JAKARTA - Upaya mempercepat elektrifikasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) kembali menjadi sorotan pemerintah sebagai bagian dari agenda besar pemerataan pembangunan nasional. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan menghadirkan listrik di lebih dari 10.000 lokasi prioritas untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak energi yang setara.
Langkah tersebut diungkapkan pada acara Electricity Connect 2025 di Jakarta, Rabu, yang menegaskan pentingnya kehadiran listrik untuk menunjang kualitas hidup. Pemerintah melihat bahwa akses energi merupakan fondasi yang memengaruhi berbagai aspek, mulai dari pendidikan hingga perekonomian.
Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman Hutajulu menyampaikan bahwa masih banyak wilayah yang belum mendapat pelayanan listrik penuh. Kondisi ini dinilai harus segera ditangani agar kesenjangan antara wilayah berkembang dan wilayah terluar tidak semakin melebar.
“Masih ada ribuan lokasi 3T yang belum menikmati layanan penuh,” kata Jisman dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa kebutuhan listrik bukan lagi sekadar urusan teknis, melainkan instrumen penting membangun kesejahteraan masyarakat.
Menurut Jisman, rasio elektrifikasi nasional yang dilayani PT PLN (Persero) telah mencapai 98,54 persen. Namun angka tersebut belum mencerminkan pemerataan karena masih terdapat 10.068 lokasi prioritas yang menunggu sambungan listrik secara penuh.
Lokasi tersebut mencakup sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang sebagian besar terletak di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Wilayah-wilayah itu masih menghadapi tantangan besar dalam infrastruktur energi karena kondisi geografis yang sulit dijangkau.
Tantangan Anggaran dan Solusi Teknologi Energi Terbarukan
Berdasarkan data Kementerian ESDM, upaya mempercepat elektrifikasi di wilayah 3T membutuhkan pendanaan yang signifikan. Pemerintah memperkirakan dibutuhkan anggaran sekitar Rp61 triliun untuk melaksanakan program tersebut secara menyeluruh.
Dari total anggaran itu, sekitar Rp2,5 triliun dialokasikan khusus untuk program pemasangan listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu. Program ini menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat menikmati akses listrik yang layak.
Dalam tiga tahun terakhir, program pemasangan listrik gratis telah menjangkau 155.000 rumah tangga. Pemerintah menargetkan perluasan bantuan hingga mencapai 255.000 rumah tangga pada tahun ini dengan pelaksanaan teknis dilakukan oleh PLN.
Selain memperluas jaringan listrik konvensional, pemerintah juga mendorong penggunaan energi terbarukan melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal. Program ini diarahkan ke 80.000 desa untuk memperkuat pasokan energi terutama di daerah yang belum terhubung dengan jaringan sistem.
PLTS komunal tersebut bukan hanya berfungsi memberikan penerangan dasar bagi warga. Jisman menjelaskan bahwa teknologi ini juga mendukung kegiatan ekonomi lokal seperti pengawetan ikan dan pengairan pertanian.
Dengan demikian, kehadiran listrik di wilayah 3T tidak hanya meningkatkan kenyamanan hidup, tetapi juga membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Pemerintah ingin memastikan bahwa energi yang tersedia juga mendorong produktivitas.
“Kita ingin memastikan listrik tidak hanya tersedia, tetapi juga terjangkau, berkelanjutan, dan berkeadilan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa pendekatan berbasis energi terbarukan menjadi bagian penting dari solusi jangka panjang.
Listrik sebagai Katalisator Pendidikan dan Perekonomian Daerah
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menilai pemerataan listrik merupakan salah satu simpul penting dalam pembangunan nasional. Ia menyatakan bahwa keberadaan listrik menentukan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan dasar, serta kegiatan ekonomi.
Menurut Qodari, tanpa listrik yang memadai, masyarakat di wilayah terpencil akan kesulitan mengikuti perkembangan digital dan inovasi. Hal ini berisiko memperlebar ketimpangan antara pusat dan daerah.
Ia menekankan bahwa perluasan layanan listrik yang andal dan bersih menjadi bagian dari upaya memperkuat keadilan sosial. Pemerintah ingin memastikan bahwa kualitas hidup masyarakat di wilayah 3T tidak tertinggal dibandingkan kawasan perkotaan.
Pemerintah, PLN, dan pelaku industri ketenagalistrikan terus menegaskan komitmen untuk mempercepat elektrifikasi. Langkah bersama ini diharapkan mampu meningkatkan akses energi yang setara bagi seluruh penduduk Indonesia.
Dalam konteks pembangunan nasional, pemerataan listrik dipandang sebagai investsi jangka panjang yang berdampak pada pertumbuhan berkelanjutan. Dengan listrik yang memadai, wilayah terpencil dapat berkembang lebih cepat dari aspek pendidikan maupun ekonomi.
Qodari menyebut bahwa akses listrik yang stabil memungkinkan masyarakat menjalankan usaha kecil, memperluas aktivitas produktif, dan meningkatkan taraf hidup. Hal ini memberi fondasi kuat bagi pembangunan sosial ekonomi yang lebih merata.
Membangun Masa Depan Energi Nasional yang Inklusif
Target pemerintah untuk melistriki lebih dari 10.000 lokasi dalam lima tahun dianggap sebagai langkah besar untuk mewujudkan keadilan energi. Pemerintah ingin memastikan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menikmati listrik sebagai kebutuhan dasar.
Komitmen tersebut menunjukkan bahwa pemerataan energi bukan sekadar program teknis, tetapi bagian dari strategi besar pembangunan nasional. Pemerintah memandang energi sebagai faktor pengubah kehidupan masyarakat di seluruh pelosok tanah air.
Dengan terus mempercepat pembangunan infrastruktur energi, pemerintah ingin menutup kesenjangan yang selama ini terjadi antara wilayah maju dan wilayah terluar. Upaya menghadirkan listrik ini dipandang akan membawa perubahan signifikan dalam pembangunan.
Di sisi lain, pengembangan energi terbarukan melalui PLTS komunal menjadi langkah penting untuk menekan emisi dan menyediakan energi yang ramah lingkungan. Program ini sekaligus memperkuat ketahanan energi terutama di daerah yang sulit terjangkau jaringan listrik.
Percepatan elektrifikasi juga membuka peluang bagi pelaku industri ketenagalistrikan untuk memperluas kontribusi terhadap pembangunan nasional. Sektor ini diharapkan bekerja bersama pemerintah menghadirkan solusi yang inovatif dan efisien.
Dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, pemerintah optimistis percepatan elektrifikasi dapat berjalan sesuai target. Komitmen kuat ini menunjukkan arah baru Indonesia dalam membangun sistem energi yang inklusif dan berkelanjutan.
