dengan disiplin. Dengan demikian, keberlanjutan izin tinggal akan terjamin dan kehidupan multikultural dapat berkembang harmonis.
