JAKARTA - Peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran sesuai aturan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Jaminan Kesehatan. Besaran iuran ini ditentukan berdasarkan status peserta dan jenis pekerjaan yang dijalani.
Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), seluruh biaya iuran ditanggung langsung oleh pemerintah. Sistem ini memastikan mereka yang kurang mampu tetap mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa beban biaya.
Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja di lembaga pemerintah, termasuk Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, dan pejabat negara, membayar iuran sebesar 1% dari gaji bulanan. Sementara sisanya, 4%, ditanggung oleh pemberi kerja masing-masing.
Untuk PPU yang bekerja di BUMN, BUMD, atau sektor swasta, skema iurannya serupa. Peserta tetap membayar 1% dari gaji, sedangkan 4% dibayarkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja.
Iuran untuk Keluarga Tambahan dan Kerabat Lain
Jika PPU memiliki anggota keluarga tambahan, seperti anak keempat, ayah, ibu, atau mertua, iuran per orang ditetapkan sebesar 1% dari gaji bulanan. Besaran ini hanya dibayar oleh pekerja, tidak dibantu oleh pemberi kerja atau pemerintah.
Untuk kerabat lain dari PPU, seperti saudara kandung, ipar, asisten rumah tangga, serta peserta bukan pekerja atau pekerja bukan penerima upah (PBPU), perhitungannya berbeda. Iuran ditentukan berdasarkan kelas perawatan yang dipilih peserta.
Peserta kelas III membayar iuran Rp 42.000 per orang per bulan, dengan pelayanan di ruang perawatan kelas III. Khusus untuk periode Juli–Desember 2020, iuran hanya Rp 25.500, dan sisanya Rp 16.500 ditanggung pemerintah sebagai bantuan.
Per 1 Januari 2021, iuran kelas III meningkat menjadi Rp 35.000 per bulan, sedangkan pemerintah tetap memberikan subsidi Rp 7.000. Sementara itu, peserta kelas II membayar Rp 100.000 per bulan, dan kelas I sebesar Rp 150.000 per bulan.
Iuran Khusus Veteran dan Perintis Kemerdekaan
Peserta khusus, seperti Veteran, Perintis Kemerdekaan, serta janda, duda, atau anak yatim piatu dari golongan tersebut, memiliki skema iuran berbeda. Besarannya ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan III/a dengan masa kerja 14 tahun, dibayar sepenuhnya oleh pemerintah.
Skema ini bertujuan untuk menghargai jasa dan pengorbanan mereka dalam mempertahankan kemerdekaan. Pemerintah menanggung seluruh biaya agar kelompok ini tidak terbebani masalah keuangan dalam memperoleh layanan kesehatan.
Ketentuan Pembayaran dan Denda Iuran BPJS
Pembayaran iuran BPJS Kesehatan harus dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh peserta, baik PPU, PBPU, maupun peserta PBI.
Sejak 1 Juli 2016, tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran selama status kepesertaan aktif. Namun, denda baru dikenakan jika peserta memperoleh layanan rawat inap setelah mengaktifkan kembali status kepesertaan dan menunggak lebih dari 45 hari.
Berdasarkan ketentuan, denda pelayanan rawat inap dihitung sebesar 5% dari biaya diagnosa awal, dikalikan jumlah bulan tertunggak. Maksimum denda dibatasi 12 bulan atau sebesar Rp 30.000.000.
Peserta PPU tidak perlu khawatir menanggung denda sendiri, karena seluruh biaya tanggungan akan dibayarkan oleh pemberi kerja. Sistem ini memberikan kemudahan bagi pekerja agar tetap fokus pada pekerjaan tanpa khawatir akumulasi tunggakan.
Skema iuran BPJS Kesehatan ini menyesuaikan dengan jenis peserta, kelas perawatan, dan kondisi keluarga. Dengan aturan yang jelas, peserta bisa menghitung sendiri kewajiban iuran bulanan mereka.
Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan untuk peserta tertentu agar mereka tetap memperoleh layanan kesehatan yang layak. Hal ini menunjukkan sistem Jaminan Kesehatan Nasional berupaya menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Peserta dapat memilih kelas perawatan sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial. Penyesuaian iuran kelas dan subsidi pemerintah membuat sistem ini lebih fleksibel.
Dengan membayar iuran tepat waktu, peserta BPJS tidak hanya mendapatkan layanan kesehatan, tetapi juga menghindari potensi denda yang memberatkan. Sistem ini mendorong kesadaran peserta untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban mereka.
Penting bagi semua peserta untuk memahami peraturan iuran agar tidak terjadi kesalahan pembayaran. Informasi ini membantu peserta merencanakan keuangan bulanan dengan lebih tepat dan efisien.
Iuran BPJS Kesehatan merupakan bagian penting dari sistem perlindungan sosial di Indonesia. Dengan memahami skema pembayaran dan ketentuan denda, peserta dapat memaksimalkan manfaat yang diterima.
Pemerintah terus menyesuaikan skema iuran agar sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, sistem Jaminan Kesehatan Nasional tetap relevan dan berkelanjutan di masa depan.
Peserta diimbau untuk selalu memeriksa update terbaru terkait besaran iuran dan aturan pembayaran. Pengetahuan ini sangat penting agar tidak ada masalah saat mengakses layanan kesehatan.
Dengan memahami rincian skema iuran, peserta BPJS bisa merencanakan pembayaran bulanan dan memilih kelas perawatan terbaik. Hal ini juga membantu pemerintah dalam mengelola anggaran subsidi kesehatan secara efektif.