JAKARTA - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) 2025 telah mencapai total 27.335.477 keluarga penerima manfaat (KPM). Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, proses distribusi ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Mayoritas penyaluran BLT Kesra dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Langkah ini dinilai efektif karena jaringan pos yang luas hingga ke pelosok daerah, sehingga mempermudah keluarga penerima menerima bantuan.
Selain melalui pos, penyaluran juga dilakukan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Bank Mandiri menyalurkan BLT Kesra kepada 4.022.294 KPM, BNI kepada 5.147.530 KPM, BRI sebanyak 5.390.733 KPM, dan BSI 489.698 KPM.
Pos Indonesia Jadi Saluran Utama BLT Kesra
PT Pos Indonesia tercatat menyalurkan bantuan terbesar, yakni kepada 12.285.222 KPM. Hal ini menunjukkan efektivitas layanan pos dalam menyalurkan bantuan ke masyarakat luas, termasuk wilayah yang sulit dijangkau bank.
Kemen Sosial menilai kerja sama dengan Pos Indonesia menjadi strategi penting. Sistem ini tidak hanya mempercepat penyaluran, tetapi juga mengurangi antrean panjang di kantor cabang bank.
Selain BLT Kesra, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial reguler. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau sembako telah diterima oleh 6.875.211 KPM hingga saat ini.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.091.958 KPM menerima BPNT melalui Himbara. Sementara melalui Pos Indonesia, 783.253 KPM sudah menerima bantuan sembako triwulan keempat.
Penyaluran PKH dan BPNT Triwulan Keempat
Program Keluarga Harapan (PKH) triwulan keempat telah disalurkan kepada 9.407.384 KPM. Penyaluran ini menjadi bagian penting dari program perlindungan sosial pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin.
Meski demikian, masih terdapat KPM yang belum menerima bantuan BPNT triwulan keempat. Sebanyak 11.401.872 KPM tercatat belum tersalurkan, sehingga pemerintah terus mempercepat distribusi agar semua KPM menerima manfaat tepat waktu.
Pemerintah menekankan pentingnya koordinasi antara Himbara, Pos Indonesia, dan aparat desa. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran bantuan dan menghindari kesalahan data atau penerima ganda.
Strategi Pemerintah Percepat Penyaluran
Penyaluran BLT Kesra, BPNT, dan PKH menjadi prioritas pemerintah di akhir 2025. Langkah ini tidak hanya meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi juga memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan efisien.
Kemensos mendorong seluruh pihak untuk mengoptimalkan sistem teknologi informasi. Dengan sistem yang terintegrasi, proses verifikasi dan pencairan bantuan dapat dilakukan lebih cepat dan transparan.
Selain itu, pemerintah terus menekankan edukasi kepada KPM. Masyarakat diharapkan memahami mekanisme penyaluran bantuan, prosedur pencairan, serta syarat administrasi agar tidak mengalami kendala saat menerima BLT Kesra atau bantuan sosial lainnya.
Upaya pemerintah melalui BLT Kesra 2025 dan bantuan sosial reguler menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ke depannya, penyaluran bantuan diharapkan lebih merata dan efektif dengan dukungan Pos Indonesia serta bank milik negara.
