JAKARTA - Isu premanisme kembali menempati posisi sentral dalam pembahasan iklim investasi nasional, terutama setelah pemerintah menegaskan bahwa gangguan tersebut menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya biaya proyek. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menyampaikan bahwa aksi tersebut tidak boleh dibiarkan karena dapat menghambat aliran modal masuk ke Indonesia.
Pada Rabu, 19 November 2025, dalam agenda Business Forum di Jakarta, ia menekankan bahwa premanisme memberikan tekanan signifikan bagi pelaku usaha yang beroperasi di berbagai wilayah strategis. Todotua menegaskan bahwa pemerintah terus memonitor situasi ini karena kontribusinya terhadap pembengkakan biaya terbilang sangat besar.
Menurut Todotua, aksi preman kerap memaksa pelaku usaha mengeluarkan biaya tambahan yang seharusnya tidak ada dalam struktur pembiayaan proyek. Ia menyebut bahwa biaya tersebut bisa menambah 15 hingga 40 persen dari total cost of investment maupun cost of production.
Besarnya persentase ini menunjukkan betapa seriusnya dampak premanisme terhadap keberlangsungan industri dan kepercayaan investor. Todotua menilai bahwa kondisi tersebut harus segera dikendalikan untuk menjaga stabilitas investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia juga menyoroti bahwa pembengkakan biaya bukan hanya masalah nominal, tetapi berkaitan erat dengan kepastian hukum yang dituntut para investor sebelum berkomitmen menanamkan modalnya. Pemerintah, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan para pelaku usaha dapat bekerja tanpa tekanan dari pihak yang tidak memiliki legitimasi.
Oleh karena itu, pengawasan ketat dilakukan bersama aparat keamanan untuk memastikan aktivitas industri tetap berjalan lancar dan bebas dari gangguan.
Contoh kasus yang ia sebutkan adalah insiden permintaan “jatah” oleh sejumlah anggota organisasi masyarakat di proyek PT Chandra Asri Alkali (CAA) di Cilegon, Jawa Barat. Kasus tersebut sempat viral dan mendapat perhatian luas karena mencerminkan kerentanan sejumlah proyek strategis nasional terhadap intervensi ilegal.
Setelah pemerintah mengambil tindakan tegas, Todotua menyampaikan bahwa kejadian serupa menurun drastis di berbagai wilayah yang sebelumnya rawan.
Ia menyebutkan bahwa pemerintah melakukan monitoring mingguan untuk memastikan kasus tersebut tidak terulang lagi. Todotua sendiri menerima laporan rutin terkait perkembangan situasi di beberapa provinsi yang menjadi pusat investasi strategis seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Cilegon.
Pengawasan ini dilakukan untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan kondisi aman dan kondusif bagi para investor yang ingin memperluas kegiatan usaha mereka.
Kepastian Investasi dan Peran Pemerintah dalam Menjamin Kenyamanan Usaha
Dalam paparannya, Todotua menegaskan bahwa negara harus hadir untuk memastikan dua hal sekaligus, yakni kepastian bagi investor dan ruang usaha yang adil bagi pelaku lokal. Ia menyampaikan bahwa investasi bukan sekadar aliran modal, tetapi bagian dari upaya membuka siklus ekonomi baru yang dapat memberikan efek jangka panjang.
Menurutnya, salah satu manfaat besar investasi adalah penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar bagi masyarakat.
Ia mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, realisasi investasi telah menciptakan sekitar 2,5 juta kesempatan kerja baru. Angka tersebut mencerminkan besarnya dampak positif investasi terhadap perekonomian jika dikelola dengan baik dan dilindungi dari gangguan eksternal.
Karena itu, premanisme tidak boleh dibiarkan menghambat proses pembangunan ekonomi yang seharusnya berjalan semakin cepat.
Pemerintah berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga keamanan investasi, terutama di area-area yang dikenal sebagai pusat industri. Todotua menyampaikan bahwa upaya bersama diperlukan agar investor tidak hanya merasa aman, tetapi juga yakin bahwa pemerintah menjamin kelancaran operasional mereka.
Ia menegaskan bahwa investasi harus memberikan manfaat berkelanjutan, bukan terbebani oleh praktik ilegal yang merugikan semua pihak.
Todotua juga menyoroti bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi di masa depan. Pemantauan intensif bekerja sebagai mekanisme pendukung dalam menjaga kualitas iklim investasi nasional.
Hal ini menjadi penting karena gangguan pada satu proyek dapat berdampak pada persepsi investor global terhadap Indonesia.
Keluhan Pelaku Usaha dan Potret Kerawanan di Kawasan Industri
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sanny Iskandar, turut menyoroti isu premanisme dalam kegiatan industri. Ia menyebut bahwa gangguan tersebut masih menjadi masalah serius di sejumlah kawasan yang menjadi pusat produksi nasional.
Menurut Sanny, titik-titik kerawanan dapat dipetakan secara jelas, mulai dari Jawa hingga luar Jawa.
Ia menyebut beberapa wilayah yang paling terdampak seperti Tangerang, Banten, Bekasi, Karawang, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Kawasan-kawasan tersebut merupakan pusat industri manufaktur yang selama ini menopang sebagian besar aktivitas produksi nasional.
Karena itu, setiap gangguan yang terjadi dapat langsung memengaruhi kelancaran rantai pasok dan operasional perusahaan.
Sanny menambahkan bahwa kawasan industri baru seperti Subang di Jawa Barat mulai menghadapi kecemasan serupa. Pelaku usaha di wilayah tersebut menyampaikan keluhan mengenai maraknya aksi preman yang mencoba mencari keuntungan dari aktivitas industri.
Tidak hanya itu, wilayah Batam di Kepulauan Riau juga merasakan gangguan serupa yang mengancam kenyamanan investor.
Persoalan premanisme menjadi semakin kompleks karena pola aksinya kerap berkembang sesuai dengan pergerakan industri. Sanny menjelaskan bahwa keberadaan pelaku tersebut tidak hanya mengancam keberlangsungan usaha, tetapi juga memengaruhi rencana ekspansi perusahaan.
Ia menilai bahwa kondisi tersebut harus menjadi prioritas pemerintah untuk ditangani secara komprehensif.
Gangguan yang terjadi di kawasan industri sering kali tidak hanya berupa intimidasi, tetapi juga praktik pemerasan yang secara langsung menambah biaya operasional. Hal ini membuat industri harus menghadapi tantangan baru yang seharusnya tidak muncul jika tata kelola keamanan berjalan optimal.
Apindo berharap pemerintah terus memperkuat kebijakan dan penegakan hukum di seluruh wilayah industri.
Pentingnya Perlindungan Usaha untuk Menjaga Daya Saing Nasional
Todotua menegaskan bahwa pemerintah memahami betul pentingnya mengatasi premanisme sebagai bagian dari menciptakan iklim investasi yang sehat. Ia menilai bahwa ketegasan dalam menumpas aksi semacam itu merupakan indikator penting bagi investor mengenai keseriusan negara.
Langkah tegas menjadi krusial agar investasi tidak terbebani oleh faktor risiko yang dapat dihindari melalui pengawasan dan penegakan hukum.
Menurutnya, keberlanjutan investasi sangat ditentukan oleh keyakinan investor terhadap komitmen pemerintah. Jika kondisi bisnis dianggap aman dan menguntungkan, maka masuknya modal asing maupun domestik dapat meningkat secara signifikan.
Hal ini pada akhirnya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mampu menciptakan lebih banyak peluang kesejahteraan.
Upaya memberantas premanisme tidak hanya soal menurunkan angka kejahatan di sekitar proyek industri, tetapi juga menyangkut reformasi struktural dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat. Todotua memastikan bahwa pemerintah terus bekerja sama dengan seluruh pihak untuk mengamankan sektor yang menjadi tulang punggung investasi nasional.
Dengan langkah yang konsisten, ia berharap Indonesia mampu menjaga kepercayaan dunia bisnis dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.