JAKARTA - Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp1.879,6 triliun. Angka ini meningkat 2,45% dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp1.834,5 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut realisasi belanja pemerintah telah mencapai 73,5% dari outlook tahun 2025 sebesar Rp2.663,4 triliun. Lonjakan belanja ini memberikan dampak langsung terhadap pergerakan ekonomi nasional.
Rincian Belanja Pemerintah Pusat
Realisasi belanja pemerintah pusat terbagi menjadi dua komponen utama: belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan belanja non-K/L. Belanja K/L hingga Oktober tercatat Rp961,2 triliun, atau 75,4% dari target tahunan.
Belanja K/L difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui program bantuan sosial dan pelaksanaan program prioritas pemerintah. Sementara itu, belanja non-K/L mencapai Rp918,4 triliun atau 66,2% dari target tahunan.
Belanja non-K/L digunakan antara lain untuk membayar manfaat pensiun dan subsidi secara tepat waktu. Kombinasi belanja ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap menyeimbangkan pengeluaran antara pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Suahasil menekankan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki efek langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Ia mencontohkan bahwa saat BPS mengumumkan PDB kuartal III, pengeluaran pemerintah sudah memberi kontribusi lebih dari 5%.
Tren Belanja Pemerintah Lima Tahun Terakhir
Realisasi belanja pemerintah pusat lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dengan tren meningkat. Pada 2021, belanja tercatat Rp1.416,3 triliun, lalu naik menjadi Rp1.671,4 triliun pada 2022.
Pada 2023, realisasi belanja per Oktober menurun menjadi Rp1.572,2 triliun. Namun, pada 2024 kembali naik menjadi Rp1.834,5 triliun, menunjukkan pemulihan dan penyesuaian belanja pemerintah.
Suahasil menegaskan bahwa belanja pemerintah pusat sangat penting untuk mendorong gerak dan pertumbuhan ekonomi. Konsistensi belanja menjadi salah satu instrumen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Belanja Negara dan Transfer ke Daerah
Hingga Oktober 2025, total belanja negara mencapai Rp2.593,0 triliun atau 73,5% dari target tahun ini sebesar Rp3.527,5 triliun. Realisasi ini terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.879,6 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp713,4 triliun.
Transfer ke Daerah telah terealisasi 82,6% dari outlook 2025 senilai Rp864,1 triliun. Tingginya realisasi TKD ini mencerminkan prioritas pemerintah dalam memperkuat pembangunan di daerah dan memastikan dana sampai tepat sasaran.
Belanja pemerintah pusat dan TKD yang tinggi diharapkan mendorong konsumsi, investasi, dan aktivitas ekonomi di seluruh wilayah. Keberlanjutan pengeluaran ini juga menjadi indikator penting bagi pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025.
Dampak dan Strategi Pemerintah
Realisasi belanja yang meningkat memberikan sinyal positif terhadap perekonomian nasional. Belanja K/L yang difokuskan pada program sosial mendukung daya beli masyarakat, sementara belanja non-K/L menjaga kelancaran pembayaran pensiun dan subsidi.
Kombinasi belanja pusat dan TKD membantu menjaga keseimbangan fiskal serta mempercepat pencapaian target pembangunan. Pemerintah menekankan pentingnya efektivitas pengeluaran agar setiap rupiah memiliki dampak ekonomi yang maksimal.
Suahasil menyebut, belanja pemerintah yang terencana dan tepat sasaran dapat mendorong pertumbuhan PDB secara signifikan. Dalam konteks kuartal III 2025, pengeluaran pemerintah sudah berkontribusi lebih dari 5% terhadap PDB nasional.
Peningkatan belanja ini juga memperkuat program prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Setiap sektor diharapkan mendapatkan alokasi yang tepat sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hingga 31 Oktober 2025, realisasi belanja pemerintah pusat tercatat Rp1.879,6 triliun atau 73,5% dari target. Belanja K/L mencapai Rp961,2 triliun dan belanja non-K/L Rp918,4 triliun, yang difokuskan pada sosial, pensiun, dan subsidi.
Transfer ke Daerah mencapai Rp713,4 triliun atau 82,6% dari target, menunjukkan prioritas pemerintah dalam pemerataan pembangunan. Belanja pemerintah yang konsisten dan tepat sasaran menjadi instrumen penting mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir 2025.
