JAKARTA - Momentum percepatan transisi energi membuat posisi gas bumi semakin krusial dalam menjaga kestabilan pasokan listrik nasional. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dari energi terbarukan, gas bumi dianggap mampu memberikan fleksibilitas yang tidak dimiliki sumber energi lain.
Pandangan ini ditegaskan oleh Direktur Gas dan BBM PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), Erma Melina Sarahwati, dalam Breakout Room Forum Natural Gas Ecosystem bertema Progress of Natural Gas Infrastructure and Supply Availability pada rangkaian Electricity Connect 2025. Ia menyebut bahwa peran gas bumi masih tidak tergantikan meski ekosistem energi bersih terus berkembang.
Erma menjelaskan bahwa tantangan terbesar dalam pemanfaatan gas bumi masih terletak pada kepastian pasokan dan kesiapan infrastruktur penunjang. Dua aspek ini menentukan seberapa efektif Indonesia mampu menyalurkan gas dari sumber ke pembangkit dengan reliabilitas tinggi.
Menurutnya, gas bumi tetap menjadi salah satu pilar strategis dalam proses peralihan menuju sistem energi rendah emisi. Hal ini tak terlepas dari fakta bahwa gas merupakan fosil paling bersih jika dibandingkan dengan batu bara dan BBM.
“Dibandingkan batu bara dan BBM, gas merupakan energi fosil paling bersih sehingga tetap dibutuhkan sebagai penyangga fleksibilitas sistem ketenagalistrikan,” ujarnya. Pernyataan ini menggambarkan bahwa keberadaan gas bukan sebagai pesaing energi terbarukan, melainkan sebagai penopang selama proses transisi berlangsung.
Proyeksi Kebutuhan dan Ketergantungan pada LNG
Erma mengungkapkan bahwa arah pengembangan pembangkit nasional telah dituangkan dalam RUPTL 2025–2034. Dokumen itu menetapkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034 dengan lebih dari 75 persen berasal dari energi terbarukan.
Meski demikian, gas tetap dialokasikan sebesar 10,3 GW sebagai pengaman sistem ketenagalistrikan. Hal ini dilakukan karena energi surya dan angin bersifat intermiten, sementara pengembangan panas bumi dan hidro membutuhkan waktu pembangunan yang panjang.
Kebutuhan gas PLN diproyeksikan meningkat rata-rata 5,3 persen per tahun. Pada 2025, kebutuhan mencapai 1.600 billion British thermal unit per day (BBTUD) dan diperkirakan melonjak menjadi 2.600 BBTUD pada 2034.
Peningkatan signifikan ini banyak dipicu oleh program konversi pembangkit BBM ke gas. Program tersebut dinilai lebih efisien dan mampu menurunkan emisi secara substansial di sektor ketenagalistrikan.
Produksi gas pipa yang terus menurun membuat PLN semakin bergantung pada pasokan gas alam cair (LNG). Salah satu pasokan terbesar datang dari kontrak LNG Tangguh sebanyak 60–62 kargo per tahun yang masa berlakunya akan berakhir bertahap hingga 2034.
“Sehingga diperlukan tambahan pasokan gas dari penemuan cadangan baru, pengalihan ke domestik dari kontrak ekspor yang akan berakhir, maupun perpanjangan kontrak eksisting untuk mengisi gap kebutuhan,” kata Erma. Ia menegaskan bahwa kesinambungan pasokan menjadi faktor paling kritis untuk menjaga keandalan sistem listrik nasional.
Ketimpangan Cadangan dan Kebutuhan Gas
Erma kemudian menyoroti persoalan geografis yang sejak lama menjadi kendala dalam pengelolaan gas nasional. Cadangan terbesar gas bumi Indonesia berada di wilayah timur, sedangkan beban listrik terbesar berada di Jawa dan Sumatera.
Ia menyebut bahwa ketimpangan lokasi tersebut membutuhkan jaringan distribusi yang kuat dan terintegrasi. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, proses penyaluran akan terhambat dan biaya energi menjadi tidak efisien.
Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, Indonesia telah mengoperasikan sejumlah pipa dan fasilitas floating storage regasification unit (FSRU). Fasilitas tersebut mencakup Lampung, Arun, Nusantara Regas, Bali, dan Gorontalo.
Total kapasitas penyimpanan dari seluruh FSRU mencapai sekitar 700 ribu meter kubik. Adapun kapasitas regasifikasinya berada pada angka 1,4 juta kaki kubik per hari yang berfungsi untuk mendukung pasokan gas ke berbagai wilayah.
PLN EPI saat ini tengah mengembangkan proyek gasifikasi pembangkit di klaster Nias, Sulawesi–Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Proyek-proyek tersebut ditargetkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan gas secara merata di seluruh Indonesia.
Infrastruktur gas menjadi fondasi utama agar program gasifikasi berjalan tanpa hambatan. Erma menjelaskan bahwa perusahaan terus memperluas dan meningkatkan kapasitas berbagai FSRU yang sedang beroperasi.
FSRU Bali menjadi salah satu fasilitas yang ditingkatkan kapasitasnya seiring lonjakan kebutuhan listrik sektor pariwisata. Ia juga menekankan bahwa penambahan FSRU di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Cilegon bersifat mendesak.
“Setelah seluruh pengembangan rampung, kapasitas penyimpanan LNG nasional meningkat menjadi 1,2 juta meter kubik, sementara kapasitas regasifikasi naik hampir tiga kali lipat menjadi 4 juta kaki kubik per hari,” ujar Erma. Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gas jangka panjang.
Proyek Strategis dan Pentingnya Kolaborasi Nasional
Beberapa proyek strategis kini memasuki tahap penting dalam realisasi. Klaster Nias ditargetkan mulai beroperasi pada Desember 2025 sebagai bagian dari upaya memperluas gasifikasi di wilayah kepulauan.
Pembangunan pipa WNTS–Pemping ditargetkan selesai pada 2026 sebagai jalur distribusi baru yang memperkuat rantai pasok gas nasional. Sementara itu, pengembangan klaster Sulawesi–Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua diproyeksikan rampung pada 2028.
Erma menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur gas membutuhkan kolaborasi menyeluruh dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah memiliki peran penting dalam mempercepat perizinan dan menetapkan proyek strategis nasional.
Dukungan pemerintah juga diperlukan dalam penjaminan alokasi gas jangka panjang. Hal ini penting agar pengembangan pembangkit berbasis gas dapat berjalan beriringan dengan roadmap energi bersih Indonesia.
“Transisi energi tidak akan berjalan tanpa fondasi gas yang kuat. Pasokan yang pasti dan infrastruktur yang andal adalah syarat mutlak menuju sistem energi bersih dan berkelanjutan,” ujarnya.
Erma menutup dengan menekankan bahwa penguatan ekosistem gas bukan hanya relevan bagi sektor listrik, tetapi juga bagi stabilitas energi nasional secara keseluruhan. Ia percaya bahwa gas bumi akan tetap memainkan peran vital hingga teknologi energi terbarukan berkembang lebih matang.
