JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah menyiapkan skema kredit korporasi untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut skema ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sedang disempurnakan.

Ferry menjelaskan bahwa gerai KopDes Merah Putih akan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa yang lebih luas. Gerai ini akan mencakup seluruh rangkaian mulai dari produksi, distribusi, hingga pelayanan kebutuhan masyarakat.

Skema kredit korporasi nantinya tidak hanya untuk modal kerja, tetapi juga mencakup pembangunan fisik dan kelengkapan operasional gerai. Bank milik negara (Himbara) akan menyalurkan plafon pinjaman yang diperlukan untuk mewujudkan gerai ideal di desa-desa seluruh Indonesia.

Fokus utama pemerintah saat ini adalah pembangunan fisik gerai yang sesuai standar. Penyesuaian lokasi dan desain akan dilakukan mengikuti kondisi desa masing-masing agar fungsi gerai optimal.

Target Pembangunan dan Pendanaan Gerai

Kemenkop menargetkan pembangunan gerai KopDes Merah Putih mencapai 25.000 titik hingga November 2025. Sementara total tanah yang tercatat di Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) mencapai 30.500 titik.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi Golkar, Nurdin Halid, menjelaskan bahwa pendanaan pembangunan gerai bersumber dari Himbara melalui PT Agrinas Pangan Nusantara. Ia menekankan pengembalian dana sebaiknya berasal dari hasil usaha koperasi, bukan APBN, sehingga program lebih mandiri.

“Misalnya dari penyaluran pupuk, sebagian keuntungan sekitar 20–30 persen bisa digunakan untuk mengembalikan dana pinjaman,” kata Nurdin. Hal ini dinilai dapat menjaga kesinambungan pendanaan sekaligus mendorong koperasi lebih efisien.

Biaya pembangunan fisik gerai KopDes Merah Putih diperkirakan mencapai Rp1,65 miliar per unit. Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan biaya ini setara dengan Rp2,93 juta per meter persegi dan dianggap sangat rasional.

Penggunaan indeks konstruksi, menurut Joao, justru akan membuat biaya pembangunan melonjak drastis. Jika indeks konstruksi diterapkan, total biaya bisa mencapai sekitar Rp600 triliun, jauh di atas anggaran yang realistis.

Fasilitas dan Fungsi Gerai KopDes Merah Putih

Desain gerai disusun untuk memenuhi berbagai kebutuhan layanan desa. Bangunan berukuran 20x30 meter mencakup gerai toko seluas 6x17 meter dan klinik desa 3,5x10 meter yang dapat digunakan bidan atau dokter.

Selain itu, gerai akan dilengkapi gudang pupuk berukuran 4x6 meter dan ruang gudang bahan pokok. Area khusus juga disiapkan untuk penempatan gas melon subsidi atau LPG 3 kg, sehingga warga desa dapat mengakses kebutuhan pokok dengan lebih mudah.

Gerai KopDes Merah Putih menjadi simbol modernisasi koperasi desa. Fasilitas yang lengkap diharapkan mampu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat sekaligus mendorong ekonomi lokal berkembang.

Skema kredit korporasi memungkinkan gerai di desa-desa kecil tetap memiliki fasilitas memadai. Pemerintah berharap model ini dapat direplikasi secara merata agar seluruh desa mendapatkan manfaat.

Dengan dukungan Himbara dan PT Agrinas Pangan Nusantara, pembangunan gerai akan berjalan secara bertahap dan terkontrol. Proses pembiayaan ini dirancang agar koperasi tetap mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada anggaran negara.

Gerai yang dibangun diharapkan mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi desa. Mulai dari distribusi pupuk hingga penjualan kebutuhan sehari-hari, semua terintegrasi dalam satu lokasi.

Kemenkop juga menekankan pentingnya pendampingan koperasi oleh pemerintah daerah. Hal ini untuk memastikan setiap gerai beroperasi sesuai standar dan memberikan manfaat maksimal bagi warga desa.

Pendekatan pembangunan gerai KopDes Merah Putih diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif. Warga desa dapat menikmati akses layanan, peluang usaha, dan fasilitas kesehatan dalam satu tempat.

Selain itu, koperasi desa diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi lokal. Produk-produk desa dapat dipasarkan lebih luas, meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

Pemerintah menargetkan pembangunan fisik gerai selesai sesuai jadwal. Penyesuaian lokasi dilakukan berdasarkan karakteristik masing-masing desa agar manfaat gerai maksimal.

Plafon kredit korporasi dari Himbara akan digunakan untuk pembangunan fisik, operasional, serta kelengkapan layanan gerai. Hal ini mencerminkan keseriusan pemerintah untuk membangun koperasi desa yang modern dan efisien.

Model pembangunan ini diharapkan menjadi contoh bagi program ekonomi desa lainnya. Integrasi fasilitas dan pembiayaan korporasi menjadi solusi inovatif untuk memperkuat ekonomi lokal.

Pemerintah menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan gerai. Partisipasi warga desa akan memastikan gerai dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata.

Dengan total target 25.000 gerai, skema ini menjadi salah satu proyek besar yang menyasar pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Pendekatan ini menggabungkan pembangunan fisik, pembiayaan modern, dan pemberdayaan masyarakat secara bersamaan.

Koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi gerai distribusi, tetapi juga pusat pelayanan dan aktivitas ekonomi. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan desa yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

Pemerintah berharap skema kredit korporasi dapat meningkatkan kapasitas koperasi desa dalam jangka panjang. Dengan pengelolaan yang baik, koperasi di desa-desa akan mampu menghasilkan pendapatan berkelanjutan dan memperkuat ekonomi lokal.

Desain gerai yang modern dan lengkap menjadi faktor penting agar koperasi bisa bersaing di era ekonomi digital. Pemerintah menargetkan setiap gerai dapat menjadi model yang dapat direplikasi di desa lain.

Proses pembangunan gerai juga disertai pendampingan teknis dari pemerintah dan PT Agrinas Pangan Nusantara. Langkah ini bertujuan memastikan operasional gerai sesuai standar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pembangunan KopDes Merah Putih diharapkan meningkatkan kapasitas desa dalam melayani warga. Selain itu, keberadaan gerai ini dapat menjadi stimulus bagi usaha mikro dan ekonomi lokal lainnya.

Dengan skema pembiayaan korporasi, gerai dapat dibangun tanpa membebani APBN secara langsung. Keuntungan dari operasional gerai akan digunakan sebagian untuk mengembalikan pinjaman, menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan.

Hingga November 2025, pemerintah menargetkan pembangunan fisik 25.000 gerai dari total tanah yang terdata 30.500 titik di Simkopdes. Target ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi desa melalui koperasi yang modern dan mandiri.