JAKARTA - Sektor transportasi dan pergudangan diperkirakan menyumbang PDB Indonesia hingga Rp1.500 triliun sepanjang 2025. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut sektor ini penting menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di atas 5%.
“Diproyeksikan hingga akhir 2025 sektor transportasi dan pergudangan menyumbang Rp1.500 triliun terhadap PDB, naik 9% dari tahun sebelumnya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat, 14 November 2025. Meski begitu, efektivitas dan efisiensi logistik masih menjadi tantangan utama bagi pembangunan ekonomi nasional.
Menurut World Bank, biaya logistik Indonesia pada 2022 mencapai 14,29% dari total PDB. Secara global, Indonesia menempati posisi ke-63 dari 139 negara dalam Logistics Performance Index (LPI) 2023.
Tingginya biaya logistik berdampak pada daya saing ekspor dan mengurangi efisiensi ekonomi domestik. Selain itu, pertumbuhan biaya logistik ekspor 20% sejak 2020 menjadi tantangan serius bagi pelaku usaha.
Tren Pertumbuhan Sektor Transportasi
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan PDB lapangan usaha transportasi dan pergudangan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2022, sektor ini menyumbang Rp983,5 triliun dari total PDB Rp19.588,5 triliun.
Pada 2023, seiring pemulihan ekonomi pasca-pandemi, kontribusi sektor logistik meningkat menjadi Rp1.231,2 triliun dari total PDB Rp20.892,3 triliun. Tahun 2024, PDB dari sektor ini tercatat Rp1.358,1 triliun dari total Rp22.139 triliun.
Hingga kuartal III/2025, sektor transportasi dan pergudangan telah menyumbang Rp1.083,8 triliun terhadap PDB. Perinciannya, kuartal I/2025 sebesar Rp344,8 triliun, kuartal II/2025 senilai Rp369,1 triliun, dan kuartal III/2025 mencapai Rp369,9 triliun.
Artinya, untuk mencapai target Rp1.500 triliun pada akhir 2025, kuartal IV/2025 perlu menyumbang sekitar Rp416,2 triliun. Target ini menegaskan pentingnya percepatan dan optimalisasi operasional logistik menjelang penghujung tahun.
Strategi Pemerintah Perkuat Logistik Nasional
Pemerintah tengah menyelesaikan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Penguatan Logistik Nasional. Tujuannya adalah membangun sistem logistik yang lebih efektif, efisien, dan berdaya saing global.
RPerpres tersebut mencakup tiga strategi utama: pengembangan konektivitas infrastruktur, digitalisasi dan integrasi layanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik. Strategi ini akan diimplementasikan melalui program lintas kementerian dan lembaga.
Optimalisasi infrastruktur logistik diharapkan menekan biaya distribusi barang di dalam negeri. Digitalisasi layanan memungkinkan pelacakan barang lebih cepat dan transparan bagi seluruh pemangku kepentingan.
Peningkatan kapasitas SDM juga menjadi fokus, mengingat kebutuhan tenaga profesional logistik semakin tinggi. Dengan strategi terpadu, pemerintah menargetkan efisiensi biaya logistik dapat diturunkan signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Tantangan dan Peluang di Masa Depan
Meskipun kontribusi PDB sektor transportasi dan pergudangan meningkat, tantangan utama masih terkait biaya logistik yang tinggi. Rendahnya efisiensi menurunkan daya saing ekspor dan memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Namun, prospek sektor ini tetap menjanjikan karena permintaan logistik terus meningkat seiring pertumbuhan e-commerce dan industri manufaktur. Infrastruktur modern dan digitalisasi layanan logistik menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya distribusi.
Integrasi layanan antar moda transportasi diharapkan mempermudah rantai pasok barang. Hal ini penting agar transportasi darat, laut, dan udara bekerja sinergis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Optimalisasi sektor transportasi dan pergudangan juga mendukung target PDB nasional. Pemerintah menekankan percepatan implementasi RPerpres dan program strategis untuk menjamin kontribusi sektor logistik maksimal pada 2025.
