JAKARTA - Pemerintah kembali menaruh perhatian besar pada keamanan energi nasional dengan mengajukan opsi impor migas dalam skala besar dari Amerika Serikat. Langkah tersebut muncul seiring upaya Indonesia memperkuat hubungan dagang resiprokal yang dinilai penting untuk menjaga kelancaran pasokan energi dalam beberapa tahun ke depan.
Pendekatan baru ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyampaikan bahwa Indonesia membuka peluang impor migas hingga 15 juta ton. Opsi tersebut menjadi bagian dari pembahasan negosiasi tarif resiprokal yang saat ini sedang berlangsung antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Airlangga menjelaskan bahwa pembelian migas ini nantinya akan menjadi bagian dari penugasan kepada Pertamina sebagai BUMN energi yang bertanggung jawab atas pengadaan tersebut. Ia menyampaikan hal ini usai menghadiri Rapat Koordinasi Komite Kebijakan KUR pada Senin, 17 November 2025.
Menurutnya, volume 15 juta ton migas yang ditawarkan kepada Amerika Serikat merupakan angka yang sudah diformulasikan dalam kerangka negosiasi yang sedang didorong penyelesaiannya. Pemerintah menilai angka tersebut cukup relevan untuk mendukung kestabilan energi dalam negeri serta memastikan pasokan tetap terjaga.
Rencana Regulasi Baru Jika Kesepakatan Disetujui
Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan sejumlah regulasi penting apabila kesepakatan terkait impor migas ini disetujui. Ia menyebutkan bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres) menjadi pilihan yang paling mungkin dalam implementasinya.
Regulasi ini akan dibutuhkan untuk mengatur mekanisme impor, penugasan badan usaha, serta skema resiprokal yang menjadi dasar negosiasi. Pemerintah ingin memastikan seluruh aspek hukum dan administratif berjalan sesuai standar agar pengadaan energi dapat dilakukan tanpa hambatan.
Dalam negosiasi tarif resiprokal tersebut, pemerintah menilai penting bahwa kedua negara memiliki kesepahaman yang saling menguntungkan. Airlangga memastikan bahwa seluruh proses negosiasi dilakukan dengan pendekatan pragmatis agar tidak memunculkan persoalan baru dalam perdagangan internasional.
Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas akses kerja sama energi dengan negara-negara mitra strategis. Dengan demikian, pasokan migas dan LPG dapat terjaga meski dinamika pasar global sering mengalami ketidakpastian.
Keterlibatan Pihak Swasta dalam Pembelian LPG
Selain rencana impor migas sebesar 15 juta ton yang menjadi fokus pemerintah, Airlangga juga mengungkapkan keterlibatan pihak swasta dalam proses negosiasi. Ia menyebutkan bahwa sektor swasta mengajukan minat untuk mengimpor lima juta ton LPG sebagai bagian dari kesepakatan energi dengan Amerika Serikat.
Menurutnya, minat pihak swasta ini menunjukkan bahwa kerja sama energi antara kedua negara tidak hanya akan melibatkan pemerintah. Dengan adanya partisipasi pelaku usaha, peluang pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri dinilai dapat meningkat secara signifikan.
Airlangga menambahkan bahwa salah satu fasilitas energi yang baru diresmikan Presiden turut menjadi bagian dari pertimbangan dalam rencana pembelian LPG tersebut. Penambahan fasilitas itu memungkinkan Indonesia menyerap volume impor yang lebih besar untuk mengisi kebutuhan distribusi.
Pemerintah menegaskan bahwa pembelian energi dari Amerika Serikat akan dibuka untuk berbagai pihak selama memenuhi ketentuan dan kebutuhan nasional. Dengan adanya pembagian peran antara pemerintah dan swasta, rantai pasokan energi domestik dapat diperkuat dalam jangka panjang.
Urgensi Penyelesaian Negosiasi Tarif Resiprokal
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah menargetkan negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat dapat diselesaikan pada Desember 2025. Ia menilai bahwa target penyelesaian akhir tahun merupakan langkah realistis agar implementasi kebijakan dapat segera berjalan.
Pemerintah ingin memastikan proses negosiasi tidak berlarut-larut karena kebutuhan energi dalam negeri memerlukan kepastian. Airlangga menyampaikan bahwa sejumlah aspek teknis, komersial, dan administratif sedang difinalisasi oleh kedua negara.
Negosiasi tarif resiprokal juga membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk nasional. Dengan demikian, hubungan dagang kedua negara dapat berkembang dalam konteks yang lebih seimbang dan saling menguntungkan.
Pemerintah memandang bahwa penyelesaian cepat akan membantu Indonesia merencanakan strategi energi nasional pada tahun-tahun berikutnya. Stabilitas energi menjadi fokus utama karena berkaitan dengan ketahanan ekonomi dan daya saing industri.
Implikasi Kebijakan Impor Energi bagi Stabilitas Nasional
Kebijakan pemerintah membuka peluang impor migas dalam jumlah besar tentu memiliki implikasi terhadap stabilitas energi nasional. Dengan mengamankan pasokan migas dan LPG, pemerintah berharap dapat mengurangi potensi gangguan pasokan yang sering terjadi akibat dinamika pasar global.
Namun, impor dalam skala besar juga harus diimbangi dengan perencanaan matang dari sisi distribusi dan kesiapan infrastruktur. Pemerintah menilai bahwa penugasan kepada Pertamina dan partisipasi swasta menjadi langkah penting untuk mengelola volume tersebut.
Ketersediaan energi yang stabil akan memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor strategis seperti transportasi, industri, dan rumah tangga. Dengan adanya cadangan yang mencukupi, pemerintah bisa menghindari lonjakan harga yang sering muncul akibat penurunan pasokan.
Dalam jangka panjang, pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan impor ini sejalan dengan program energi berkelanjutan. Meski impor masih dibutuhkan, upaya diversifikasi dan penguatan sumber energi domestik tetap akan berjalan secara paralel.
Prospek Kerja Sama Energi Indonesia-AS ke Depan
Langkah Indonesia membuka negosiasi energi dengan Amerika Serikat mencerminkan upaya memperkuat hubungan strategis di bidang ekonomi. Dengan semakin intensifnya kerja sama, Indonesia berpeluang mendapatkan akses yang lebih luas terhadap teknologi dan pasokan energi global.
Pemerintah menilai bahwa kerja sama dengan negara besar seperti Amerika Serikat memberikan jaminan stabilitas pasokan yang sulit diperoleh dari negara lain. Selain itu, negosiasi tarif resiprokal dapat membuka peluang investasi baru pada sektor energi dalam negeri.
Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendorong kerja sama yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dengan menjamin pasokan migas dan LPG, kebutuhan energi harian di tingkat rumah tangga dan industri dapat terpenuhi dengan lebih baik.
Pemerintah berharap bahwa kesepakatan final yang ditargetkan rampung pada Desember 2025 dapat menjadi titik masuk bagi kerja sama energi yang lebih luas. Ke depannya, Indonesia ingin memastikan ketahanan energi berada pada posisi yang kuat dan berdaya saing.