JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara (minerba) mencapai Rp114 triliun hingga November 2025. Angka ini setara dengan 92% dari target PNBP minerba dalam APBN 2025 sebesar Rp124,7 triliun.
Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa capaian tersebut menunjukkan kontribusi sektor minerba yang signifikan terhadap pendapatan negara. “PNBP sudah 92%, sudah Rp114 triliun untuk minerba per tanggal 15 November,” kata Tri di Jakarta.
Pencapaian ini menjadi indikator bahwa upaya pengelolaan sektor minerba semakin terstruktur dan terkontrol. Realisasi PNBP minerba yang mendekati target juga menunjukkan kepatuhan pelaku usaha semakin meningkat.
Strategi Penguatan Integrasi Data dan Pengawasan
Pemerintah meluncurkan lima kebijakan teknis untuk memastikan target PNBP minerba tercapai. Langkah pertama adalah penguatan sinergi dan integrasi data lintas kementerian/lembaga melalui penerapan Sistem Informasi Mineral dan Batu bara (SIMBARA).
Kedua, penerapan Automatic Blocking System (ABS) ditujukan bagi wajib bayar yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban PNBP. Sistem ini bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengurangi potensi kebocoran penerimaan negara.
Langkah ketiga adalah kerja sama lintas kementerian, yaitu ESDM, Kemendag, Kemenhub, dan Kemenkeu beserta DJA, DJBC, dan LNSW. Sinergi ini digunakan untuk memperkuat pengawasan data ekspor dan transaksi domestik agar seluruh kegiatan minerba tercatat dengan akurat.
Selain itu, penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas tunggal diterapkan untuk integrasi data hulu ke hilir sektor minerba. Kebijakan ini membantu memastikan setiap transaksi dan kegiatan produksi minerba dapat terlacak secara transparan dan akuntabel.
Langkah terakhir adalah pemberian sanksi bagi ketidakpatuhan dalam memenuhi domestic market obligation (DMO) batu bara dan target pembangunan smelter. Sanksi ini dirancang untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha sekaligus menjaga stabilitas pasar dan kualitas produksi nasional.
Dampak dan Prospek PNBP Minerba ke Depan
Realisasi PNBP sebesar Rp114 triliun menunjukkan bahwa sektor minerba tetap menjadi tulang punggung pendapatan negara. Dengan strategi penguatan integrasi data dan penerapan ABS, pemerintah optimistis capaian PNBP akan menembus target 100% hingga akhir 2025.
Selain memberikan kontribusi fiskal, pengawasan yang ketat juga mendorong efisiensi operasional di sektor minerba. Setiap transaksi dan ekspor batu bara maupun mineral kini bisa dipantau lebih akurat, sehingga risiko penyimpangan dapat diminimalkan.
Tri Winarno menegaskan bahwa pengelolaan PNBP minerba bukan hanya soal angka, tetapi juga soal kepatuhan dan transparansi. Dengan kebijakan teknis yang diterapkan, pemerintah berharap pelaku usaha semakin disiplin dalam melaporkan produksi dan kewajiban fiskal.
Langkah integrasi data juga membantu mempermudah evaluasi kinerja sektor minerba secara menyeluruh. Hal ini memungkinkan perencanaan pembangunan smelter dan kebijakan DMO menjadi lebih tepat sasaran.
Pemanfaatan NPWP sebagai identitas tunggal memperkuat sistem administrasi fiskal sektor minerba. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang mineral dan batu bara kini memiliki jejak digital yang bisa ditelusuri secara resmi.
Sistem Automatic Blocking System (ABS) dipastikan mampu memberikan efek jera bagi wajib bayar yang lalai. Kebijakan ini dipandang sebagai terobosan untuk meningkatkan kepatuhan dan mengurangi risiko tunggakan penerimaan negara.
Kerja sama lintas kementerian menjadi fondasi pengawasan yang lebih kokoh. ESDM, Kemendag, Kemenhub, dan Kemenkeu secara bersama memastikan data ekspor dan transaksi domestik sinkron dan akurat.
Pemberian sanksi terhadap ketidakpatuhan DMO dan pembangunan smelter juga menjadi instrumen untuk menjaga keberlanjutan sektor minerba. Hal ini memastikan bahwa produksi batu bara dan mineral tetap memenuhi standar nasional.
Ke depan, pemerintah menargetkan realisasi PNBP sektor minerba bisa mencapai target maksimal hingga akhir Desember 2025. Dengan strategi teknis yang tepat, sektor ini diharapkan terus memberikan kontribusi optimal bagi APBN.
Selain itu, pengawasan yang diperketat diyakini dapat meningkatkan kepercayaan investor. Kepastian hukum dan transparansi di sektor minerba menjadi faktor kunci untuk menarik investasi jangka panjang.
Implementasi SIMBARA akan mempermudah pelaporan produksi dan transaksi minerba secara digital. Sistem ini memungkinkan seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah pusat dan daerah, mengakses data secara real-time.
Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola minerba. Integrasi data dan teknologi digital menjadi fondasi bagi pengelolaan sumber daya mineral yang lebih modern dan efisien.
PNBP minerba juga berdampak langsung terhadap pembangunan nasional. Pendapatan yang diterima dari sektor ini digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur dan program pembangunan lainnya.
Dengan pencapaian 92% hingga pertengahan November, pemerintah optimistis target akhir tahun sebesar Rp124,7 triliun dapat tercapai. Langkah-langkah teknis yang diterapkan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memaksimalkan kontribusi sektor minerba.
Tri Winarno menekankan pentingnya kepatuhan dan transparansi dalam seluruh proses penerimaan PNBP. Kepatuhan wajib bayar dan penerapan sanksi bagi yang melanggar menjadi kunci keberhasilan pencapaian target fiskal.
Penguatan integrasi data lintas kementerian juga membantu meminimalkan risiko kebocoran pendapatan. Hal ini memungkinkan pengawasan lebih akurat terhadap seluruh aliran mineral dan batu bara, dari hulu hingga hilir.
Keberhasilan pencapaian PNBP minerba hingga 92% menjadi bukti bahwa strategi pengelolaan sektor ini berjalan efektif. Pemerintah berkomitmen melanjutkan langkah-langkah teknis untuk memastikan target APBN 2025 terpenuhi secara optimal.
Dengan demikian, realisasi PNBP minerba tidak hanya soal angka, tetapi juga mencerminkan tata kelola yang lebih profesional dan transparan. Langkah-langkah teknis yang diterapkan diharapkan menjadi model bagi sektor lain dalam meningkatkan penerimaan negara.