JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menerima peningkatan anggaran yang signifikan pada tahun 2026. Menteri Maruarar Sirait menegaskan bahwa fokus utama anggaran ini adalah memperbaiki rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Anggaran kementerian yang dipimpin Ara melonjak hingga 106,57% menjadi Rp 10,89 triliun. Lonjakan ini diharapkan bisa memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan kepada rakyat kecil secara lebih efektif.
Ara menjelaskan bahwa sepanjang tahun anggaran 2025, realisasi anggaran Kementerian PKP hingga 18 November 2025 telah mencapai Rp 3,66 triliun. Angka ini setara dengan 77,65% dari total pagu efektif Rp 4,72 triliun dan diproyeksikan menyentuh 97,26% di akhir tahun.
“Kami bekerja keras agar seluruh program fisik dan kegiatan prioritas bisa selesai tahun ini. Rumah layak adalah fondasi kehidupan keluarga yang kuat dan produktif,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta.
Program BSPS Jadi Pilar Utama Perbaikan Rumah
Capaian realisasi anggaran terbesar pada 2025 datang dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini mencatat serapan hingga 94,48% atau setara Rp 964,35 miliar untuk pembangunan 45.073 unit rumah swadaya.
BSPS menjadi ujung tombak dalam meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni di berbagai daerah. Program ini membuktikan efektivitasnya dalam menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah secara langsung.
Untuk tahun 2026, dari total anggaran Rp 10,89 triliun, sebesar Rp 8,9 triliun atau 81,69% akan difokuskan untuk program BSPS. Targetnya pun meningkat drastis, yakni mencapai 400.000 unit rumah swadaya di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan.
Ara menegaskan bahwa peningkatan anggaran ini merupakan prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Fokusnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.
“Tahun depan kami akan fokus pada percepatan pembangunan rumah swadaya. Ini adalah program yang langsung menyentuh rakyat, sesuai arahan Presiden dan harapan DPR,” tegas Ara.
Alokasi Anggaran untuk Rumah Khusus dan Rumah Susun
Selain BSPS, Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah khusus senilai Rp 242,2 miliar. Anggaran ini digunakan untuk membangun 607 unit rumah khusus yang menyasar kelompok tertentu di masyarakat.
Pembangunan rumah susun juga mendapatkan perhatian dengan alokasi Rp 382,55 miliar untuk 743 unit. Proyek ini termasuk pengembangan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), sekaligus mendukung program pemerintah dalam menyediakan hunian vertikal.
Langkah-langkah ini diambil agar masyarakat dari berbagai lapisan tetap mendapatkan akses hunian yang layak. Hal ini sekaligus memperkuat sinergi antara program perumahan swadaya dan pembangunan hunian skala menengah ke atas.
Koordinasi dan Profesionalisme Pendamping BSPS
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, meminta Kementerian PKP mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, profesionalisme pendamping BSPS harus ditingkatkan agar distribusi bantuan tepat sasaran.
Koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dinilai penting. Langkah ini diperlukan untuk mengatasi kendala Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang kerap menghambat akses kredit perumahan bagi MBR.
“Kami mendukung penuh langkah Kementerian PKP untuk memperjuangkan hak rakyat kecil agar mereka lebih mudah memiliki rumah layak huni,” pungkas Syaiful Huda.
Dengan meningkatnya anggaran dan fokus pada program BSPS, pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperbaiki kualitas hunian rakyat. Program ini diproyeksikan mampu menyentuh ratusan ribu keluarga pada tahun depan.
Peningkatan alokasi anggaran yang signifikan juga diharapkan memperkuat efektivitas pembangunan rumah khusus dan rumah susun. Sinergi antara berbagai program perumahan ini menjadi kunci pencapaian target pembangunan rumah layak huni di seluruh Indonesia.
Selain itu, profesionalisme pendamping BSPS dan koordinasi lintas lembaga menjadi aspek penting. Hal ini memastikan program berjalan lancar dan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan dukungan nyata.
Dengan strategi ini, program perumahan pemerintah tidak hanya sekadar pembangunan fisik. Namun, juga menjadi fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial jangka panjang.
Ara menekankan bahwa rumah layak adalah salah satu pilar kehidupan keluarga yang produktif. Komitmen ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan dampak langsung kepada rakyat kecil.
Ke depan, target 400.000 unit rumah swadaya akan menjadi tolok ukur keberhasilan program pemerintah. Sementara itu, pembangunan rumah khusus dan rumah susun akan mendukung kebutuhan hunian masyarakat menengah ke atas dan memperkuat pertumbuhan kota baru.
Program BSPS, rumah khusus, dan rumah susun dirancang untuk saling melengkapi. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem hunian yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan capaian realisasi anggaran yang tinggi pada 2025, pemerintah optimis dapat mencapai target ambisius tahun 2026. Langkah ini menegaskan komitmen negara dalam menyediakan hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.
Fokus pada rumah swadaya menunjukkan prioritas pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Program ini menjadi bukti nyata bahwa anggaran yang meningkat dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil.
