JAKARTA - Kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan mata terus meningkat, sehingga banyak peserta BPJS Kesehatan mencari informasi terbaru mengenai cara klaim kacamata yang berlaku pada 2025. Peningkatan kebutuhan ini membuat penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami menjadi penting agar peserta tidak mengalami kebingungan saat mengurusnya.

Kacamata merupakan alat bantu penglihatan yang esensial bagi sebagian besar orang, sehingga prosedur klaim yang tepat menjadi bagian penting dari layanan BPJS. Program ini disediakan sebagai bentuk dukungan agar peserta dapat memperoleh kacamata sesuai kebutuhan medis yang sudah diperiksa secara resmi.

Program klaim kacamata tetap mengikuti aturan dasar yang sudah ditetapkan sebelumnya, termasuk syarat administrasi dan langkah-langkah pemeriksaan. Peserta perlu mempersiapkan diri dengan memahami tahapan agar proses berjalan lancar tanpa hambatan saat mendatangi fasilitas kesehatan.

BPJS Kesehatan memberikan bantuan biaya sesuai kelas kepesertaan, yang berarti setiap peserta memiliki batasan subsidi berbeda. Ketentuan mengenai subsidi ini memastikan bahwa layanan tetap tersedia secara terstruktur dan sesuai regulasi nasional.

Sebelum memulai proses klaim, peserta wajib memastikan bahwa status kepesertaannya aktif dan tidak memiliki tunggakan. Status aktif menjadi syarat mutlak agar sistem dapat memvalidasi data saat proses klaim dilakukan.

Syarat Penting yang Wajib Dipenuhi Sebelum Mengajukan Klaim

Peserta BPJS yang ingin mendapatkan kacamata melalui program subsidi harus memenuhi beberapa syarat yang sudah ditetapkan secara resmi. Salah satu syarat utama adalah bahwa keanggotaan harus aktif agar data dapat diverifikasi dengan benar.

Selain itu peserta wajib memiliki surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas atau klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Rujukan ini menjadi dasar bahwa pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk menilai kondisi mata peserta.

Dokter di faskes pertama akan menilai kondisi awal sebelum memutuskan apakah peserta perlu dirujuk ke dokter spesialis mata di rumah sakit. Proses ini mengikuti alur standar layanan berjenjang yang diterapkan BPJS Kesehatan.

Besaran plafon subsidi ditentukan oleh kelas kepesertaan yang dimiliki peserta, dan masing-masing kelas memiliki batas yang berbeda. Plafon ini digunakan untuk membantu pembiayaan sesuai kebutuhan medis dan ketentuan program.

Persyaratan lainnya adalah adanya ketentuan minimal ukuran lensa yaitu spheris 0,5 dioptri dan silinder 0,25 dioptri. Ketentuan ini memastikan bahwa resep kacamata benar-benar berdasarkan kebutuhan medis dan bukan penggunaan ringan yang tidak membutuhkan bantuan program.

Klaim kacamata hanya dapat dilakukan sekali dalam dua tahun, kecuali terdapat indikasi medis yang mengharuskan peserta mendapatkan kacamata baru. Aturan ini diterapkan agar program dapat disalurkan secara efisien kepada semua peserta yang membutuhkan.

Tahapan Prosedur Klaim yang Harus Diikuti Secara Berurutan

Tahapan klaim dimulai dari kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdaftar sebagai tempat pelayanan BPJS. Kunjungan awal ini dilakukan untuk melakukan pemeriksaan awal dan menentukan ada tidaknya kebutuhan pemeriksaan lanjutan.

Jika hasil pemeriksaan awal menunjukkan perlunya pemeriksaan spesialis, peserta akan menerima surat rujukan resmi menuju dokter mata. Rujukan ini merupakan dokumen penting yang menjadi dasar proses klaim di langkah berikutnya.

Setibanya di rumah sakit atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, peserta akan diperiksa langsung oleh dokter spesialis mata. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan kondisi kesehatan mata secara detail sebelum memberikan resep kacamata.

Setelah dokter memberikan resep, peserta wajib melakukan legalisasi atau verifikasi resep tersebut ke bagian administrasi yang ditunjuk rumah sakit. Proses legalisasi ini memastikan bahwa resep benar-benar sah dan dapat digunakan untuk klaim di optik rekanan.

Tahapan berikutnya adalah kunjungan ke optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan membawa dokumen yang diperlukan. Dokumen itu berupa kartu BPJS, KTP, dan resep yang sudah diverifikasi sebelumnya.

Peserta kemudian dapat memilih jenis frame dan lensa sesuai resep dari dokter dengan mempertimbangkan batas plafon yang berlaku. Jika harga kacamata melebihi plafon subsidi, peserta wajib membayar selisihnya secara mandiri di optik.

Setelah pemilihan selesai, optik akan memproses pembuatan kacamata sesuai pesanan dan menyesuaikan waktu penyelesaian. Peserta hanya perlu kembali ke optik setelah proses selesai untuk mengambil kacamata yang telah dibuat.

Besaran Subsidi Berdasarkan Kelas Kepesertaan BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan menetapkan besaran subsidi berbeda sesuai kelas kepesertaan untuk menjaga keseimbangan layanan. Peserta kelas 1 mendapatkan bantuan sekitar Rp330.000 untuk membantu pembiayaan kacamata.

Peserta kelas 2 memperoleh plafon bantuan sekitar Rp220.000 yang dapat dipakai untuk menutupi sebagian biaya pembelian kacamata. Besaran ini disesuaikan agar tetap mencukupi kebutuhan standar pengguna.

Peserta kelas 3 atau PBI menerima plafon sekitar Rp165.000 sebagai bentuk jaminan layanan dasar untuk masyarakat. Meskipun lebih kecil, bantuan ini tetap dapat digunakan sebagai subsidi sesuai kebutuhan resep.

Besaran ini memberikan fleksibilitas bagi peserta agar dapat menyesuaikan pilihan frame dan lensa yang tersedia di optik rekanan. Peserta juga dapat memilih meningkatkan kualitas kacamata dengan membayar selisih biaya yang diperlukan.

Tips agar Proses Klaim Lebih Lancar Tanpa Kendala Administratif

Peserta disarankan selalu memeriksa status kepesertaan agar tidak terkendala pada saat melakukan klaim di fasilitas kesehatan. Pemeriksaan status dapat dilakukan melalui aplikasi resmi yang disediakan untuk memudahkan peserta.

Selain itu peserta juga harus memastikan bahwa data pribadi seperti nama dan nomor kependudukan sudah sesuai dengan dokumen resmi. Ketidaksesuaian data dapat menghambat proses legalisasi dan pencairan subsidi.

Peserta juga sebaiknya menyimpan seluruh dokumen terkait seperti rujukan, resep yang sudah dilegalisasi, dan bukti transaksi dari optik. Dokumen ini akan sangat berguna apabila terjadi tanyajawab atau permintaan verifikasi lanjutan.

Pengambilan kacamata perlu dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan optik agar peserta dapat segera menggunakan alat bantu tersebut. Penggunaan yang tepat waktu akan sangat membantu dalam memperbaiki kualitas penglihatan sehari-hari.

Peserta juga dianjurkan mematuhi aturan klaim dua tahun agar program dapat berjalan dengan baik untuk semua penerima manfaat. Kepatuhan terhadap aturan akan meminimalkan potensi kendala administratif di masa mendatang.