JAKARTA - Kesadaran bahwa laut menyimpan potensi mitigasi perubahan iklim yang sangat besar menjadi landasan kuat bagi pemerintah Indonesia dalam memperkuat strategi iklim nasional. Melalui peluncuran Peta Jalan dan Panduan Aksi Ekosistem Karbon Biru, pemerintah menegaskan bahwa wilayah pesisir bukan hanya ruang geografis tetapi instrumen penting dalam mengurangi emisi karbon.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa peta jalan tersebut berfungsi sebagai fondasi utama aksi iklim Indonesia. Ia menekankan perlunya perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan pesisir yang lebih kuat untuk menciptakan ketahanan ekosistem maupun ketahanan ekonomi nasional.

"Ekosistem karbon biru adalah aset iklim yang sangat berharga bagi Indonesia," kata Trenggono dalam peluncuran peta jalan di Konferensi Perubahan Iklim ke-30 PBB (COP30) di Belém, Brasil, Rabu. Ia menegaskan bahwa peta jalan ini bukan hanya panduan kebijakan, tetapi juga kerangka aksi yang menghubungkan sains, kebijakan, dan pendanaan agar ekosistem karbon biru memiliki integritas yang terjaga dalam sistem nilai ekonomi karbon nasional.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup resmi meluncurkan dokumen tersebut sebagai upaya memperkuat ekonomi kelautan rendah karbon. Peluncuran ini menandai langkah strategis Indonesia dalam memperluas aksi adaptasi dan mitigasi di sektor kelautan.

Dokumen itu dirancang untuk memberikan arah kebijakan dan langkah terkoordinasi dalam melindungi, memulihkan, serta mengelola ekosistem karbon biru seperti mangrove, padang lamun, dan rawa asin pasang surut. Ketiga ekosistem tersebut diakui memiliki kapasitas tinggi dalam menyerap karbon dan menahan dampak perubahan iklim.

Selain memperkuat perlindungan ekosistem, dokumen tersebut juga menyediakan kerangka kerja yang menghubungkan sains, kebijakan, sistem pemantauan, dan pembiayaan. Tujuannya adalah memastikan transisi menuju ekonomi kelautan rendah karbon dapat terwujud secara terukur.

Dalam pidatonya, Trenggono kembali menegaskan nilai penting ekosistem pesisir sebagai penyerap karbon alami. Ia menyebut bahwa dokumen ini bukan hanya menjadi pedoman, tetapi juga alat untuk memperkuat integritas ekosistem melalui dukungan teknologi dan pembiayaan berbasis iklim.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan ekosistem karbon biru tidak dapat dicapai tanpa kerja sama internasional. Trenggono menjelaskan bahwa koalisi global menjadi sangat penting untuk memperkuat aksi iklim berbasis laut.

Pada saat yang sama, peluncuran dokumen tersebut dinilai bertepatan dengan peningkatan ambisi iklim Indonesia. Pemerintah memperluas fokus mitigasi dan adaptasi dengan memasukkan sektor kelautan dan perikanan secara eksplisit dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC).

Laut sebagai Sumber Solusi Global untuk Menghadapi Krisis Iklim

Trenggono menekankan bahwa laut bukan hanya korban perubahan iklim, tetapi juga sumber solusi untuk mengatasi dampak global. Ia menilai bahwa sektor kelautan memiliki potensi besar untuk menyerap emisi dan memperkuat ketahanan pesisir.

"Langkah ini menandai pengakuan bahwa laut bukan hanya korban perubahan iklim, tetapi juga sumber solusi global,” tegasnya. Pernyataan tersebut memperkuat pandangan pemerintah bahwa ekosistem pesisir perlu dimasukkan dalam strategi mitigasi jangka panjang.

Ia juga menyampaikan bahwa pendekatan lintas ekosistem menjadi inti dari peta jalan tersebut. Dengan memandang mangrove, padang lamun, dan rawa asin pasang surut sebagai satu sistem yang saling terhubung, pemerintah berharap manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.

Pendekatan tersebut diyakini akan meningkatkan keanekaragaman hayati, memperkuat ketahanan pesisir, serta mendukung keamanan pangan biru. Selain itu, ekosistem pesisir yang sehat diyakini dapat membuka peluang ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

“Perjuangan global menghadapi perubahan iklim membutuhkan kepemimpinan, kebijakan yang konsisten, dan solidaritas yang nyata," imbuh Trenggono. Ia menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen membawa solusi iklim dari hutan dan laut untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Peta jalan tersebut menjadi wujud nyata keseriusan pemerintah untuk menyelaraskan perubahan sistem dengan harapan global. Trenggono menilai bahwa integrasi antara darat dan laut sangat penting untuk mencapai target mitigasi dan adaptasi secara nasional.

Pada forum internasional tersebut, Indonesia sekaligus menunjukkan bahwa pemeliharaan dan pengelolaan ekosistem laut merupakan bagian dari kontribusi besar negara terhadap upaya iklim global. Pemerintah ingin memberikan contoh bagaimana negara kepulauan dapat mengambil peran strategis dalam menahan laju perubahan iklim.

Kolaborasi Antar-Kementerian Perkuat Implementasi Kebijakan Karbon Biru

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan bahwa peluncuran dokumen karbon biru ini menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam menghubungkan aksi darat dan laut. Ia menekankan pentingnya konsistensi kebijakan dalam seluruh aspek mitigasi iklim.

“Melalui penguatan ilmu pengetahuan, kebijakan strategis, dan kerja sama internasional, Indonesia ingin memastikan bahwa kontribusi karbon biru dapat terintegrasi ke dalam sistem nilai ekonomi karbon dan pasar karbon nasional,” ujarnya. Ia menilai bahwa integrasi tersebut akan memperkuat implementasi di lapangan.

Penyusunan peta jalan ini dilakukan bersama oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kehutanan. Upaya ini mendapatkan dukungan teknis dari Lembaga Pertumbuhan Hijau Global serta pendanaan Pemerintah Kanada.

Dokumen ini dirancang agar menjadi acuan utama bagi pelaksanaan karbon biru yang memiliki integritas tinggi di kawasan pesisir dan laut Indonesia. Pemerintah berharap seluruh wilayah dapat menerapkan langkah yang sama sehingga manfaatnya tercapai secara merata.

Selain sebagai acuan, dokumen tersebut juga mendukung penyelarasan kebijakan dengan kerangka Hutan dan Penggunaan Lahan (FOLU) Net Sink 2030. Hal ini menunjukkan bahwa karbon biru tidak berdiri sendiri tetapi berintegrasi dengan semua sektor pengurang emisi nasional.

Pemerintah menilai bahwa penyelarasan ini akan memperkuat sistem monitoring dan verifikasi sehingga dampak mitigasi dapat diukur secara transparan. Penguatan data sains akan membantu pemerintah menentukan langkah lanjutan dalam pengembangan kebijakan.

Dengan dokumen itu, Indonesia memiliki pijakan kuat untuk mempercepat realisasi aksi iklim di sektor pesisir. Pemerintah menegaskan bahwa ekosistem pesisir harus dipandang sebagai infrastruktur alami yang perlu dijaga keberlanjutannya.

Ekonomi Biru Berkelanjutan sebagai Masa Depan Pembangunan Nasional

Peluncuran peta jalan karbon biru memberikan sinyal penting bahwa Indonesia sedang bergerak menuju ekonomi kelautan rendah karbon. Pemerintah percaya bahwa sektor kelautan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan ini, peluang ekonomi yang ramah lingkungan dapat berkembang melalui kegiatan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan. Ekosistem pesisir yang sehat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mengurangi emisi nasional.

Indonesia melihat bahwa masa depan pembangunan tidak dapat dipisahkan dari kesehatan laut. Ekosistem yang terjaga akan mendukung ketahanan pangan biru, memperkuat ekonomi lokal, dan menjaga keanekaragaman hayati.

Melalui peta jalan ini, pemerintah ingin memperluas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem pesisir. Keterlibatan komunitas lokal menjadi kunci agar program berjalan efektif dan mendukung kesejahteraan jangka panjang.

Komitmen Indonesia menunjukkan bahwa negara ini tidak hanya mengikuti arus global, tetapi mengambil posisi kepemimpinan dalam aksi iklim berbasis laut. Pemerintah berharap peta jalan ini menjadi contoh bagi negara lain dalam menangani tantangan iklim secara terpadu.