JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen Indonesia dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) dengan fokus pada pencegahan kemiskinan ekstrem. Pernyataan ini disampaikannya pada Forum Konsultasi Parlemen MIKTA ke-11 di Seoul, Korea Selatan, Rabu, 12 November 2025.
Puan menekankan bahwa mewujudkan SDGs adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga martabat manusia. Anggota parlemen harus memastikan perlindungan terhadap masyarakat berisiko serta mendorong kesetaraan sosial yang lebih luas.
Forum MIKTA terbagi dalam empat sesi konsultasi, dengan sesi ketiga dan keempat membahas peran parlemen dalam menyertakan masyarakat rentan dan mengurangi ketimpangan. Diskusi juga menyoroti integrasi sosial sebagai strategi mengatasi polarisasi dalam masyarakat.
Mendorong Inklusi Melalui Pendidikan dan Kesehatan
Puan menilai kebijakan sosial harus menjadi alat yang menjamin martabat dan stabilitas masyarakat. Salah satu upaya utama adalah menjadikan pendidikan sebagai pilar dalam mewujudkan inklusi sosial.
Ia menekankan pendidikan yang inklusif membentuk kemampuan berpikir kritis, kreativitas, pemecahan masalah, dan karakter. Parlemen memiliki tanggung jawab untuk memastikan sumber daya pendidikan menjangkau seluruh siswa di berbagai wilayah.
Di bidang kesehatan, akses universal saja tidak cukup untuk mencapai SDGs. Puan menekankan kualitas, kesetaraan, dan akuntabilitas layanan kesehatan harus dijamin, dan parlemen memiliki peran sentral dalam hal ini.
Komitmen Indonesia terhadap pembangunan inklusif mencakup perlindungan sosial, pendidikan, layanan kesehatan, hingga reforma agraria dan kehutanan sosial. Infrastruktur inklusif juga menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang mencapai SDGs.
Peran Parlemen dalam Pembangunan Berkelanjutan
Puan mengingatkan bahwa parlemen memiliki peran signifikan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Fungsi legislatif seperti pengesahan UU, pengawasan anggaran, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah menjadi instrumen utama.
Melalui kerja sama antarparlemen, termasuk MIKTA, Indonesia dapat belajar praktik terbaik dari negara lain. Puan menekankan solusi yang efektif harus tetap adil dan mampu mengurangi ketimpangan global.
Praktik inklusi dalam politik juga menjadi fokus pembelajaran bagi parlemen. Puan menekankan bahwa parlemen harus menjadi teladan dalam menerima perbedaan, melakukan negosiasi adil, dan menyelenggarakan dialog lintas partai yang konstruktif.
Penguatan kode etik menjadi bagian dari strategi menjaga iklim politik yang sehat. Larangan ujaran kebencian dan panduan debat yang saling menghormati dianggap penting untuk menciptakan politik inklusif.
Selain itu, keterlibatan kelompok pemuda, perempuan, minoritas, dan komunitas rentan harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Puan menekankan pentingnya dengar pendapat rutin agar suara kelompok-kelompok ini tersampaikan dengan baik.
Kolaborasi Internasional dan Simbol Persahabatan
Forum MIKTA ke-11 ditutup oleh Ketua Majelis Nasional Republik Korea, Woo Won-shik, selaku Ketua Parlemen MIKTA 2025. Setelah penutupan, seluruh delegasi diundang untuk menghadiri jamuan makan malam sebagai simbol persahabatan antarparlemen.
Puan menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Parlemen Korsel kepada delegasi MIKTA. Ia menilai jamuan tersebut menunjukkan komitmen negara-negara anggota untuk menjaga MIKTA tetap dinamis, inklusif, dan berwawasan ke depan.
Dalam sambutannya, Puan menekankan perlunya menerjemahkan visi bersama menjadi kerja nyata yang bermanfaat bagi rakyat. Persahabatan dan dialog konstruktif antarnegara menjadi fondasi bagi kerja sama berkelanjutan di bidang sosial dan ekonomi.
MIKTA sendiri merupakan kelompok negara menengah yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turkiye, dan Australia. Forum ini menjadi wadah penting bagi parlemen anggota untuk berbagi praktik inklusif dan strategi pembangunan berkelanjutan.
Puan menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi lintas negara dan lintas sektor. Pengalaman negara lain dapat menjadi referensi untuk memperkuat kebijakan inklusif di Indonesia.
Melalui forum ini, Indonesia menunjukkan kepemimpinan dalam mendorong SDGs. Upaya ini menegaskan tekad bangsa untuk mengurangi ketimpangan, melindungi kelompok rentan, dan membangun masyarakat yang adil.
Puan juga menekankan bahwa forum semacam ini membantu parlemen memahami praktik inklusi dalam konteks politik. Negara anggota dapat mencontoh model dialog terstruktur dan negosiasi yang adil serta saling menghormati.
Dengan strategi inklusif, parlemen dapat menjadi agen perubahan yang menurunkan kemiskinan ekstrem. Langkah ini juga memastikan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial merata bagi seluruh masyarakat.