JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti minimnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Jakarta dibandingkan daerah lain di Indonesia. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan hal ini usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto dan para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta.
Menurut Nanik, kendala utama pembangunan SPPG di Jakarta terkait tingginya harga tanah dan biaya sewa. Hal ini membuat pertumbuhan fasilitas pelayanan gizi di ibu kota tidak secepat di daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar.
Solusi Sewa Dapur untuk Memastikan Layanan MBG
BGN menyiapkan opsi alternatif agar anak-anak di Jakarta tetap menerima manfaat Makanan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu skema yang dipertimbangkan adalah menyewa dapur yang dibangun oleh pihak ketiga, mirip dengan mekanisme yang diterapkan di wilayah 3T.
“Kalau nantinya jumlah SPPG berkurang, kita akan perlakukan seperti di wilayah terpencil, di mana dapur dibangun dan disewa langsung oleh BGN,” jelas Nanik. Skema ini dinilai realistis karena memungkinkan investor membangun fasilitas tanpa terbebani harga tanah yang tinggi.
Hambatan Utama: Harga Tanah dan Biaya Sewa
Kendala harga tanah di Jakarta, khususnya di wilayah seperti Cengkareng, menjadi faktor yang memperlambat pembangunan SPPG. Nanik menekankan bahwa meski ada hambatan ini, solusi melalui pola sewa masih menjadi opsi terbaik.
“Persoalan tanah yang mahal dan sewa tinggi membuat kita harus mempertimbangkan skema alternatif agar seluruh anak tetap mendapat MBG,” tambahnya. Dengan cara ini, fasilitas gizi tetap bisa beroperasi tanpa harus menunggu pembangunan lahan baru yang memakan waktu lama.
Komitmen BGN untuk Semua Anak
Meski jumlah SPPG di Jakarta terbatas, BGN memastikan tidak ada satu anak pun yang kehilangan akses MBG. Nanik menegaskan bahwa mekanisme apapun yang dipilih, prioritas utama adalah keberlangsungan distribusi makanan bergizi untuk anak-anak.
“Intinya, pasti kita cari jalan supaya ada dapur yang berfungsi, sehingga seluruh anak tetap menerima MBG,” ujarnya. Hal ini menunjukkan komitmen BGN untuk tetap menjaga program gizi anak berjalan efektif meski menghadapi tantangan infrastruktur.
Dengan penerapan skema alternatif, BGN berupaya menjembatani kesenjangan pelayanan gizi antara Jakarta dan daerah lain. Strategi ini menegaskan bahwa meski pembangunan fisik SPPG belum merata, program MBG tetap bisa menjangkau seluruh anak di ibu kota.