JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong kepala daerah untuk aktif dalam memperkuat ekosistem industri halal secara terstruktur dan berkelanjutan. Hal ini dianggap sebagai bagian penting dari strategi nasional untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
Dorongan tersebut disampaikan Bima saat menjadi keynote speaker pada acara Kadin Sharia Economic Outlook 2026 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026. Ia menekankan perlunya penentuan posisi Indonesia dalam industri halal dunia dengan mempelajari praktik terbaik dari sejumlah negara lain.
Belajar dari Praktik Terbaik Negara Lain dalam Industri Halal
Bima menuturkan, negara-negara yang sukses dalam industri halal memiliki beberapa faktor kunci. Pertama, adanya dukungan pemerintah; kedua, program dijalankan sebagai agenda nasional; ketiga, terdapat badan khusus yang menangani; keempat, fokus pada diferensiasi atau keunggulan; dan kelima, strategi nasional yang terstruktur.
Ia menjelaskan, dari faktor-faktor tersebut, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam merumuskan keunggulan kompetitif dan menyelaraskan paradigma antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Menurut Bima, hal ini menjadi tantangan utama agar Indonesia dapat menempatkan diri secara jelas dalam peta industri halal global.
Bima mencontohkan beberapa negara yang berhasil menonjol di pasar halal internasional. Brasil menjadi pemasok daging unggas halal terbesar ke Timur Tengah, sementara Thailand dikenal dengan konsep “dapur halal dunia.”
“Pertanyaannya adalah keunggulan kompetitif kita di mana? Di playing field-nya di mana?” ujarnya. Pertanyaan ini menunjukkan pentingnya Indonesia menentukan posisi strategisnya agar mampu bersaing secara global.
Potensi Strategis Indonesia di Pasar Konsumen Halal
Meski tantangan masih ada, Bima menilai Indonesia memiliki potensi strategis yang besar. Negara ini merupakan pasar konsumen halal terbesar di dunia dengan pertumbuhan ekonomi syariah yang terus menunjukkan tren positif.
Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap konsep halal tidak lagi terbatas pada makanan. “Halal itu kan bukan hanya soal sekedar memotong saja atau makanan saja, tapi juga higienisnya, transparansinya, accountability, ethics dan lain-lain,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejumlah pelaku usaha nasional telah memiliki kapasitas untuk berkembang menjadi pemain global di industri halal. Meski jumlahnya masih terbatas, Bima percaya peluang tersebut bisa diperluas dengan dukungan yang tepat.
Peran Kementerian Dalam Negeri dalam Memperkuat Industri Halal Daerah
Bima menegaskan peran strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memastikan ekosistem industri halal diperkuat hingga ke tingkat daerah. Salah satunya dilakukan melalui penguatan fungsi koordinasi dan integrasi pengembangan industri halal ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Kita pastikan kepala daerah itu memasukkan ini di RPJMD. Jadi kalau enggak di RPJMD, enggak bisa,” tegasnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa perencanaan yang jelas menjadi syarat utama agar program industri halal berjalan efektif.
Selain aspek perencanaan, Kemendagri juga mendorong adanya alokasi anggaran khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelatihan dan fasilitasi pelaku usaha, penyederhanaan perizinan, serta penyelarasan layanan publik agar lebih mendukung pengembangan industri halal.
Dukungan lain yang diberikan mencakup sertifikasi halal dan sinkronisasi dengan agenda nasional. Hal ini termasuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), industri kreatif, serta ekonomi syariah secara keseluruhan.
Dengan strategi ini, Indonesia berharap tidak hanya menjadi pasar konsumsi halal terbesar, tetapi juga produsen yang memiliki daya saing global. Peran pemerintah dan kepala daerah menjadi kunci agar ekosistem industri halal dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat luas bagi ekonomi nasional.