JAKARTA - Bank Indonesia memasuki penghujung tahun 2025 dengan proyeksi baru terkait surplus anggaran tahunan yang diperkirakan mengalami penyusutan cukup signifikan. Kondisi ini terlihat dari estimasi surplus anggaran tahunan BI atau ATBI senilai Rp33,4 triliun hingga akhir tahun ini yang lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2024 yang mencapai Rp52,19 triliun.
Perubahan tersebut mencerminkan adanya dinamika dalam penerimaan dan pengeluaran bank sentral selama tahun berjalan yang terus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional. Proyeksi ini tetap memberikan pertanda bahwa BI masih mampu menjaga stabilitas anggaran meski terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Penerimaan BI hingga September 2025 tercatat berada di kisaran Rp50,5 triliun dan angka ini menunjukkan kinerja yang masih sesuai dengan rencana tahunan. Perkiraan penerimaan hingga akhir tahun bahkan dapat mencapai Rp58,1 triliun sehingga masih memperlihatkan ruang pertumbuhan positif menjelang penutupan tahun.
Sedangkan pengeluaran BI hingga September 2025 tercatat sebesar Rp10,8 triliun yang mencerminkan pola penggunaan anggaran secara bertahap sesuai agenda lembaga. Angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi Rp24,7 triliun pada penutupan tahun sehingga membentuk komposisi akhir surplus yang diprediksi menyusut.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa BI tetap berhati-hati dalam mengelola pembiayaan internal di tengah perubahan ekonomi yang tidak menentu sepanjang tahun 2025. Meski surplus berkurang, BI tetap menunjukkan upaya konsisten untuk menjaga efisiensi dalam penggunaan anggaran lembaga.
Penyusutan surplus bukanlah sinyal melemahnya kinerja lembaga, melainkan bagian dari penyesuaian struktur pendapatan dan pengeluaran terhadap kebutuhan operasional yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan tugas BI dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional yang memerlukan belanja rutin tertentu.
Dalam konteks tersebut, surplus ATBI tahun ini tetap mencerminkan kinerja sehat meski lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. BI terus memastikan bahwa setiap pos anggaran digunakan berdasarkan prioritas dan kebutuhan utama dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional.
Rapat Komisi XI dan Kesepakatan Anggaran Operasional untuk Tahun 2026
Kesepakatan anggaran operasional tahun 2026 antara Bank Indonesia dan Komisi XI DPR menjadi salah satu agenda penting menjelang akhir tahun ini. Rapat kerja antara kedua pihak digelar pada 13 November 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat dengan Gubernur BI Perry Warjiyo hadir langsung bersama jajarannya.
Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa penerimaan anggaran operasional BI tahun depan akan berada pada posisi Rp36,91 triliun. Kesepakatan ini menunjukkan adanya penentuan kebijakan fiskal internal yang lebih terukur untuk kebutuhan operasional bank sentral tahun mendatang.
Rincian penerimaan tersebut mencakup beberapa kategori utama yang menjadi pilar anggaran operasional BI. Penerimaan dari pengelolaan aset valuta asing menjadi yang terbesar yaitu Rp36,8 triliun serta menggambarkan masih kuatnya kontribusi sektor devisa bagi pendapatan BI.
Di luar itu terdapat pula penerimaan kegiatan kelembagaan yang mencapai Rp8,9 miliar yang mengisi kebutuhan internal lembaga. Sementara penerimaan administrasi sebesar Rp76,3 miliar memperkuat dukungan bagi kegiatan operasional harian BI.
Sementara itu, pengeluaran anggaran operasional BI 2026 disepakati berada pada angka Rp20,82 triliun sehingga membentuk proyeksi surplus sebesar Rp16,09 triliun untuk tahun mendatang. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan fiskal internal menuju arah yang lebih konservatif namun tetap efisien.
Komposisi pengeluaran tersebut terbagi ke dalam berbagai pos anggaran yang berhubungan langsung dengan kapasitas operasional BI sebagai otoritas moneter. Pembayaran gaji dan penghasilan pegawai dialokasikan sebesar Rp5,9 triliun sebagai kebutuhan dasar lembaga.
Manajemen sumber daya manusia mendapat porsi Rp3,6 triliun yang menegaskan pentingnya pengembangan kualitas tenaga profesional dalam lingkup BI. Layanan sarana dan prasarana dialokasikan Rp2,8 triliun untuk memastikan seluruh fasilitas pendukung tetap berjalan optimal.
Selain itu, perumusan dan pelaksanaan kelembagaan menerima alokasi Rp2,3 triliun yang memperkuat peran strategis BI dalam menyusun kebijakan moneter. Operasionalisasi kebijakan mendapat alokasi Rp2,02 triliun agar seluruh pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif.
Terdapat pula alokasi Rp715,6 miliar untuk pemberdayaan UMKM, stabilisasi harga, dan akseptasi digital yang mencerminkan perhatian BI pada sektor ekonomi rakyat. Pelaksanaan supervisi menerima Rp55 miliar sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan lembaga.
Program sosial dan pemberdayaan dialokasikan Rp2,2 triliun yang menunjukkan komitmen BI terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif di masyarakat. Sedangkan cadangan anggaran sebesar Rp507,9 miliar disiapkan sebagai buffer untuk kebutuhan tak terduga.
Komitmen BI Mengoptimalkan Penggunaan Anggaran Sesuai Mandat Undang-Undang
Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan rasa syukur atas persetujuan anggaran operasional tahun 2026 yang telah disepakati bersama Komisi XI DPR. Ia menegaskan bahwa BI akan menggunakan anggaran tersebut dengan penuh tanggung jawab sesuai amanat perundang-undangan.
Perry menegaskan bahwa anggaran tersebut akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BI sebagai penjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional. Ia juga mendoakan agar seluruh proses yang telah dijalankan ini membawa kebaikan bagi seluruh pemangku kepentingan.
Dalam pernyataannya, Perry mengatakan bahwa BI akan memaksimalkan penggunaan anggaran untuk menjalankan seluruh mandat yang telah ditentukan undang-undang. “Kami akan menggunakan anggaran ini untuk mendukung tugas-tugas Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati kita semua,” ucapnya dalam rapat.
Pernyataan ini mencerminkan komitmen besar BI untuk menjaga tata kelola yang baik terutama ketika mengelola anggaran operasional setiap tahun. Komitmen tersebut turut menunjukkan bahwa BI tetap menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
Selain itu, Perry menegaskan bahwa seluruh program operasional BI akan diarahkan untuk memberikan dampak nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Penggunaan anggaran yang efektif diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan tahun mendatang.
Lebih jauh, komitmen BI tercermin dari rincian alokasi anggaran yang telah disusun secara terukur berdasarkan prioritas strategis. Hal ini memberikan keyakinan bahwa BI tetap berada pada arah yang benar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan.
Dengan demikian, meski surplus anggaran diproyeksikan menyusut untuk tahun 2025, BI tetap menunjukkan kemampuan menjaga tata kelola yang sehat. Sementara itu, proyeksi surplus tahun 2026 memperlihatkan adanya konsistensi dalam menjaga efisiensi serta tanggung jawab penganggaran lembaga.