JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum tengah menggenjot pembukaan akses di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh serta Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Upaya ini menjadi prioritas agar distribusi bantuan logistik dapat berjalan lebih lancar ke masyarakat yang terdampak.
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa sejumlah akses ke wilayah bencana masih lumpuh akibat terjangan air dan tanah longsor. "Konektivitasnya belum, jadi kita kejar. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan tembus," kata Dody usai menghadiri Hari Bakti ke-80 PU di Gedung Sate, Bandung, Rabu, 3 Desember 2025.
Menurut Dody, Aceh Tamiang menjadi salah satu kawasan yang masih lumpuh dan sulit dijangkau kendaraan darat. Sementara untuk Sibolga, akses darat sudah terbuka sehingga distribusi bantuan lebih mudah dilakukan.
Selain Aceh Tamiang, pihaknya juga tengah fokus membuka akses ke Tapanuli Selatan. Di wilayah ini, beberapa titik kritis belum bisa dilalui, sehingga evakuasi dan logistik masih terhambat.
Fokus Perbaikan Jalan dan Jembatan
Dody menegaskan bahwa selain membuka jalan, perbaikan jembatan menjadi langkah penting dalam pemulihan akses. Dua utilitas tersebut dianggap vital agar alur distribusi logistik tidak terganggu.
Saat ini masyarakat terdampak sudah mulai kekurangan bahan pokok, sehingga percepatan perbaikan infrastruktur menjadi krusial. "Sekarang hari ini fokusnya jalan jembatan dulu, karena dengan begitu alur logistik bisa mempercepat, masyarakat sudah beberapa hari nggak bisa masak nasi segala macam, kan beras sudah mulai menipis. Jadi kita fokusnya di sini dulu beberapa hari ini," jelas Dody.
Tim Kementerian PU diturunkan langsung ke lokasi untuk menilai kondisi jalan dan jembatan yang rusak. Setiap titik yang dianggap kritis akan segera diperbaiki agar kendaraan bantuan dapat melintas.
Penggunaan alat berat dan tenaga teknis pun diperbanyak untuk memastikan pengerjaan berjalan cepat. Targetnya, beberapa titik yang lumpuh bisa tersambung dalam beberapa hari ke depan.
Koordinasi dengan Pemda dan Instansi Lain
Selain pengerjaan fisik, koordinasi dengan pemerintah daerah setempat menjadi kunci kelancaran pembukaan akses. Dody menyebut Bupati dan pejabat lokal dilibatkan langsung agar prioritas titik kritis bisa diidentifikasi dengan tepat.
Hal ini juga mempermudah alokasi logistik ke daerah yang benar-benar membutuhkan. Sistem koordinasi dirancang agar tidak ada titik isolasi yang terlewat, terutama di Aceh Tamiang dan Tapanuli Selatan.
Selain pemerintah daerah, kementerian juga berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk memastikan keamanan dan kelancaran jalur. Dukungan personel dan alat dari berbagai instansi dinilai sangat membantu percepatan pemulihan akses.
Masyarakat terdampak diimbau tetap bersabar karena proses perbaikan membutuhkan waktu. Pemerintah menjamin bahwa semua kebutuhan logistik akan terpenuhi setelah akses terbuka.
Anggaran dan Dampak Jangka Panjang
Soal anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana yang terdampak bencana, Dody menyatakan belum bisa dipastikan berapa besarannya. Namun, prinsip yang diterapkan adalah apa pun yang dibutuhkan di lapangan akan disediakan. "Kalau sudah urusan bencana nggak pakai nilai, apa yang dibutuhkan kita ada," tegasnya.
Dody juga mengingatkan bahwa dampak bencana di Sumatra sangat besar, sehingga perbaikan infrastruktur diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun. Banyak jalan dan jembatan rusak parah, serta beberapa kawasan perlu rehabilitasi total.
Langkah cepat yang diambil saat ini berfokus pada pembukaan akses kritis agar distribusi logistik dan evakuasi korban bisa berjalan lancar. Sementara itu, pemulihan menyeluruh akan dilakukan bertahap sesuai prioritas wilayah terdampak.
Dengan dibukanya akses jalan, diharapkan warga yang selama beberapa hari tidak bisa mengolah bahan pangan dapat segera kembali menyiapkan kebutuhan dasar. Percepatan ini juga mengurangi risiko kekurangan gizi dan penyakit akibat kondisi darurat.
Selain akses fisik, pemerintah menekankan pentingnya pemulihan utilitas seperti jembatan darurat dan jalan alternatif. Hal ini menjadi kunci agar bantuan dapat terus mengalir meski kondisi cuaca masih berpotensi mengganggu.
Pemerintah pun memastikan proses ini berjalan transparan dan terkoordinasi. Setiap titik akses yang dibuka akan terus dipantau untuk memastikan jalur tetap aman dan layak dilalui kendaraan bantuan.