JAKARTA - Upaya Indonesia memperluas pasar perdagangan karbon kembali mendapatkan momentum baru melalui pertemuan strategis antara Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan CEO Gold Standard Margaret Kim. Pertemuan tersebut berlangsung di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) yang digelar di Belém, Brasil.
Dalam diskusi tersebut, kedua pihak membahas langkah-langkah untuk memperkuat penerapan Perjanjian Pengakuan Bersama atau Mutual Recognition Agreement (MRA). Perjanjian ini diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan perdagangan karbon berkualitas tinggi yang dapat meningkatkan daya tarik Indonesia di pasar internasional.
Hanif Faisol menyampaikan bahwa kolaborasi antara Indonesia dan Gold Standard merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperluas peluang ekonomi dari skema karbon bersertifikat. Ia menekankan bahwa potensi ekonomi karbon Indonesia sangat besar dan perlu didukung dengan standar integritas internasional.
"Jadi Gold Standard meyakinkan bahwa bersama-sama Indonesia akan melakukan langkah-langkah kolaborasi, persetujuan, membantu mengoperasionalkan potensi ekonomi dari karbon yang cukup tinggi dalam skema integritas karbon sertifikat," kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Pernyataan tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk memastikan kredibilitas perdagangan karbonnya.
Standar Transparansi dan Integritas Jadi Kunci Tarik Investor Karbon Potensial
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Hanif juga menyoroti bagaimana kerja sama dengan Gold Standard dapat meningkatkan kepercayaan pasar karbon global. Ia menjelaskan bahwa skema yang dimiliki Gold Standard telah lama dikenal memiliki tingkat transparansi dan integritas yang sangat tinggi.
Selain itu, Hanif juga menyampaikan bahwa kolaborasi tersebut dapat membuka kesempatan lebih luas bagi Indonesia untuk menjaring calon pembeli karbon potensial. Menurutnya, kemitraan ini merupakan peluang besar untuk memperkuat posisi Indonesia dalam pasar karbon internasional.
"Ini merupakan langkah besar, karena kita memiliki potensi yang sangat besar. Di sisi lain Gold Standard merupakan skema yang sudah cukup lama terbangun, memiliki banyak potensi buyer, dan tentu ada standar transparansi dan integritas yang dipercaya banyak orang," kata Menteri Hanif.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa Indonesia ingin memastikan semua transaksi karbon berjalan sesuai standar global yang terpercaya. Dalam konteks transisi energi dan mitigasi perubahan iklim, kredibilitas sertifikat karbon menjadi bagian penting yang menentukan nilai suatu proyek.
Karenanya, pemerintah memandang MRA sebagai instrumen strategis untuk memastikan proyek-proyek karbon Indonesia diakui di tingkat internasional. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan nilai jual kredit karbon sekaligus menarik lebih banyak investor.
Indonesia Targetkan Transaksi Besar Selama COP30 di Belém
Di tengah meningkatnya minat global terhadap mekanisme kredit karbon, pemerintah Indonesia menargetkan nilai transaksi yang signifikan sepanjang penyelenggaraan COP30. Pemerintah menargetkan terjadinya transaksi hingga 90 juta ton CO₂ dengan nilai diperkirakan mencapai Rp16 triliun.
Target tersebut menunjukkan ambisi besar Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai salah satu negara dengan potensi kredit karbon terbesar di dunia. Dengan cadangan ekosistem hutan tropis dan lahan gambut yang luas, Indonesia memiliki peluang ekonomi besar dari sektor ini.
Untuk memfasilitasi target tersebut, pemerintah menggelar sesi Seller Meet Buyer atau SMB di Paviliun Indonesia pada COP30. Kegiatan ini dirancang sebagai ruang interaksi langsung antara penjual, calon pembeli, dan investor karbon.
Sesi SMB diadakan selama satu jam setiap hari sejak awal COP30 hingga penutupan pada 21 November 2025. Aktivitas ini diharapkan dapat membuka peluang transaksi baru dan memperkuat jaringan perdagangan karbon Indonesia.
Seller Meet Buyer menjadi salah satu inisiatif penting untuk mempertemukan semua pihak yang terlibat dalam ekosistem perdagangan karbon. Dengan menghadirkan penjual dan pembeli secara langsung, proses negosiasi dapat berjalan lebih efektif dan terarah.
Kolaborasi Internasional Jadi Strategi Indonesia Perkuat Ekonomi Karbon
Pertemuan antara pemerintah dan Gold Standard mencerminkan strategi Indonesia untuk memperluas kolaborasi di sektor lingkungan dan perdagangan karbon. Pemerintah memandang bahwa kerja sama dengan lembaga internasional diperlukan untuk memastikan integritas pasar karbon nasional.
Potensi ekonomi karbon di Indonesia telah lama menjadi perhatian global karena besarnya kapasitas penyerapan emisi dari hutan dan ekosistem alam lainnya. Namun, potensi tersebut baru dapat dimaksimalkan jika didukung oleh standar sertifikasi yang kuat dan diakui secara global.
Melalui pendekatan kerja sama internasional, Indonesia ingin memastikan bahwa proyek-proyek karbon yang dihasilkan tidak hanya berdampak pada mitigasi emisi. Namun juga memberikan manfaat ekonomi yang jelas bagi masyarakat lokal, terutama kelompok yang tinggal di area konservasi.
Skema MRA yang dibahas antara Menteri Hanif dan Margaret Kim menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan interoperabilitas sertifikasi karbon. Ini memungkinkan pengakuan dua sistem sertifikasi berbeda tanpa mengurangi standar kualitas yang sudah ada.
Di tingkat global, langkah ini juga memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan pasar karbon yang semakin ketat. Integritas data, transparansi verifikasi, dan kredibilitas sertifikasi menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh setiap negara.
Indonesia Berupaya Dorong Perdagangan Karbon Berkualitas dan Berkelanjutan
Komitmen Indonesia dalam memperkuat perdagangan karbon tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa semua transaksi karbon ikut mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pengurangan emisi secara nyata.
Indonesia juga ingin memastikan bahwa kehadiran investor dan pembeli karbon tidak mengabaikan hak-hak masyarakat sekitar hutan. Keberlanjutan sosial dan lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skema perdagangan karbon nasional.
Selain itu, pemerintah terus memperkuat diplomasi lingkungan dengan berbagai pihak internasional. Hal ini dilakukan untuk memastikan posisi Indonesia tetap kuat dalam negosiasi perubahan iklim serta pengembangan pasar karbon global.
Melalui langkah-langkah tersebut, Indonesia terus bergerak menuju sistem perdagangan karbon yang berkualitas, berintegritas, dan memberikan dampak nyata terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemerintah berharap dengan penguatan kerja sama, seluruh potensi ekonomi karbon bisa dimaksimalkan untuk kepentingan nasional.