JAKARTA - Upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di berbagai daerah kembali diwujudkan melalui pembangunan Sekolah Rakyat di tiga provinsi. Langkah ini menjadi bagian dari agenda besar pemerataan pendidikan yang menekankan pentingnya sarana belajar yang layak bagi seluruh siswa Indonesia.
Pembangunan ini tidak hanya menitikberatkan pada konstruksi bangunan, tetapi juga pada penyediaan lingkungan pendidikan yang setara antarwilayah. Pemerintah menilai bahwa fasilitas fisik yang memadai merupakan pondasi utama untuk mencapai pemerataan pendidikan nasional.
Melalui proyek Sekolah Rakyat ini, pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak di luar pulau Jawa memperoleh fasilitas pendidikan yang tidak kalah dengan pusat kota. Hal ini ditegaskan sebagai komitmen jangka panjang dalam mendukung kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia.
Total nilai proyek yang sedang berjalan ini mencapai Rp3,88 triliun sehingga menunjukkan besarnya fokus pemerintah pada sektor pendidikan dasar. Anggaran ini dialokasikan dalam empat paket yang tersebar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
"Pembangunan Sekolah Rakyat ini bukan hanya sekedar pembangunan fisik, tetapi juga sebagai upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas," ujar Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangan resmi, Rabu (19/11/2025). Pernyataan tersebut mempertegas bahwa proyek ini membawa misi sosial yang lebih luas dari sekadar pembangunan infrastruktur.
Empat Paket Proyek di Tiga Provinsi
Paket pertama pembangunan Sekolah Rakyat difokuskan di Provinsi Kalimantan Tengah. Proses ini mencakup empat lokasi yaitu Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kota Palangka Raya.
Nilai kontrak untuk paket ini mencapai Rp985,9 miliar sehingga menjadi salah satu alokasi terbesar dalam keseluruhan program. Pemerintah menilai Kalimantan Tengah membutuhkan percepatan infrastruktur pendidikan karena wilayahnya masih memiliki gap fasilitas antar kabupaten.
Paket kedua berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan dan mencakup tiga titik pembangunan. Tiga lokasi tersebut berada di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kota Banjarbaru.
Nilai kontrak yang dialokasikan untuk wilayah ini mencapai Rp700 miliar dan menjadi dukungan penting bagi pertumbuhan kualitas pendidikan di provinsi tersebut. Pemerintah berharap pembangunan fisik sekolah dapat mendorong peningkatan kualitas pembelajaran di daerah itu.
Sementara itu, Provinsi Sulawesi Selatan mendapat alokasi terbesar dengan dua paket proyek. Paket pertama meliputi lima lokasi yaitu Kabupaten Sidrap, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Tanah Toraja.
Nilai kontraknya mencapai Rp1,23 triliun sehingga menjadi paket terbesar di antara empat wilayah pembangunan. Anggaran tersebut diberikan mengingat wilayah-wilayah tersebut menjadi pusat pertumbuhan pendidikan di Sulawesi Selatan.
Paket kedua di Sulawesi Selatan mencakup empat lokasi yaitu Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Sinjai. Kontrak yang disiapkan untuk pembangunan ini berjumlah Rp974 miliar.
Dengan dua paket besar sekaligus, pemerintah ingin mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan di provinsi tersebut. Makassar sebagai pusat kegiatan pendidikan dinilai perlu menjadi model fasilitas Sekolah Rakyat bagi daerah-daerah lainnya.
Instruksi dan Mitigasi Risiko dalam Proses Konstruksi
Direktur Jenderal Prasarana Strategis Bisma Staniarto menekankan pentingnya pengelolaan proyek agar berjalan efektif. Ia meminta seluruh PPK dan penyedia jasa konstruksi menyusun mitigasi risiko secara cermat untuk mencegah keterlambatan.
Pengadaan material juga menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan konstruksi ini. Pemerintah meminta penggunaan produk dalam negeri agar proyek pembangunan dapat sekaligus mendukung industri domestik.
"Pastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, tepat administrasi, dan tepat manfaat, mengingat pelaksanaan konstruksi Sekolah Rakyat di tiga provinsi ini cukup singkat yaitu sekitar 240 hari kalender," ujar Dirjen Bisma. Ia menegaskan bahwa jangka waktu pengerjaan yang sempit tidak boleh mengurangi kualitas pekerjaan.
PPK dan para kontraktor diminta menjaga konsistensi kualitas untuk memastikan seluruh sekolah yang dibangun dapat langsung digunakan secara optimal oleh para siswa. Instruksi ini sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah agar dana besar yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal.
Pemerintah menekankan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan simbol komitmen terhadap masa depan pendidikan nasional. Karena itu, setiap tahap konstruksi harus mengikuti standar teknis yang ketat.
Dengan waktu 240 hari kalender, proses pembangunan dianggap cukup menantang sehingga memerlukan perencanaan yang matang. Pemerintah menekankan bahwa tantangan tersebut harus dijawab dengan pelaksanaan konstruksi yang profesional dan efisien.
Dampak Besar bagi Pendidikan di Daerah
Pembangunan Sekolah Rakyat dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Kehadiran gedung sekolah baru diharapkan dapat mendukung kenyamanan belajar siswa di berbagai kawasan.
Pemerintah berharap bahwa fasilitas yang memadai akan meningkatkan motivasi belajar sekaligus menurunkan kesenjangan pendidikan antarwilayah. Upaya ini juga menjadi pondasi penting untuk mendukung perkembangan kualitas SDM Indonesia dalam jangka panjang.
Program ini tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan sekolah dasar, tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan aktivitas pendidikan di tingkat lanjutan. Pemerintah menilai bahwa kualitas infrastruktur fisik berkontribusi signifikan dalam mendukung metode pembelajaran modern.
Dengan adanya proyek ini, sekolah-sekolah di daerah diharapkan dapat mulai menerapkan standar pembelajaran yang lebih baik. Fasilitas yang layak disebut akan menciptakan ruang belajar yang lebih aman dan produktif bagi siswa.
Selain itu, kehadiran Sekolah Rakyat juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Pekerjaan konstruksi dapat menyerap tenaga kerja lokal dan memberikan kontribusi ekonomi sementara selama proses pembangunan.
Setelah sekolah beroperasi, masyarakat juga diuntungkan melalui fasilitas pendidikan yang lebih dekat dan berkualitas. Pemerintah menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat akan menjadi bagian dari transformasi pendidikan nasional yang berkelanjutan.
Dengan anggaran Rp3,88 triliun, proyek ini menjadi salah satu investasi pendidikan terbesar pada tahun tersebut. Pemerintah berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat terus diperluas ke wilayah-wilayah lain yang juga membutuhkan dukungan fasilitas pendidikan.
Komitmen besar ini menunjukkan bahwa pendidikan masih menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Pemerintah menilai bahwa akses pendidikan berkualitas adalah fondasi utama untuk memajukan bangsa.