JAKARTA - Hingga 15 November 2025, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp238,7 triliun. Angka ini setara 83,2 persen dari target Rp286,61 triliun yang ditetapkan pemerintah pada tahun ini.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, pihaknya masih tinggal menyalurkan sekitar 17 persen lagi untuk mencapai target akhir tahun. “Per 15 November 2025, nilai penyaluran kurang lebih sudah Rp238 triliun atau 83 persen, artinya kami masih tinggal kurang lebih 17 persen lagi mencapai target yang sudah ditugaskan kepada kami,” ujarnya.
Dari total penyaluran tersebut, 60,7 persen dialokasikan untuk sektor produksi. Persentase ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 60 persen, menunjukkan fokus pemerintah pada penguatan sektor produktif UMKM.
Maman optimistis alokasi KUR untuk sektor produksi dapat meningkat hingga 61 persen pada Desember 2025. Hal ini menjadi indikator pertumbuhan UMKM yang lebih seimbang antara sektor produksi dan perdagangan.
UMKM Naik Kelas Melebihi Target
Selain pencapaian jumlah penyaluran, pemerintah juga mencatat pertumbuhan UMKM yang naik kelas sepanjang tahun ini. Jumlah debitur yang berhasil naik kelas telah melewati target awal, menandakan efektivitas program KUR.
“Sementara untuk memastikan ada tumbuh kembang ataupun naik kelas UMKM ini, Alhamdulillah debitur graduasi (yang naik kelas) per 15 November ini melewati target yang sudah ditetapkan, yaitu 1.321.830 orang atau sekitar 112 persen dari target kita di awal,” tutur Maman.
Angka ini menunjukkan lebih dari satu juta UMKM mampu meningkatkan kapasitas usaha dan akses permodalan. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa KUR bukan sekadar bantuan modal, tetapi juga alat pembinaan agar UMKM lebih mandiri dan berkelanjutan.
Dengan pencapaian ini, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi lokal dapat terdorong secara merata. UMKM yang naik kelas akan mampu menciptakan lapangan kerja tambahan dan memperkuat sektor ekonomi produktif di daerah.
Tantangan dan Keluhan UMKM dalam Mengakses KUR
Meskipun pencapaian KUR positif, masih terdapat keluhan terkait kesulitan akses bagi UMKM. Persyaratan agunan dan data debitur di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menjadi kendala utama bagi sebagian pelaku usaha kecil.
Maman menegaskan, pengajuan KUR di bawah Rp100 juta tidak seharusnya dimintakan agunan. Namun, praktik meminta salinan BPKB maupun sertifikat tanah masih terjadi di beberapa bank.
“Itu semata-mata hanya untuk melakukan verifikasi atau (memberikan) tekanan psikologis kepada pihak debitur agar tidak terjadi moral hazard, agar jangan sampai mereka itu menganggap sepele urusan utang piutang dengan pihak bank,” jelas Maman.
Kementerian UMKM tetap tegas melarang praktik tersebut. Pengawasan dan evaluasi terus dilakukan untuk memastikan aturan tidak dilanggar dan UMKM mendapat haknya.
“Walau apapun itu, kami dari Kementerian UMKM, karena memang ini sudah aturan, kami nggak akan mungkin keluar dari situ (regulasi yang ada),” ujar Maman Abdurrahman.
Langkah Pemerintah Memperluas Jangkauan KUR
Selain mengatasi kendala agunan, pemerintah memperluas penyaluran KUR melalui berbagai kementerian. Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ikut menyalurkan KUR untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha.
Kementerian UMKM menitikberatkan KUR untuk pengembangan desa wisata, sedangkan Kementerian P2MI fokus kepada mantan PMI yang ingin berwirausaha. Sektor perumahan mendapat alokasi Rp130 triliun melalui Kementerian PKP, sementara sektor ekonomi kreatif dialokasikan Rp10 triliun melalui Kementerian Ekraf.
Dengan distribusi ini, diharapkan penyaluran KUR lebih merata dan tepat sasaran. Pemerintah juga ingin memastikan UMKM di berbagai sektor memiliki peluang untuk mengembangkan usaha tanpa hambatan modal.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem pendanaan UMKM yang inklusif. Dukungan akses KUR diharapkan mampu mendorong UMKM naik kelas, memperkuat daya saing, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.