JAKARTA - Kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026 masih menjadi perhatian pemerintah, namun keputusan akhir belum ditetapkan. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa usulan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kini sedang dikaji secara komprehensif.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman, menyatakan bahwa meskipun surat resmi dari KemenPANRB telah diterima, proses penetapan besaran kenaikan gaji memerlukan pertimbangan banyak aspek strategis. “Ini bukan sekadar menaikkan gaji, karena harus selaras dengan transformasi birokrasi dan efektivitas lembaga,” ujarnya.
Pertimbangan Fiskal dan Kinerja ASN
Lucky menjelaskan bahwa kemampuan fiskal negara menjadi salah satu variabel penting dalam evaluasi kenaikan gaji. Pemerintah harus memastikan setiap penyesuaian remunerasi tidak membebani anggaran negara secara berlebihan, terutama di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan pembangunan nasional.
Selain aspek fiskal, kinerja dan produktivitas ASN juga menjadi pertimbangan utama. Penyesuaian gaji akan dikaitkan dengan kontribusi pegawai terhadap reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik.
Sinkronisasi dengan Reformasi Birokrasi
Pemerintah menekankan bahwa remunerasi ASN hanyalah salah satu elemen reformasi birokrasi. Penyesuaian gaji harus mendukung tata kelola organisasi yang lebih efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Lucky menambahkan, setiap kebijakan remunerasi harus mempertimbangkan integrasi antara peningkatan kualitas SDM ASN dan efisiensi birokrasi. Hal ini bertujuan agar kenaikan gaji tidak hanya bersifat nominal, melainkan mendorong produktivitas dan akuntabilitas institusi pemerintah.
Koordinasi Antar Kementerian
Sebelumnya, Menteri PANRB Rini Widyantini mengakui perlunya koordinasi dengan Menteri Keuangan sebelum menetapkan kenaikan gaji ASN. “Yang memegang anggaran kan Menteri Keuangan, jadi harus dibicarakan dulu,” ujar Rini usai Rapat Koordinasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Hingga saat ini, Rini mengaku belum bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa karena padatnya agenda masing-masing. Pertemuan mendatang diharapkan menjadi forum pembahasan rinci mengenai besaran kenaikan gaji dan mekanisme implementasinya.
Proses Evaluasi dan Langkah Selanjutnya
Pemerintah menegaskan bahwa keputusan final kenaikan gaji ASN akan mempertimbangkan seluruh faktor, mulai dari produktivitas pegawai, reformasi birokrasi, hingga kondisi fiskal negara. Proses evaluasi ini dilakukan agar kebijakan remunerasi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Lucky menambahkan, usulan dari KemenPANRB hanya menjadi bahan kajian awal, dan angka resmi kenaikan gaji ASN akan ditetapkan melalui koordinasi intensif antar kementerian terkait. Langkah ini diharapkan menjaga keseimbangan antara hak ASN dan kemampuan fiskal pemerintah.
