JAKARTA - Upaya pemulihan pasca-erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang kini diarahkan pada penanganan yang lebih sistematis dan berbasis data.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang memastikan bahwa seluruh langkah yang diambil dilakukan secara terukur dan terintegrasi. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas penanganan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat terdampak.
Melalui koordinasi lintas dinas, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa informasi mengenai kerusakan infrastruktur dan kondisi warga terdampak dapat diperoleh secara akurat. Data inilah yang kemudian menjadi dasar prioritas penanganan, agar bantuan maupun intervensi dapat tepat sasaran dan sesuai kebutuhan lapangan.
Pendekatan teknis dalam proses pendataan turut diperkuat dengan pemanfaatan teknologi. Penggunaan citra satelit, pemantauan lapangan, serta drone surveillance menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan setiap detail kondisi kerusakan dapat direkam dengan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil Survei Kerusakan di Wilayah Terdampak
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Lumajang, Aris Pidekso, menjelaskan bahwa survei kondisi infrastruktur telah dilakukan menyeluruh. Survei tersebut menghasilkan data sementara yang menunjukkan kondisi berbeda antara wilayah Candipuro dan Pronojiwo.
Di Kecamatan Candipuro, hasil pemantauan menunjukkan tidak adanya kerusakan pada rumah warga, jalan lingkungan, jaringan air minum, drainase, maupun fasilitas sanitasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur dasar di wilayah tersebut masih stabil serta aman untuk digunakan masyarakat.
Berbeda halnya dengan wilayah Kecamatan Pronojiwo yang mengalami dampak lebih signifikan. Terdapat 232 unit rumah terdampak erupsi, dan seluruh pemiliknya telah berhasil diidentifikasi. Termasuk tujuh warga yang sebelumnya telah terdaftar dalam SK pembagian hunian tetap (huntap) di kawasan Bumi Semeru Damai (BSD).
Kerusakan Infrastruktur dan Penanganan Awal
Selain kerusakan rumah warga, Pronojiwo juga mencatat kerusakan infrastruktur publik. Sekitar 1.000 meter jalan lingkungan mengalami kerusakan, sementara fasilitas sanitasi dan jaringan perpipaan air minum terdampak di 232 titik.
Dengan progres pendataan mencapai sekitar 90 persen, Disperkim telah mulai mengambil langkah awal penanganan. Perbaikan fasilitas sanitasi, seperti kamar mandi di lokasi pengungsian SDN 04 Supiturang, kini sedang dilakukan untuk mendukung kenyamanan penyintas selama masa tanggap darurat.
Langkah lanjutan yang direncanakan meliputi kunjungan lapangan tahap berikutnya, pemantauan menggunakan drone untuk melihat potensi bahaya material lanjutan, serta pemutakhiran data warga terdampak bersama Dispendukcapil.
Aris menegaskan bahwa modernisasi metode survei memberi jaminan akurasi dalam pendataan dan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap perlindungan masyarakat terdampak.
Penguatan Layanan Kesehatan di Wilayah Erupsi
Penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada aspek kesehatan warga. Pemkab Lumajang menempatkan layanan kesehatan sebagai salah satu prioritas utama untuk memastikan pemulihan berjalan komprehensif.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang, dr. Rosyidah, menyampaikan bahwa perkembangan layanan kesehatan terus dipantau. Hingga pukul 13.00 WIB, tercatat sebanyak 305 warga telah menerima layanan rawat jalan dari fasilitas kesehatan yang disiagakan.
Keluhan kesehatan yang paling banyak muncul berasal dari kelompok usia produktif, yakni 15 hingga 60 tahun. Jenis keluhan yang dominan mencakup ISPA, myalgia, gastritis, dermatitis, hingga demam. Selain itu, terdapat tiga pasien dengan luka bakar berat (combustion) yang kini menjalani perawatan intensif di RSD dr. Haryoto.
Fasilitas Kesehatan Siaga Penuh
Untuk memastikan pelayanan tetap menjangkau seluruh masyarakat terdampak, lima fasilitas kesehatan ditetapkan dalam status siaga penuh. Fasilitas tersebut terdiri dari Puskesmas Pronojiwo, Candipuro, Penanggal, RSU Pasirian, serta RSD dr. Haryoto sebagai rumah sakit rujukan utama.
Selain fasilitas menetap, layanan bergerak melalui Public Service Centre (PSC) turut dikerahkan untuk mempercepat penanganan warga yang tinggal di titik sulit atau area terdampak material vulkanik.
Rosyidah menegaskan bahwa pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan prinsip keselamatan dan kenyamanan seluruh pasien.
Komitmen Pemulihan dan Pendampingan Berkelanjutan
Berjalannya pemulihan infrastruktur dan layanan kesehatan menunjukkan komitmen Pemkab Lumajang dalam memastikan pemulihan pasca-erupsi dilakukan menyeluruh. Pendekatan ini sekaligus memperlihatkan pentingnya kolaborasi lintas unit dalam penanganan bencana.
Dengan dukungan pendataan modern, kesiapan fasilitas layanan publik, serta koordinasi kebijakan yang terukur, pemerintah daerah berharap pemulihan dapat berjalan semakin cepat dan tepat sasaran.
Pemulihan ini bukan hanya bentuk respons teknis, tetapi juga upaya menghadirkan kembali rasa aman, stabilitas, dan harapan bagi warga terdampak Gunung Semeru.
