JAKARTA - Polri menargetkan rasio polisi wanita atau polwan akan mencapai 30% dari total personel pada 2030. Saat ini, rasio polwan baru mencapai 6,3% dari keseluruhan korps bhayangkara.
Wakapolri Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa Kapolri Listyo Sigit Prabowo memerintahkan peningkatan rekrutmen polwan setiap tahunnya. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari reformasi Polri dan kesetaraan gender.
Dedi menekankan bahwa perhatian terhadap kesetaraan gender menjadi fokus di bawah kepemimpinan Kapolri. Kebijakan ini mendorong pengisian jabatan strategis oleh polwan dan mendukung partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan.
Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Polri
Polri menerapkan pengarusutamaan gender secara sistematis dalam rekrutmen dan promosi jabatan. Kebijakan ini memastikan perempuan dan laki-laki memiliki akses, kontrol, dan partisipasi yang setara di seluruh tingkat kepolisian.
Dedi menyebutkan bahwa Kapolri telah memerintahkan penghapusan kuota khusus di akademi kepolisian. Dengan kebijakan ini, kualitas penerimaan calon polisi meningkat, dengan nilai memuaskan dan baik lebih banyak dicapai pada 2024.
Tingkat nilai memuaskan meningkat dari 1% menjadi 44,7% pada periode 2023–2024. Sementara itu, volume nilai baik juga mengalami kenaikan signifikan, menandakan perbaikan kualitas rekrutmen.
Reformasi Rekrutmen dan Dampaknya
Dedi menegaskan bahwa fondasi rekrutmen yang baik akan menentukan kualitas korps Polri ke depan. Rekrutmen yang berhasil saat ini akan memengaruhi wajah polisi 10, 20, hingga 30 tahun mendatang.
Sebaliknya, jika rekrutmen gagal, kualitas Polri di masa depan juga akan terpengaruh negatif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan jumlah polwan menjadi fokus strategis.
Selain itu, reformasi ini bertujuan untuk menghadirkan korps polisi yang lebih representatif dan inklusif. Peningkatan jumlah polwan juga mencerminkan komitmen Polri terhadap kesetaraan gender di seluruh tingkatan.
Penerapan pengarusutamaan gender tidak hanya berhenti pada rekrutmen. Polri juga memastikan bahwa polwan memiliki peluang untuk menempati jabatan strategis dan berkontribusi dalam kebijakan internal.
Perspektif Jangka Panjang dan Komitmen Polri
Target 30% polwan pada 2030 merupakan bagian dari visi jangka panjang Polri. Langkah ini diharapkan akan menciptakan korps kepolisian yang lebih profesional, beragam, dan berkualitas.
Dedi menekankan bahwa perbaikan rekrutmen hari ini akan berdampak pada citra Polri di masa depan. Hal ini menjadi strategi penting dalam membangun institusi kepolisian yang adaptif dan progresif.
Peningkatan kualitas rekrutmen juga mencakup evaluasi nilai dan kompetensi calon polisi. Dengan cara ini, Polri memastikan bahwa setiap personel yang diterima memiliki kemampuan yang memadai untuk tugas kepolisian.
Selain aspek kuantitatif, perhatian juga diberikan pada pembinaan dan pengembangan karier polwan. Tujuannya adalah memastikan polwan mampu bersaing dan berkontribusi di posisi strategis.
Kebijakan ini juga relevan dalam konteks reformasi kelembagaan dan transparansi internal. Polri menempatkan kesetaraan gender sebagai indikator penting keberhasilan reformasi jangka panjang.
Selain itu, target ini menunjukkan bahwa Polri menyiapkan diri menghadapi tuntutan masyarakat modern. Komposisi personel yang seimbang gender diharapkan meningkatkan efektivitas tugas kepolisian dan layanan publik.
Dedi mengingatkan bahwa kualitas rekrutmen menentukan wajah Polri ke depan. Dengan rekrutmen yang baik, Polri dapat menghadirkan korps polisi profesional dan representatif pada dekade mendatang.
Peningkatan jumlah polwan tidak hanya memperkuat citra Polri tetapi juga menambah perspektif baru dalam pengambilan kebijakan. Polwan membawa pengalaman dan pendekatan yang berbeda, memperkaya dinamika institusi.
Komitmen ini juga mencerminkan transformasi Polri menuju lembaga yang inklusif. Kesetaraan gender menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan reformasi internal dan profesionalisme korps bhayangkara.
Secara keseluruhan, strategi peningkatan polwan adalah bagian dari upaya besar Polri untuk menyiapkan korps masa depan yang berdaya saing. Langkah ini sekaligus memastikan bahwa kepolisian lebih adaptif, progresif, dan representatif bagi masyarakat Indonesia.