JAKARTA - Dorongan pengaturan kendaraan berat di Tanjungpinang mulai menguat dari aparat kepolisian setempat.
Polresta Tanjungpinang menilai bahwa keberadaan kendaraan besar kini perlu dibatasi jam operasionalnya demi menjaga kelancaran transportasi di Ibukota Provinsi Kepri. Langkah ini dianggap penting mengingat karakteristik wilayah yang memiliki ruas jalan terbatas.
Kasatlantas Polresta Tanjungpinang, AKP Arbi Guna Bimantara menyampaikan perlunya pemerintah daerah segera menyiapkan payung hukum berupa peraturan daerah. Ia menilai bahwa tanpa landasan hukum, aparat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan maupun penindakan secara efektif kepada kendaraan berat yang melintas.
Dorongan hadirnya regulasi ini sekaligus diharapkan menjadi solusi awal persoalan transportasi dan ketertiban lalu lintas yang berkaitan dengan mobilitas angkutan besar di wilayah Tanjungpinang.
Keterbatasan Jalan Menjadi Pertimbangan Utama Kebijakan
Ruas jalan di Tanjungpinang yang relatif sempit membuat kendaraan besar seringkali mendominasi jalur tertentu. Hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa pengaturan diperlukan agar tidak menimbulkan gangguan bagi pengguna jalan lainnya.
Kondisi tersebut dianggap semakin menantang seiring pertumbuhan jumlah kendaraan di perkotaan.
Arbi menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan selama ini terkendala karena tidak adanya dasar hukum khusus yang mengatur pembatasan tersebut. Tanpa aturan resmi, aparat belum dapat memberikan teguran atau penindakan yang bersifat mengikat kepada pengendara kendaraan berat.
Selain itu, keberadaan kendaraan berat di jam-jam tertentu berdampak pada kecepatan arus lalu lintas sehingga menyebabkan hambatan perjalanan bagi pengendara lainnya.
Pembahasan Teknis Mulai Dilakukan dengan Instansi Terkait
Seiring dorongan pembentukan aturan, Polresta Tanjungpinang bersama instansi terkait mulai membahas teknis pembatasan waktu operasional truk kontainer. Diskusi ini mencakup jadwal operasional, sistem pengawasan hingga mekanisme penerapan di lapangan.
Menurut Arbi, salah satu fokus pembahasan adalah kendaraan berat yang melintas pada malam hari. Hal ini dinilai perlu kejelasan hukum karena selama ini belum ada batasan yang secara resmi mengatur aktivitas tersebut.
Rencana pembatasan ini diharapkan memberi arahan yang lebih pasti terutama bagi pelaku usaha dan pengemudi kendaraan berat agar dapat menyesuaikan aktivitas operasionalnya dengan kebijakan yang akan berlaku.
Pengaturan Dibutuhkan untuk Mengurai Kemacetan
Selain soal aturan dan pengawasan, tujuan utama kebijakan ini ialah mengurai kemacetan arus lalu lintas yang kian sering terjadi di beberapa titik. Hadirnya pembatasan operasional kendaraan berat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi volume kendaraan di jam sibuk.
Kondisi jalan yang sempit menjadi alasan pendukung bahwa kendaraan berukuran besar tidak dapat dibiarkan melintas tanpa pengaturan waktu yang jelas. Penertiban ini sekaligus membantu menciptakan lalu lintas yang tertib dan aman bagi seluruh pengguna jalan.
Pihak kepolisian menilai bahwa mekanisme ini akan berdampak positif dalam menjaga keteraturan lalu lintas di masa mendatang.
Kerusakan Jalan Disebut sebagai Dampak Operasional Kendaraan Berat
Selain menghambat lalu lintas, kendaraan berat dinilai memiliki kontribusi terhadap kerusakan jalan di Tanjungpinang. Truk kontainer dan alat berat disebut sebagai salah satu penyebab munculnya lubang di sejumlah ruas jalan akibat beban yang melampaui standar.
Menurut Arbi, hal ini menjadi perhatian karena perbaikan jalan membutuhkan anggaran besar dan secara berkala harus dilakukan jika tidak ada langkah pencegahan. Tanpa pembatasan, kerusakan infrastruktur dapat terus berulang dan membebani pemerintah daerah.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan kuat mengapa kebijakan ini dianggap mendesak untuk segera diterapkan.
Harapan untuk Tertib Lalu Lintas di Masa Mendatang
Dengan adanya langkah pembahasan menuju aturan resmi, Polresta Tanjungpinang berharap implementasi pengaturan kendaraan berat dapat segera direalisasikan. Regulasi ini diharapkan menjadi acuan bagi aparat dan pelaku usaha untuk menyesuaikan aktivitas kendaraan besar di wilayah perkotaan.
Harapan ke depan, pembatasan jam operasional dapat membantu menciptakan Tanjungpinang yang lebih teratur, aman, dan nyaman bagi pengendara maupun masyarakat secara umum. Langkah ini sekaligus bagian dari penataan lalu lintas yang lebih efektif agar tidak menimbulkan masalah jangka panjang.
Dengan penerapan aturan yang jelas, kondisi jalan dan arus transportasi di Tanjungpinang diharapkan semakin baik dan terkelola dengan lebih sistematis.
